Selasa, 25 September 2018 02:32 WIB
pmk

Hukum

Mantan Dirut Ditahan, Kejagung Masih Kembangkan Kasus Kredit Modal Kerja PT SHS

Redaktur: Ali Rahman

Jaksa Agung HM Prasetyo saat dikonfirmasi di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (6/7). Foto: Yudha Krastawan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung akan terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (SHS) tahun anggaran 2012 sebesar Rp 7 miliar. Ini setelah penahanan terhadap mantan Dirut PT SHS Saiful Bahri selaku tersangka, terhitung sejak 5 Juli 2018 hingga 24 Juli 2018 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. "Kita masih mencari-cari, kalau ada temuan bukti dan fakta akan ditindaklanjuti," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (6/7).

Pengembangan kasus ini juga pernah dilakukan terhadap petinggi PT SHS tahun 2012 yakni, Kitot Prihantono selaku mantan Kepala Divisi Keuangan dan Herman Sudianto selaku Kepala Bagian Keuangan. Keduanya saat ini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Bahkan yang sudah disidangkan ini sempat praperadilan, kita layani dan pengadilan ditolak, sehingga jalan terus," jelas Jaksa Agung.

Dalam kasus ini, Saiful Bahri dan rekan-rekannya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang mana ditemukan kerugian negara sampai Rp7 miliar. Ini akibat penyalahgunaan dana dropping Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh Saiful Bahri selaku General Manager KR-I Sukamandi (saat itu) bersama-sama dengan Kitot dan Herman.

"Saiful memberikan persetujuan dana tersebut dicairkan secara bertahap, setelah dana cair kemudian diambil kembali oleh Kitot dan Herman secara tunai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya. Selanjutnya dibuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar sehingga seolah-olah uang Rp7 miliar tersebut, digunakan sebagai uang operasional/UUDP Cabang Khusus Sukamandi," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mohammad Rum. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jaksa-agung-hm-prasetyo #pt-sang-hyang-seri #kasus-kredit-modal-kerja 

Berita Terkait

IKLAN