Selasa, 25 September 2018 10:20 WIB
pmk

Hukum

KPK Minta Keluarkan Delik Tipikor dari RKUHP

Redaktur: Redjo Prahananda

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta untuk mengeluarkan delik tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Rancangan KUHP.

Desakan itu datang dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada media di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).

“Tidak ada keuntungan atau insentif didapatkan dalam pemberantasan korupsi kalau delik-delik tipikor masuk dalam RKUHP," kata Laode.

Selain itu, delik-delik tipikor dalam RKUHP akan menimbulkan multi-interpretasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum.

Delik-delik tipikor dalam RKUHP akan menghilangkan kekhususan atau keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan mengirim pesan negatif bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Pengaturan kekhususan tindak pidana korupsi sebagai serious atau extra ordinary crime, di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai best practices sehingga memasukan delik-delik tipikor dalam RKUHP dianggap sebagai langkah mundur,"tambahnya.

KPK berharap, Presiden mendengarkan concern KPK dan masyarakat serta memerintahkan team pemerintah memikirkan dan mengkaji lebih dalam lagi dan tidak perlu terburu-buru pengesahannya agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.(nue)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #keluarkan-delik-tipikor-dari-rkuhp #laode-m-syarif 

Berita Terkait

IKLAN