Jumat, 19 Oktober 2018 08:57 WIB
pmk

Jakarta Raya

Sandiaga Serahkan DP Nol Persen ke Swasta

Redaktur:

DOORSTOP - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno, dikerumuni awak media di DPRD DKI Jakarta. NASUHA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - PEMPROV DKI optimistis program rumah DP 0 Rupiah akan terus melenggang mulus. Apalagi Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan pelonggaran rasio Loan to Value Ratio (LTV) dan rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti yang dikeluarkan oleh BI.

" Dampak kebijakan perbankan ini adalah kemudahan perbankan untuk mengatur sendiri peraturan-peraturan baik DP sendiri, maupun Loan to Value (LTV)," ujar Sandiaga Uno di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/7)

Untuk Jakarta sendiri, menurut Sandiaga akan banyak perbankan yang bisa berpartisipasi di rumah DP 0 Rupiah. Perbankan yang memenuhi syarat bebas menentukan besaran uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pembelian rumah pertama. " Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang," beber Sandiaga.

Sandiaga menyatakan, program rumah DP 0 Rupiah besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai besar akan digarap pihak swasta. Ia yakin kebijakan relaksasi dari BI akan menarik minat swasta untuk menggarap program rumah DP 0 Rupiah milik Pemprov DKI.

" Dari 250 ribu unit rumah yang akan kita luncurkan lima tahun ke depan sebagian besar dari swasta. Dengan adanya relaksasi dari BI mudah-mudahan jadi momen pemicu akselerasi dari ketersediaan rumah harga terjangkau," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan kebijakan pelonggaran rasio Loan to Value Ratio (LTV) dan rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti dari BI. Ia menyambut baik kebijakan tersebut.

" Kami bersyukur inisiatif di Jakarta soal rumah DP 0 Rupiah bisa dilaksanakan di level nasional," ujarnya. Lebih jauh Anies menuturkan, banyak masyarakat yang tidak bisa membeli rumah karena DP yang mahal. Kebijakan rumah DP 0 Rupiah, menurutnya lebih berguna daripada DP murah kendaraan bermotor.

" Sebenarnya dari keadaan ekonomi masyarakat mampu untuk membayar angsuran bulanan. Tapi sering mengalami beban untuk membayar uang muka. Kalau kendaraan bermotor berbeda, DP yang diberlakukan lebih ringan," terangnya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rumah-dp-nol-persen #sandiaga-uno #pemprov-dki 

Berita Terkait

IKLAN