Selasa, 17 Juli 2018 10:36 WIB
bjb juli

Headline

Berikan Insentif, Perkuat Daya Saing Produk Ekspor

Redaktur:

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

INDOPOS.CO.ID - Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) meninjau kembali fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferens (GSP) terhadap 124 produk Indonesia, mendapat perhatian serius pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (9/7) memanggil para pembantunya untuk rapat terbatas (ratas) mengenai strategi dan kebijakan menghadapi ketidakpastian perekonomian global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Adapun Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, usai ratas kemudian menggelar jumpa pers. Dikutip dari laman setkab.go.id, Menperin Airlangga mengatakan, pokok bahasan dalam ratas tersebut,  bagaimana memperkuat perekonomian nasional. Serta memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi ini bisa dijaga. Kemudian, bagaimana  meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor. Juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat.

"Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor," ujar Menperin Airlangga Hartarto, Senin (9/7).

Selain itu, pemerintah juga melakukan jaminan terhadap bahan baku dan  ketersediaan bahan baku. Kemudian memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan. Sementara terkait dengan investasi, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik. Juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah. 

"Terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah," jelas Airlangga. Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yaitu pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan. "Termasuk di antaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Termasuk korporasi-korporasi seperti Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkap Airlangga.

Ditambahkan Menperin, dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen.

"Jadi itu akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan sektor pariwisata. Akan ada pengembangan airport. "Kemudian juga untuk pengembangan low cost carrier, sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot," pungkasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN dan APINDO, Shinta Widjaja Kamdani meminta pemerintah segera melakukan lobi lobi. Serta diplomasi agar tetap dapat terus mendapatkan GSP. "Juga perlu disampaikan manfaat impor dari Indonesia yang memang di butuhkan oleh Amerika. jadi harus melibatkan juga importir dan dunia usaha di Amerika," jelas Shinta, Senin (9/7).

Menurutnya, hingga saat ini  Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk. Termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen dan perkayuan. "Tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS," jelas Shinta.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan GSP AS tahun 2016, Indonesia hanya memperoleh manfaat GSP sebanyak USD 1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2016 sebesar USD 20 miliar. Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS untuk Indonesia, diekspor oleh Indonesia ke AS. Manfaat GSP AS untuk Indonesia akan diberikan hingga Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP AS, sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitation (CNL) yang ditentukan atau hingga periode program GSP berakhir pada 31 Desember 2020. 

Shinta menjelaskan, secara keseluruhan pihaknya menganggap proses review kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP AS sebagai suatu proses yang penting untuk menjaga hubungan perdagangan strategis Indonesia-AS yang saling menguntungkan.

Selain membantu daya saing beberapa produk ekspor Indonesia, pihaknya menganggap pemberian GSP AS kepada Indonesia terutama dibutuhkan oleh pelaku usaha dan konsumen AS. GSP AS untuk Indonesia memungkinkan pelaku usaha AS, khususnya UKM di AS, dan konsumen di AS untuk memperoleh barang konsumsi dan input produksi yang berkualitas dengan harga terjangkau yang diekspor oleh Indonesia.

"Kami juga menyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira mengatakan, dampak proteksi dagang beberapa negara khususnya AS,  akan memukul kinerja ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan karet.

"Sebelum ada rencana AS evaluasi produk asal Indonesia ekspor CPO sudah minus 15,6 persen year on year (yoy). Sementara karet anjlok 21,4 persen pada periode Januari-Mei 2018 dibanding tahun lalu," jelas Bhima, Senin (9/7). 

Padahal menurutnya,  kedua komoditas primer tersebut berkontribusi sebesar 16 persen dari total ekspor non migas. Posisi Indonesia yang berada di rantai pasok paling bawah sebagai pemasok bahan baku industri menjadi sebab utama kenapa Indonesia rentan terhadap proteksi dagang dari negara mitra. Sementara itu apabila nanti pemerintah Indonesia ikut melakukan retaliasi alias pembalasan dagang dengan naikan tarif bea masuk produk asal AS pasti efeknya ke kenaikan harga bahan kebutuhan pokok langsung terasa. Per tahunnya Indonesia mengimpor kedelai segar dan olahan hingga 6,9 juta ton (per 2017 data BPS). "Dari AS sendiri impor kedelainya mencapai 2,6 juta ton atau 37 persen total impor kedelai. Sementara soal gandum kita impor dari AS volume nya 1,1 juta ton per tahun. Bahan baku Kedelai harganya naik pasti harga tempe tahu akan naik juga. Gandum juga sama, sebagai bahan baku mie instan. Intinya yang akan terpukul pertama kali adalah kelompok masyarakat miskin," jelas Bhima.

Menurutnya,  kinerja ekspor beresiko turun, defisit perdagangan sangat mungkin berlanjut di semester kedua. Karena ekspor melambat, sementara impornya naik maka permintaan valas semakin tinggi ujungnya rupiah rentan terdepresiasi.

"Bagi sektor industri dalam negeri, yang saya khawatirkan perusahaan berlomba lakukan efisiensi karena permintaan dari negara mitra dagang turun, PHK jadi ancaman nyata. Di sini pemerintah harus mulai mendata perusahaan-perusahaan yang terimbas perang dagang," ujar Bhima menyarankan. Ia menambahkan, untuk langkah antisipasi dari sisi ekspor memang harus terus di dorong pasar pasar non tradisional. Kalau pasar di AS dan China terganggu bisa lempar produk ekspor ke negara lain yang lebih prospektif.  Soal misi dagang juga perlu ditingkatkan lagi peran dari duta besar plus atase perdagangan.

"Misalnya ditarget duta besar harus bisa naikan ekspor di negara penempatan minimum 10 persen per tahun, ada kontraknya kalau gagal ya ditarik pulang ke Indonesia," jelas Bhima.

Ia menambahkan, dari sisi impor diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat terutama impor barang dari China.

"Ada resiko China mengalihkan kelebihan output produksi ke Indonesia karena pasarnya besar. Belum ada perang dagang saja impor sudah bengkak," ujar Bhima.  

Selain industri yang butuh bahan baku impor, penyebab impor bengkak adalah proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan BUMN. Indikasinya Impor mesin dan mekanik tumbuh 31,9 persen (yoy) selama Jan-Mei 2018. Impor mesin dan peralatan listrik naik 28,16 persen (yoy) dan besi baja 39 persen (yoy).

"Kalau mau mengurangi impor kewajiban TKDN proyek infra disarankan jadi 60-70 persen, BUMN kurangilah impornya," pungkasnya. (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #produk-ekspor #fasilitas-keringanan-bea-masuk 

Berita Terkait

IKLAN