Rabu, 21 November 2018 09:24 WIB
pmk

Nusantara

Disebut Bunuh 95 Orang di Papua, Polri: Kami Punya Diskresi

Redaktur: Novita Amelilawaty

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal.

INDOPOS.CO.ID - Aparat keamanan seperti Polisi dan TNI disebut telah membunuh 95 orang di Papua di luar hukum selama kurun waktu 2010-2018 tanpa akuntabilitas. Hal itu disampaikan Amnesty International.

Namun kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, hal itu tidak bisa digeneralisir. Harus dilihat per kasus bahwa pelumpuhan atau tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh anggota polisi berdasarkan hukum.

"Kami punya kewenangan diskresi Kepolisian untuk melindungi nyawa orang lain dan nyawa sendiri. Ancaman seketika. Jika ada ancaman seketika kami berhak melakukan tindakan terukur walaupun akibatnya mematikan," tegas Iqbal di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/7).

Kalau disebut itu melanggar hak asasi manusia (HAM) dia lantas bertanya ketika ada kasus penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap kapal cepat yang membawa logistik Pilkada di Distrik Torere, Papua. Akibatnya, Kepala Distrik Torere dan dua anggota polisi tewas. Sementara seorang pendeta dinyatakan masih hilang.

"Apakah itu bukan pelanggaran HAM?Dan berapa banyak lagi bisa apple to apple, berapa jumlah petugas TNI dan Polri ditembak oleh KKB?" tanya balik Iqbal.

Karena itu, tindakan yang mereka lakukan di Papua dalam upaya penegakan hukum ketika ancaman justru mengarah kepada petugas Kepolisian dan masyarakat. "Banyak lagi petugas di lapangan dan nggak mungkin putra daerah membantai saudaranya kecuali ada kasus tadi, mengancam nyawa," tutur dia.

Dia pun membantah banyaknya kasus di Papua yang diselesaikan tanpa adanya investigasi. "Setiap kasus sudah dilakukan. Kasus dilakukan proses. Apakah tersangka luka atau meninggal, sudah dilakukan (investigasi)," pungkas Iqbal.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkap ada 69 kasus pembunuhan di Papua yang dilakukan di luar hukum. Tidak ada satupun kasus yang diungkap dalam investigasi kriminal. Selain itu beberapa diantaranya juga tidak dilakukan pemeriksaan internal.

Menurut data Amnesty International, dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali. Bahkan, tidak ada pemeriksaan internal pula. Sedangkan, 26 kasus polisi atau TNI mengaku bahwa mereka telah melakukan investigasi internal. Namun, hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan.

Ke-95 korban tersebut, 56 korban dibunuh dengan konteks non kemerdekaan dan 39 sisanya terkait kegiatan pro-kemerdekaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera. (dna/JPC)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #polri #amnesty-international 

Berita Terkait

Kemendagri dan Polri Terbanyak OTT Pungli

Politik

Tito Karnavian Mau Digulingkan

Headline

Kapolri Diminta Fokus Amankan Negara

Headline

IKLAN