Rabu, 26 September 2018 10:04 WIB
pmk

Banten Raya

Penerimaan Peserta Didik Baru di Banten Mengalami Banyak Kendala

Redaktur: Redjo Prahananda

KONSENTRASI - Suasana kegiatan ujian di sebuah sekolah di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di ibu kota menuai kritik dari masyarakat, karena dinilai kurang sosialisasi. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID- Ketua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018 Provinsi Banten, Joko Waluyo, mengaku sempat kesulitan menjalankan sistem baru ini.

"Hari pertama dan kedua  PPDB online, saya selalu dimarahi oleh Gubernur,karena memang pelaksanaan PPD kurang memuaskan,” terang Joko sekaligus sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdkibud) Provinsi Banten kepada INDOPOS, Senin (9/7).

Menurut Joko, terdapat beberapa aspek masalah dalam PPDB online Banten, antara lain masalah infrastruktur.

"Sewaktu PPDB online  dimulai,  aplikasi belum rampung sehingga terjadi masalah pada server down sewaktu peserta PPDB mengakses secara online," ungkap Joko.

Meski berstatus sebagai ketua PPDB ,Joko mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan persiapan dan sosialisasi PPDB online.”Kalau semua kegiatan persiapan menjadi menjadi  tanggung jawab Rukman Teddy, karena semua anggaran persiapan PPDB online  sebesar Rp 1 miliar sama mereka,” kilah Joko.

Mengenai pemicu  keresahan wali murid,lantaran kebijakan secara sepihak Joko selaku ketua panitia, menjelaskan zona sekolah masing-masing menjadi acuan tersendiri.

“Memperpanjang masa pendaftaran PPDB online,sehingga siswa  termasuk dalam zona hijau saat penutupan pendaftaran pada 27 Juni 2018, dan diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2018, sehingga menyebabkan banyak siswa di zona aman terlempar ke zona merah dan bahkan nama calon peserta didik menghilang sama sekali di web PPDB.

"Perpanjangan masa pendaftaran adalah atas nota dinas dari saya kepada Gubernur, dan tidak melibatkan kepala dinas Dikbud selalu penanggungajawab PPDB. Namun,semua keputusan itu hasil rapat panitia dan inspektorat, dan hasilnya baru saya kirimkan kepada kepala dinas Dikbud selaku penanggungjawab,” ungkap Joko.

Joko mengaku,sudah memiliki bayangan kelemahan pelaksanaan PPDB Banten tahun ini, tanpa harus melakukan studi banding ke daerah lain. 

”Sebagai referensi, saya bisa studi banding ke DKI Jakarta dan Jawa Tengah bila PPDB tanpa persoalan. Namun, saya sudah punya bayangan kelemahan tanpa harus studi banding ke daerah lain," cetus dia.

Sekretaris PPDB Online Banten, Rukman Teddy membantah belum melakukan persiapan dan sosialiasi PPDB.”Justru kami sudah melakukan persiapan secara matang jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB online ini," ujar Rukman

"Banyak protes dan pengaduan dari wali muid itu,setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran, sehingga banyak siswa  masuk dalam zona aman tiba-tiba nama mereka  hilang di web,” papar dia.

Rukman menjelaskan,perpanjangan PPDB online dengan alasan Pilkada serentak di luar rencana semula. "Protes dan pengaduan dari wali murid itu muncul setelah perpanjangan waktu pendaftaran. Sehingga, banyak siswa masuk dalam zona aman, tiba-tiba nama mereka hilang di web." 

Dia menambahkan enggan menyalahkan pihak-pihak tertentu dalam masalah ini. "Saya tidak ingin mencari kambing hitam dalam PPDB online. Semua mari berintrospeksi  diri dan saling terbuka."

(yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ppdb #pendidikan #kemendikbud 

Berita Terkait

Pemerintah Angkat Guru Honorer 35 Tahun Jadi P3K

Nasional

Kepsek Diminta Hadirkan Senyum di Sekolah

Jakarta Raya

Prancis Bebas Gawai di Tahun Ajaran Baru

Internasional

Kemendikbud Hidupkan Mata Pelajaran Informatika

Nasional

WH Gandeng Ansor di Pendidikan Gratis

Banten Raya

IKLAN