Sabtu, 17 November 2018 02:21 WIB
pmk

Megapolitan

Belasan Ribu Hektare Sawah Beralih Fungsi

Redaktur:

Ilustrasi. Foto : jawapos

INDOPOS.CO.ID - Lahan pertanian di di Kabupaten Bekasi makin menyusut. Sejak beberapa tahun lalu, belasan ribu lahan produktif itu sudah beralih fungsi. Totalnya mencapai 11 ribu hektar sawah yang telah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan elite.

”Lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi area bisnis seperti kawasan industri dan perumahan totalnya mencapai 11 ribu hektare," terang Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bekasi, Abdul Karim, Senin (2/7).

Dia menambahkan, total lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang tersisai sejak beberapa tahun lalu mencapai 44 ribu hektare. Namun, dari jumlah itu sebanyak 11 ribu hektare sudah berubah fungsi menjadi lahan komersil.

Saat ini, lahan pertanian yang tersisa di daerah yang dipimpin Bupati Neneng Hasanah Yasin tersebut, tinggal

33 ribu hektare lagi. ”Luas lahan 33 ribu hektare masih aman. Agar lahan tak beralih fungsi lagi kami akan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B agar lahan itu tak terus menyusut,” ucapnya juga.

Menurut pejabat yang akrab disapa Karim itu, 11 ribu hektare sawah yang sudah beralih fungsi jadi area komersial itu berada di 11 kecamatan. Sedangkan, sisanya 33 ribu hektare sawah yang masih produktif kini ada di 13 kecamatan.

”Semua lahan yang berubah fungsi itu sudah ada yang beroperasi menjadi kawasan industri dan juga perumahan elite tapi ada juga yang masih tahap konstruksi atau pembangunan,” ucapnya juga. Karim juga memaparkan, sedangkan lahan pertanian yang masih produktif berlokasi di 13 kecamatan.

Terbanyak ada di Kecamatan Pebayuran dengan luas lahan 8.362 hektare, lalu di Kecamatan Sukakarya dengan luas 4.447 hektare, Kecamatan Sukawangi dan Tambelang seluas 3.139 hektare, Sukatani 2.413 hektare, dan Kecamatan Cikarang Timur 2.323 hektare dan kecamatan lainnya (selengkapnya liat grafis).

Sementara, kata dia juga, lahan pertanian di 11 kecamatan lainnya sudah habis menjadi perumahan elite dan industri seperti di wilayah Cikarang, mulai dari Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan.

Untuk diketahui di wilayah itu berdiri perumahan elite seperti Deltamas, Lippo Cikarang, Jababeka dan lainnya. Di daerah ini juga terdapat sejumlah kawasan industri besar seperti Jababeka, Delta Silicon Lippo Cikarang, MM2100, EJIP, BIIE dan lainnya.

Dengan kata lain, lahan pertanian di 11 kecamatan itu sudah tidak ada sama sekali. ”Jadi 11 kecamatan itu tidak kami masukan dalam usulan Raperda LP2B nanti. Karena kawasan di 11 kecamatan itu sudah jadi perumahan dan industri dan kegiatan lainnya tapi bukan pertanian,” paparnya juga.

Karim juga mengaku pentingnya pengajuan Raperda LP2B agar lahan pertanian semakin beralih fungsi. ”Jadi sekarang yang kami pikirkan dan maksimalkan lahan yang masih ada. Agar tidak beralih fungsi lagi jadi lahan komersial juga,” paparnya juga.

Karim berharap dengan diajukannya Raperda LP2B dalam waktu dekat ini, Pemkab Bekasi memiliki payung hukum yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian setempat sehingga tidak dapat dialihfungsikan oleh pihak swasta maupun pihak lain seenaknya. Sehingga lahan pertanian bakal abadi.

”Karena telah diatur dengam jelas dan tegas di sana (Raperda LP2B, Red), baik peruntukkan hingga sanksi tegas kepada pihak yang tidak mengindahkan untuk mengubah lahan itu seenaknya,” cetusnya juga.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Universitas Islam 45 Bekasi Hamludin menyayangkan keberpihakan pemerintah daerah kepada pemilik modal hingga hilangnya belasan ribu hektare lahan pertanian. Padahal, wilayah Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah agraris.

”Warga hidup dari hasil sawahnya sendiri. Kalau lahan pertanian terus digerus pembangunan komersial seperti pabrik dan perumahan, warga makan apa nanti?,” ujarnya. Pengajar jebolan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB angkatan 2015 itu juga mengaku alih fungsi lahan memang sulit dikendalikan.

Salah satu faktornya adalah lemahnya pengawasan pemerintah daerah, dan besarnya tawaran dari pihak pemilik modal. ”Terkadang ada juga pemaksaan dari pemilik modal agar sawah petani dijual dan dijadikan area komersil,” ujarnya juga. Karena itu dia setuju bila ada perda yang mengatur agar lahan pertanian tak beralih fungsi lagi.

Dia juga meminta agar pemerintah dan pemerintah daerah memberikan akses pada petani agar mudah mendapatkan benih, pupuk, hingga pasar untuk menjual hasil sawahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memberikan pendidikan kepada warga terkait pentingnya menjadi petani. ”Jangan sampai petani hilang dari Kabupaten Bekasi. Siapa yang akan menghasilkan pangan nanti,” cetusnya. (dny)

Lahan Pertanian yang Tersisa

 

1.  Kecamatan Pebayuran         : 8.362 hektare

2.  Kecamatan Sukakarya         : 4.447 hektare

3.  Kecamatan Sukawangi        : 2.139 hektare

4.  Kecamatan Tambelang        : 1.000 hektare

5.  Kecamatan Sukatani            : 2.413 hektare

6.  Kecamatan Cikarang Timur : 2.323 hektare

7.  Kecamatan Karang Bahagia : 2.284 hektare

8.  Kecamatan Cabangbungin   : 1.759 hektare

9.  Kecamatan Kedungwaringin      : 1.638 hektare

10.       Kecamatan Cibarusah             : 1.591 hektare

11.       Kecamatan Serang Baru   : 1.141 hektare

12.       Kecamatan Bojongmangu       : 700 hektare

13.       Kecamatan Cibitung         : 52 hektare. 

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #lahan-pertanian 

Berita Terkait

IKLAN