Selasa, 25 September 2018 01:02 WIB
pmk

Nasional

Menilik Nasib Calon Kepala Daerah Terpilih yang Tersangkut Korupsi

Redaktur:

TETAP DILANTIK – Dua pasangan calon Bupati Tulungagung. Syahri Mulyo (nomor urut 2) dinyatakan unggul dalam Pilkada Bupati di Tulungagung.

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan calon kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018, tetap akan dilantik meski tengah menjalani proses hukum. Hanya saja, pelantikan calon kepala tersebut harus mengikuti mekanisme yang diatur di dalam undang-undang. 

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, ketentuan pelantikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Dalam Pasal 164 ayat (6), (7) dan (8) disebutkan, calon kepala daerah terpilih, dalam hal ini  Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

"Sesuai ayat (6), apabila kepala daerah terpilih berstatus tersangka maka yang bersangkutan tetap dilantik karena baru proses tersangka, penyelidikan dan atau penyidikan," kata Bahtiar saat dikonfirmasi INDOPOS, kemarin.

Selanjutnya, pada ayat (7),  disebutkan, dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

"Jika kepala daerah pada saat pelantikan dinyatakan terdakwa, maka saat itu itu juga langsung diberhentikan sementara. Jadi simulasinya, kalau dia terdakwa,  dibacakan SK sebagai kepala daerah karena dia terpilih. Setelah itu langsung dibacakan pemberhentian sementara, sambil menunggu proses putusan hukim berjalan inkrah," jelasnya.

Kemudian pada ayat (8) disebutkan, dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih, ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

"Andai sudah ada proses hukum sudah ada putusan pengadilan maka tetap juga dilantik. Tetapi langsung diberhentikan. Pemberhentian itu setelah ada putusan yang inkrach," jelasnya. 

Bahtiar juga menjelaskan, pasangan calon kepala daerah terpilih dalam Pilkada, apabila berstatus menjadi tersangka, pada prinsipnya penanganan hukum menjadi ranahnya para penegak hukum terus berlanjut prosesnya. Sementara proses demokrasi melalui Pilkada ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU. Secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

"Semua calon KDH/WKDH yang kebetulan berstatus sebagai tersangka/terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sebagai KDH/WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. Proses hukum tetap jalan, baik oleh KPK  maupun Kejaksaan," ungkapnya.

Ditegaskannya,  pelantikan tersebut dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah UU Pilkada, Pasal 164 ayat (6), ayat 7 dan ayat (8). 

"Jadi mekanismenya tetap dilantik dulu. Kalau diberhentikan sementara pltnya adalah wakil. Kalau sudah inrach diberhentikan yang sifatnya permanen," tandasnya.

KPU Kebut

Sementara dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan, lembaga anti rasuah itu tampak mengebut penuntasan kasus korupsi yang membelit Bupati Tulungagung non aktif  Syahri Mulyo. Selasa (3/7) kemarin, Tim penyidik KPK menggeledah rumah Kabid Jembatan dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Sukarji, serta rumah Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno.

Tiga hari sebelumnya, atau pada Sabtu (30/6), KPK juga memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung Indra Fauzi. Meski begitu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, pihaknya tak dapat mempercepat proses hukum.  KPK tetap melakukan proses hukum sesuai KUHAP.

"Di dalam KUHAP tak ada sebutan dipercepat, tapi diproses sesuai KUHAP," lontar Saut di gedung KPK, Selasa (3/7).

Pernyataan Saut itu disampaikannya menanggapi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumo yang meminta KPK mempercepat proses hukum kasus Syahri hingga bisa segera disidangkan. Tjahjo beralasan, jika status hukum Syahri kalau sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, maka pihaknya bisa memastikan apakah Syahri yang diprediksi dalam hitung cepat itu menang Pilkada pada Rabu (27/6) lalu bisa dilantik atau tidak.

Sementara itu, dalam pemeriksaan KPK di Tulungagung, Sekda Pemkab Tulungagung Indra Fauzi mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Kepada wartawan, Indra mengatakan, dirinya ditanya seputar proyek peningkatan infrastruktur jalan yang menjerat Syahri Mulyo. 

Diungkap Indra pula, selain dirinya, diperiksa juga beberapa pejabat Pemkab Tulungagung. Sayangnya ia enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang diperiksa itu.

"Ruangan pemeriksaan di Polres Tulungagung itu terpisah. Jadi saya gak tahu siapa aja yang diperiksa selain saya," katanya.

Selain itu, pada Selasa (3/7), 6 penyidik KPK juga menggeledah  rumah Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR  Tulungagung Sukarji di Dusun Maron Kecamatan Boyolangu Tulungagung. Penggeledahan yang sama dilakukan KPK terhadap rumah tersangka Kadis PUPR Tulungagung Sutrisno di Jalan Raya Jeli Karangrejo Nomer 11 Tulungagung. 

Sutrisno sendiri tertangkap tangan oleh KPK di awal Juni lalu. Dari rumah-rumah kedua pejabat itu tim penyidik KPK mencari berbagai barang bukti. 

Dari rumah Sutrisno, penyidik KPK memotret beberapa lembar kuitansi, bukti jual beli dari toko Sumber Rejeki yang menjual material bangunan milik tersangka Sutrisno. 

Sebelumnya, Syahri yang sempat menjadi buronan KPK. Ia akhirnya menyerahkan diri ke gedung KPK pada Jumat dini hari (8/6). Besoknya setelah menjalani pemeriksaan KPK, Syahri langsung mendekam di sel tahanan KPK.

Penyidik KPK menetapkan Syahri sebagai tersangka dalam kasus suap sebesar Rp 2,5 miliar yang diterimanya dari kontraktor bernama Susilo Prabowo terkait fee proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.

Syahri sendiri dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf (b) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ironisnya, dalam Pilkada Tulungagung pada Rabu (27/6) lalu, dalam hitung cepat yang digelar beberapa lembaga survei, ternyata pasangan Syahri - Maryoto selaku petahana menggungguli pasangan lainnya. Syahri - Maryoto mendapat 59,8 persen suara. Jauh di atas pasangan Margiono - Eko yang hanya mendapat 40,2 persen suara.

Sementara dalam penanganan kasus mantan Bupati Kepulauan Sula yang sudah memenangkan Pilgub Maluku Utara versi hitung cepat Ahmad Hidayat Mus,  KPK juga melakukan pemeriksaan Senin malam (2/7). Sebelumnya KPK sudah menetapkan Ahmad sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan fiktif Bandara Bobong tahun anggaran  2009, sehingga negara menderita kerugian Rp 3,4 miliar.

Penahanan yang sama juga diberlakukan terhadap Zainal Mus yang merupakan adik kandung Ahmad. Zainal menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara juga dalam kasus yang sama.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, Ahmad resmi ditahan di rutan cabang KPK selama 20 hari terhitung mulai Senin (2/7).  “Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus TPK pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD TA 2009 di Kab Sula, dan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 KUHAP. Maka dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” lontar Febri di gedung KPK, Senin (2/7).

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, kasus korupsi tersebut pernah ditangani Polda Maluku Utara. Namun pada 2017 Ahmad mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Hasilnya, PN Ternate mengabulkan gugatannya. Akibatnya, Polda Maluku menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus korupsi dengan tersangka Ahmad itu.

“Sejak saat itu, KPK berkoordinasi dengan Polda dan Kejati Maluku Utara untuk membuka kembali penyelidikan baru atas kasus tersebut," ungkapnya.

Dijelaskannya pula, Ahmad diduga melakukan pembelian lahan fiktif dengan modus seolah Pemkab Kepulauan Sula membeli tanah milik masyarakat senilai Rp 3,4 miliar. Padahal sejatinya lahan milik adik Ahmad yang bernama Zainal Mus. Dari Rp 3,4 miliar milik kas daerah Kabupaten Sula, sebesar Rp 1,5 miliar diduga mengalir ke rekening Zainal. Ahmad sendiri diduga menerima Rp 850 juta dari pihak lain dengan tujuan menyamarkan uang negara yang ditilepnya. 

Dalam penyidikan dan penyelidikan terungkap kalau Zainal berperan menjadi pemegang surat kuasa pembayaran pelepasan lahan tanah.  

Zainal sendiri merupakan Bupati Kepulauan Banggai yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama dan telah pula mendekam di sel tahanan KPK cabang Rutan Pomdam Guntur Jakarta Selatan. Sedangkan Ahmad Hidayat Mus mendekam di sel tahanan di gedung KPK.

Ironisnya, dalam Pilgub Maluku Utara pada Rabu (27/6) lalu. Pasangan Ahmad - Rivai Umar yang diusung Partai Gokar dan PPP memenangkan Pilgub Maluku Utara versi hitung cepat. 

Usai diperiksa,di depan gedung KPK Ahmad melontarkan kalimat sindiran yang menyebutkan bahwa penahanannya oleh KPK ini merupakan nilai tukar yang sangat luar biasa mahalnya atas  kemenangannya dalam Pilgub Maluku Utara.

"Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM-Rivai nomor satu. Bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa karena kita sudah menang Pilkada. Sabar saja masyarakat Maluku Utara, Insya Allah kita dilindungi Allah SWT," papar Ahmad yang didampingi adiknya, Zainal Mus usai diperiksa penyidik KPK selama 6 jam. 

Ia melanjutkan,"Penahanan ini adalah bagian daripada nilai tukar yang sangat luar biasa mahalnya, kami sudah menang pilkada dan ini nilai tukarnya."

Sementara itu kuasa hukum Ahmad Wa Ode Nur Zainab menyebutkan penahanan kliennya adalah bentuk  kriminalisasi terhadap kliennya. Ia beralasan kasus tersebut sudah lama selesai saat praperadilan kliennya diterima PN Maluku Utara. (ydh/ind)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #boks #feature 

Berita Terkait

IKLAN