Minggu, 23 September 2018 07:59 WIB
pmk

Nasional

Massa Aksi 67: Camkan, Kasus Sukmawati Lebih Besar dari Kasus Ahok

Redaktur: Ali Rahman

Massa yang tergabung dalam Aksi 67 melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/7). Aksi ini menuntut penuntasan kasus penistaan agama Sukmawati Soekarno Putri, Ade Armando dan Victor Laiskodat. Foto: Toni Suhartono/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Massa Aksi 67 kecewa berat terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus 'Puisi Ibu Sukmawati Soekarno Putri'. Sebab, penghentiannya dilakukan secara tiba-tiba pada tanggal 17 Juni 2018. 

Sekretaris Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Ustadz Bernard Abdul Jabbar menegaskan, dihentikannya kasus Sukmawati bukan karena barter dengan SP3 kasus dugaan percakapan dan foto kotor Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Shihab. Ia nilai, kasus Sukmawati lebih besar daripada kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita kurang puas sekali karena tiba-tiba, ujuk-ujuk ada SP3 (kasus Sukmawati) yang saya rasa itu bukan barter SP3 dengan Habib Rizieq karena kasusnya lebih besar daripada Ahok, itu harus dicamkan," tegas Bernard di depan Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (6/7).

Ia menjelaskan, tingkatan kasus Sukmawati jauh lebih tinggi daripada kasus mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurutnya, kasus puisi ibu ini menyangkut dua syariat Islam, sedangkan Ahok hanya melanggar satu syariat Islam.

"Kalau ini (Sukmawari) menyangkut dua syariat. artinya syariat yang sangat kental sekali bahkan didunia ini yang ada mujizat, yang ada adzan dan air zam-zam," papar Bernard.

Maka dari itu, Bernard beserta seluruh peserta aksi meminta tidak ada diskriminasi. Sebab, berdarkan pengalamannya menangani kasus, pihaknya selalu mendapatkan diskriminasi. 

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengawal kasus Sukmawati, sekalipun nantinya polisi akan menolak atau menghentikan kasus puisi Ibu yang menuai kontroversi tersebut.

"Kita akan lakukan upaya-upaya lagi (jika ditolak). Penegakan hukum harus seadil-adilnya," tuntasnya. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #aksi-67-mencari-keadilan #pa-212 #ustadz-bernard-abdul-jabbar 

Berita Terkait

IKLAN