Diretas Penjahat, KPU Tutup Situs

INDOPOS.CO.ID – Hitung cepat hasil Pilkada 2018 di 171 daerah yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hampir rampung seratus persen. Saat ini data yang masuk KPU Pusat hingga Rabu (4/7) mencapai 93,5 persen lebih.

“Sudah hampir rampung, atau per hari ini (kemarin, Red) totalnya sudah 93,5 persen, tinggal sedikit lagi (formulif C1) yang belum masuk,” ungkap Komisioner KPU RI Ilham Saputra di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta, Rabu (4/7).

Ia menyebut, di sebagian daerah seperti Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, serta Nusa Tenggara Barat sudah selesai 100 persen. Daerah lain yang gelar pilkada, menurut Ilham, kemungkinan besar belum selesai lantaran daerah-daerah tersebut mengalami kendala teknis internet. Sebut saja seperti Papua.

Meski begitu, hasil ini belum bisa diakses oleh publik lantaran website resmi KPU mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) diretas. Dijelaskan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, data hitungan riil Pilkada serentak milik KPU hingga Rabu (4/7) sore belum bisa diakses, sehingga KPU menutup sementara situs tersebut. Serangan siber mengarah pada website, situs, dan sistem IT KPU secara bertubi-tubi.

“Yang menyerang penjahat-penjahat semua ( cyber crime ),” jelasnya.

Website KPU tidak bisa dibuka dari Jumlat malam (29/6) dan hingga kemarin (4/7), belum bisa dibuka. Padahal sebelumnya, KPU menyampaikan mau menerapkan buka tutup situs.

Hasyim menegaskan, masyarakat tak perlu risau terhadap keamanan hasil hitung cepat. Karena peretasan sejak Jumat (29/7) lalu tidak berpengaruh pada unggahan dari formulir C1. Sebab secara manual C1nya tidak akan berubah. Selain itu semua partai dan semua saksi hingga pengawas pemilu mendapatkan salinan C1. “Semuanya mendapat kontrol,” jelasnya.

“Jadi kalau dikatakan adanya manipulasi semuanya terkontrol, sehingga tidak pengaruh terhadap perhitungan KPU. sehingga semuanya bisa akses,” imbuh Hasyim.

Sekadar diketahui, dari setidaknya 6 pilgub yang menggelar pertarungan dan terdapat dinasti politik, hanya ada satu calon, Siti Rohmi di Pilgub Nusa Tenggara Barat yang berhasil menang. Dia berpasangan dengan Zulkifliemansyah meraih suara sebanyak 796.887 suara. Mengalahkan

Suhaili – M. Amin yang meraih 669.557 suara. Siti merupakan kakak kandung dari Gubernur NTB sekarang TGH Zainul Majdi.

Sedangkan di daerah sisanya, yang masih ada hubungan darah maupun keluarga dengan penguasa sebelumnya dikalahkan oleh penantang baru.

Di Kalimantan barat, Karoline Margaret yang berpasanga dengan Suryadman Gidot hanya meraih runner up dengan perilehan 1.024.668 suara atau 41,46 persen, kalah dari paslon Sutarmidji – Ria Norsan dengan perolehan 1.283.968 suara atau 51,95 persen. 

Di Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex yang merupakan anak dari Gubernur Alex Noordin berpasangan dengan Giri Kiemas hanya finis di posisi dua dengan raihan 948.271 suara atau 31,94 persen. Mereka berdua dikalahkan Herman Deru – Mawardi Yahya dengan raihan 1.074.777 suara atau 36,20 persen.

Di Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik dari Gubernur Syahril Yasin Limpo berpasangan dengan Andi Muzakkar hanya meraih 19,30 persen atau 779.675 suara. Mereka dikalahkan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang mendapat 1.763.969 suara atau 43,66 persen. 

Nasib buruk juga terjadi di Maluku Utara duel kakak beradik Kasuba yang merupakan incumbent gubernur Malut. Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali hanya meraih 167.453 suara atau 30,38 persen. Adapun adiknya Muhammad Kasuba-Madjid Husen meraih 64.498 suara atau 11,70 persen. Kedua paslon keluarga ini dikalahkan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar dengan raihan 176.019 suara atau 31,94 persen.

Fenomena menarik lainnya, sejumlah petahana yang berlaga kalah.

Sebut saja di Jawa Timur. Syaefullah Yusuf, kandidat petahana berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno hanya meraih 8.618.008 suara atau  46,27 persen. Dikalahkan Khofifah-Emil yang memeroleh 10.008.378 suara atau 53,73 persen.

Nasib serupa dialami cagub petahana Lampung, Muhammad Rido Ficardo, yang berpasangan dengan Bachtiar Basri. Dari hitung cepat KPU, pasangan ini cuma meraih 1.015.218 suara atau 25,25 persen.

Cagub petahana Maluku Said Assegaf juga gagal dalam pilkada. Said, yang berpasangan dengan Anderias Rentaubun, kalah oleh pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno. Dari hitung cepat KPU, duet Said-Anderias mendapatkan  188.912 suara atau  30,74 persen. Sementara Murad-Barnabas meraih 245.560 suara atau 39,96 persen.

Di Papua, cagub petahana Lukas Enembe, yang berpasangan dengan Klemen Tinal, juga gagal mempertahankan kekuasaan. Pasangan ini kalah oleh duet Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Dalam hitung cepat KPU, pasangan Lukas-Klemen mendapat 164.632 suara atau 46,58 peesen, dan Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae memeroleh 188.840 suara atau 53,42 persen.

Nasib serupa dialami Deddy Mizwar, wagub Jabar yang maju pada Pilgub Jabar berpasangan dengan Dedi Mulyadi. Deddy-Dedi kalah oleh pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Selain itu, ada enam wakil gubernur, yakni di Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan NTB, yang gagal melanjutkan periode kepemimpinannya. Hasil di atas INDOPOS ambil dari Situs KPU pada Jumat (29/6) sebelum diserang hacker.

Terpisah, Peneliti dari LSI Denny JA Adie Alfaraby menilai, rontoknya politik dinasti pada pilkada kali ini lantaran sosok dari paslon tersebut meskipun pengaruh politik dari politik dinasti sangat tinggi.”Politik dinasti berpengaruh tapi tidak sekuat pengaruh figurnya, karena figurnya tidak terlalu bagus dan kuat,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Adjie, fenomena ini membuktikan pemilih yang semakin rasional dan cerdas dimana mereka akan menilai semua kandidat dan cenderung memilih karena figur. “Walaupun dia ada hubungannya istri atau anak tapi kalau dia kurang layak maka akhirnya tidak dipilih,” pungkasnya.

Sedangkan fenomena kalahnya petahana, menurut Adjie, lantaran mereka dianggap gagal secara kinerja oleh pemilih. Padahal sebetulnya petahana lebih mudah memengaruhi publik karena mempunyai karya. 

“Artinya untuk terpilih kembali mudah bagi mereka kalau dianggap berhasil. Tapi kalau mereka dianggap gagal, maka publik akan memberi hukuman dengan memilih penantang walau publik belum tahu, dia nanti apakah lebuh baik atau tidak. Kecenderungan pemilih, kalau petahana gagal mereka cenderung memilih kandidat baru,” pungkasnya. (jaa)

 

Komentar telah ditutup.