Kamis, 20 September 2018 07:48 WIB
pmk

Hukum

Dua Cakada Terpilih Ditahan KPK

Redaktur:

TERSANGKA-Ahmad Hidayat Mus (kiri) dan Syahri Mulyo.

INDOPOS.CO.ID - Keunggulan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pilkada Maluku Utara (Malut) harus dibayar mahal. Ya, calon gubernur (cagub) Malut yang berpasangan dengan Rivai Umar itu harus mendekam di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK, kemarin (2/7). Penahanan itu seiring status AHM sebagai tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula.

Sebelum ditahan, AHM lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dia tiba bersama adiknya Zainal Mus, Bupati Banggai Kepulauan yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Mereka juga didampingi sejumlah kolega dan tim kuasa hukum. Setelah sembilan jam diperiksa, AHM keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.30 dengan mengenakan rompi oranye.

Kepada awak media, AHM menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Malut yang telah memilihnya. Menurut dia, penahanan kemarin merupakan nilai tukar atas keunggulan perolehan suara sementara yang diperolehnya di Pilkada Malut.

”Ini adalah bagian daripada nilai tukar yang sangat luar biasa mahalnya, kami sudah menang pilkada dan ini nilai tukarnya,” ujarnya usai diperiksa.

Penahanan AHM kemarin menambah daftar tahanan calon kepala daerah (cakada) KPK yang unggul dalam pilkada 2018.

Selain AHM, komisi antirasuah saat ini juga menahan calon bupati (cabup) Tulungagung Syahri Mulyo yang menang dalam pilkada Tulungagung. Syahri yang berpasangan dengan Marwoto Birowo unggul sementara atas lawannya Margiono-Eko Prisdianto.

Di sisi lain, kuasa hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab menilai upaya KPK kemarin merupakan bagian kriminalisasi kliennya. Sebab, secara substansial, perkara korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong tahun 2009 itu sudah selesai sejak lama. Bahkan, saat kasus itu ditangani aparat penegak hukum Malut, AHM sempat “lolos” lewat upaya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Maluku Utara.

”Kalau berbicara mengenai substansi perkara ini, menurut kami, KPK sudah terlalu jauh, bisa dikatakan semacam kriminalisasi,” ungkapnya. Pihaknya pun bakal melakukan langkah hukum lanjutan sebagai upaya melawan upaya KPK tersebut.

”Pengadaan ini tidak fiktif, prosesnya ada, anggarannya ada, termuat dalam APBD tahun anggaran 2009 Kabupaten Kepulauan Sula.”

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, penahanan AHM kemarin sudah sesuai dengan ketentuan di pasal 21 KUHAP. Dalam ketentuan itu, penahanan dilakukan atas dasar objektif dan subjektif penyidik yang menangani perkara itu.

”Maka dilakukan penahanan AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini (kemarin, Red),” tegasnya.

AHM ditahan sementara di Rutan KPK di Gedung Penunjang KPK. Selain AHM, KPK kemarin juga menahan Zainal Mus di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur. Keduanya sama-sama ditahan untuk 20 hari ke depan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menambahkan, pihaknya tetap akan memfasilitasi pelantikan AHM bila sudah ditetapkan menang dalam Pilkada Malut. Fasilitas itu juga akan diberikan bagi cakada yang menang pilkada lainnya, seperti Syahri Mulyo. ”Sepanjang dia belum inkracht dinyatakan salah dan masih punya hak, kalau memang dia mau dilantik kami akan memfasilitasi,” ujarnya. (tyo)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilkada-serentak-2018 #cakada-tersangka 

Berita Terkait

IKLAN