NasDem Keluhkan Waktu Terbit PKPU Nomor 20/2018

INDOPOS.CO.ID – Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalegan terus menuai reaksi dari elit parpol. Kali ini dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem) angkat bicara mengenai regulasi baru ini.

Sekjen NasDem, Johnny Plate mempertanyakan waktu diterbitkannya PKPU yang sangat mepet dengan tahapan pendaftaran bacaleg, 4 Juli 2018.

Baca Juga :

Tiga Pimpinan KPU RI Positif COVID-19

“Mengapa bukan dari dulu, waktu itu (setelah UU 7/2017 terbit) dipersoalkan. Mengapa dulu tidak menjadi bahan perdebatan. Sehingga, semua sepakat merampungkan persoalan ini,” cetus Johnny.

Dia menuturkan, KPU harus mulai merancang aturan tentang larangan eks-terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sewaktu Undang-Undang Pemilu diundangkan oleh Kemenkumham. Karena dengan begitu, pembahasan secara komprehensif bisa dilakukan dengan Komisi II DPR.”Mengapa begitu. Dulu dong dipersoalkan.”

Baca Juga :

Lebih jauh lagi, Johnny meminta KPU memetuhi aturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana tidak mencantumkan  secara eksplisit larangan bagi terpidana korupsi maju sebagai calon legislatif.

“KPU harus bekerja sesuai amanat UU. Jangan membuat aturan melebihi kewenangan oleh UU. Kalau misalnya buat lebih dari UU,tentu fungsi pengawasan dari Komisi II harus dilaksanakan,” papar Jhonny.

Baca Juga :

Ketat, KPU Izinkan Sejumlah Aktivitas Kampanye

Adapun aturan larangan eks koruptor nyaleg yang memantik reaksi keras parpol termuat dalam PKPU 20/2018 pasal 7 ayat 1 huruf (h) berbunyi; calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Sementara aturan mengenai UU Pemilu perihal caleg tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf (G) UU 7/2017 berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan .

Persyaratan tersebut antara lain; belum pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bersangkutan mantan terpidana. 

(jaa)

Komentar telah ditutup.