Jumat, 17 Agustus 2018 05:52 WIB
pmk

Jakarta Raya

Serapan Dinas SDA Minim

Redaktur:

MENGALIR-Normalisasi 13 sungai dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebagai upaya penanganan banjir di ibu kota. Foto: Toni Suhartono/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Serapan anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta masih minim. Bagaimana tidak, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga pertengahan 2018 ini, instansi yang bertanggungjawab pada penanggunalangan banjir di ibu kota tersebut, baru merealisasikan 11,7 persen dari anggaran Rp 4,5 triliun yang dimiliki. Angka itu jauh di bawah target yang dicanangkan, yakni sebesar 38,8 persen.

"Kami masih proses pembebasan lahan. Anggaran paling besar di situ. Bebasin lahan itu tidak mudah," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, pada wartawan, Jumat (29/6).

Teguh mengatakan, dari Rp 4,5 triliun anggaran, porsi terbesar ada di pembebasan lahan untuk sungai, aliran, hingga waduk yang nilainya mencapai Rp 1,8 triliun. Namun, teguh memastikan, dalam waktu dekat, serapan anggaran bisa melonjak. Ini dikarenakan adanya 150 bidang lahan dengan nilai Rp 420 miliar yang segera dibayar. "Kalau itu bisa terealisasi, penyerapan anggaran SDA bisa 21 persen," kata dia.

Lebih lanjut, Teguh mengaku sudah punya konsep naturalisasi sungai. Istilah naturalisasi dalam penanganan sungai pertama kali disebut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai.

"Kita pakai grass block. Jadi, semacam ada betonisasi tapi memungkinkan biota bisa tumbuh," jelas Teguh.

Teguh mengatakan, pemakaian grass block sangat memungkinkan diterapkan di sungai-sungai di Jakarta. Ia memperkirakan, aliran Kali Krukut, Sungai Ciliwung, dan Kali Pesanggrahan, yang sebagian masih alami tanpa turap, bisa dilebarkan dengan naturalisasi.

Caranya, dinding beton sebagai penahan akan dilapisi dengan tanah yang bisa jadi medium tumbuh-tumbuhan pinggir kali. "Kita kerja sama dengan Dinas Kehutanan bikin yang namanya naturalisasi di spot-spot itu. Ada ruang terbuka hijau tanpa mengurangi kekuatannya," kata Teguh.

Teguh mengatakan, saat ini pihaknya masih melalukan survei lapangan untuk menentukan titik-titik naturalisasi.

Setelah itu, pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk memastikan tanggul yang dinaturalisasi tetap kuat.

Adapun soal beberapa ketidakhadiran Teguh dalam rapat yang jadi pertanyaan, Teguh mengaku sibuk meninjau lapangan. Ia sebelumnya disindir dalam rapat percepatan serapan anggaran bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 9 Mei 2018 silam."Saya minta rapat evaluasi berikutnya, kepala dinas. Saya cek kepala dinas jam-jam begini ke mana nih?" tanya Sekretaris Daerah Saefullah.

Sandiaga juga mengaku tak melihat Teguh dalam rapat terakhir. Padahal, menurut dia, serapan anggaran Dinas SDA paling mengkhawatirkan.

"Sudah saya perhatiin enggak ada nih. Terakhir Bu Sekdis (mewakili) di meeting yang lalu," sindir Sandiaga.

Ketua Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, menilai rendahnya penyerapan anggaran di suatu dinas, adalah cerminan kinerja dinas itu yang kurang maksimal. Sehingga dibutuhkan evaluasi secara serius. Sebab, jika terus dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya program kerja yang telah ditetapkan gubernur dan wagub. Terlebih, posisi Dinas SDA sangat penting, yakni untuk penanganan banjir. “Sebaiknya gubernur dan wagub tidak ragu melakukan evaluasi, karena ini demi perbaikan bersama. Jangan sampai Jakarta kembali terkena banjir karena penanganannya terhambat serapan yang rendah,” tandasnya. (nas)

 

 

 

 

 

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dinas-sda-dki #serapan-anggaran 

Berita Terkait

IKLAN