Hukum

Pakar Hukum: Tak Ditandatangani Menkumham, PKPU Larangan Eks Napi Nyaleg Tak Berlaku

Redaktur: Purwoko
Pakar Hukum: Tak Ditandatangani Menkumham, PKPU Larangan Eks Napi Nyaleg Tak Berlaku - Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

INDOPOS.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengecam langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 mengenai pelarangan eks narapidana kasus korupsi atau koruptor tidak bisa menjadi calon legislatif (caleg). Menurutnya, langkah KPU itu telah melanggar banyak UU serta hak asasi eks napi koruptor yang pernah menjalani hukuman atas perbuatannya.

"Peraturan ini bertentangan dengan UU Pemilu dan Pilpres itu sendiri. Dan melarang eks koruptor ikut caleg sama hukumnya dengan mencabut hak koruptor itu," kata Margarito, kepada INDOPOS, Senin (2/7).

Menurutnya, untuk melakukan pelarangan hak berpolitik koruptor yang ingin menjadi caleg, maka KPU harus melakukannya lewat aturan yang lebih tinggi, yakni UU.

"Pencabutan hak ini menurut UUD 1945 kita harus dilakukan melalui UU. Dan menurut UUD 1945 itu kewenangan membentuk UU adalah DPR dan Presiden," terangnya.

Atas dasar itu, dirinya menuturkan, KPU jangan mengada-ada dengan mengatakan mereka organ mandiri atau independen sehingga dengan seenaknya membuat aturan.

" KPU jangan merasa independent body. Mereka harus tahu mereka ada karena diatur dalam UUD 1945 sehingga harus bekerja berdasarkan UUD 1945 bukan berdasarkan teori hukum tata negara Amerika," sindirnya.

Lebih lanjut, terkait masih adanya penolakan dari Presiden dan Menteri Hukum HAM, lanjut Margarito, hal itu sulit membuat PKPU ini ditandatangani atau disetujui.

"Dan jika Menkumham tidak menandatanganinya, maka PKPU tidak bisa diberlakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan tetap memberlakukan larangan eks Napi Korupsi menjadi caleg.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menuturkan, penyelenggara pemilu berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dalam konteks ini, KPU punya kewenangan mengesahkan dan menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Adapun aturan ini berlaku sejak 30 Juni 2018.

"Jadi kalau di PKPU (20/2018) itu yang punya kewenangan menetapkan dan mengesahkan peraturan KPU ya itu KPU," tegas Hasyim di Kantornya Menteng Jakarta Pusat, Minggu (1/7). (dil)

 

 

Berita Terkait

Politik / Diabaikan, MA Sesalkan Sikap KPU

Jakarta Raya / Ombudsman Sebut KPU Maladministrasi

Ekonomi / Bawaslu Minta KPU Keluarkan Tahapan Kampanye di Media

Politik / Debat Perdana, Ada Nonton Bareng di Luar Arena


Baca Juga !.