Jumat, 21 September 2018 03:37 WIB
pmk

Megapolitan

Tak Netral, Lurah Babakan Tunggu Sanksi KASN

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Pasca dilimpahkannya kasus dugaan ketidaknetralan yang dilakukan Heri Eriyadi, Lurah Babakan, Kecamatan Bogor dari Panwaslu Kota Bogor kepada ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga kini putusan keberpihakan aparatur pemerintah itu belum dapat sanksi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor juga tengah menunggu rekomendasi dari KASN. ”Kami tengah menunggu rekomendasi dari KASN,” terang Wahyuwidayati, Kasubit Disiplin dan Kinerja BKPSDA Kota Bogor, Jumat (6/7).

Setelah keluar rekomendasi dari KASN, lanjut pejabat yang akrab disapa Widia ini, nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Wali Kota Bogor. ”Dimana rekomendasi itu mutlak dan langsung dijalankan,” ucap Widia juga.

Saat ditanya kepastian rekomendasi keluar, Widia mengaku belum bisa memastikan. ”Karena prosesnya dari Panwaslu ke Bawaslu setelah itu ke KASN. Kita hanya dapat tembusan surat tentang ketidaknetralan ASN,” ucapnya juga.

Untuk diketahui, Lurah Babakan Kota Bogor membuat heboh media sosial Instagram dalam masa kampanye Pilkada Kota Bogor beberapa waktu lalu. Pasalnya, Heri yang juga ASN di Kota Bogor membuat status terkesan mengajak atau mempromosikan salah satu kandidat paslon.

Ketika dikonfirmasi, Heri Eriyadi membenarkan status tersebut. ”Ya, siap itu status pribadi saya, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih juga, nanti saya bisa jelaskan kepada instansi terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (23/6) lalu.

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 ayat 15 huruf d menyebutkan setiap PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu.

Baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Adapun sanksi terberat pelanggaran ketidaknetralan adalah pemecatan dari ASN. (adi/pojokbogor)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilkada-serentak #lurah-babakan-heri-eriyadi 

Berita Terkait

IKLAN