Jumat, 20 Juli 2018 08:16 WIB
BJB JULI V 2

News in Depth

Keamanan Data Pilpres dan Pileg Dalam Bahaya

Redaktur:

BURU PERETAS - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen M Iqbal (kiri) belum mau membeber peretas situs KPU. DOK

INDOPOS.CO.ID - Sukses besar hacker membobol situs KPU mendapat reaksi beragam. Kondisi itu, sangat disayangkan dan tergolong memalukan. Bagaimana mungkin, lembaga yang dipercaya menghelat pesta demokrasi bisa kedodoran. Gagal mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam situasi apapun.

Efeknya, kritik pedas bernada sinis datang bertubi. Tidak sedikit mencibir kalau tim dan sistem teknologi dan informasi (IT) KPU abal-abal. Tidak kompten dan tidak cukup bisa diandalkan. Kalau situasi dan kondisi tersebut dianggap angin lalu, KPU bukan sekadar potensial menjadi bulan-bulanan peretas. Lebih dari itu, KPU akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

KPU, bagaimanapun bukan lembaga ecek-ecek. Dana operasional KPU sepenuhnya dialokasikan dari APBN. Bahkan, KPU mendapat sokongan dana tidak sedikit. Tahun ini, KPU mendapat guyuran anggaran senilai Rp 12,2 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 10,4 triliun untuk anggaran tahapan Pemilu, dan sisanya Rp 1,4 triliun untuk anggaran rutin. Secara keseluruhan, anggaran Pilkada serentak 2018 mencapai Rp 10,8 triliun. Sedang, anggaran Pemilu legislatif dan presiden 2019 mencapai Rp 6 triliun. Sehingga, total anggaran Pemilu 2018-2019 mencapai Rp 16,8 triliun.

Dengan anggaran berlimpah itu, aneh kalau kemudian KPU gegabah menunjuk tim IT yang tidak becus membidani situs. Memantik syakwasangka banyak pihak. Masyarakat ingin mengetahui secara detail bagaimana KPU memersiapkan sistem keamanan IT secara serius. Tidak main-main. Asal main tunjuk tim IT. Atau jangan-jangan anggaran pengadaan IT dikorup?

Anggota dewan ikut gusar dengan fakta tersebut. Suara sumbang untuk mengevaluasi dan menyeret KPU bermunculan. Itu penting untuk memberi penjelasan secara lengkap atas insiden memalukan tersebut. Sebab, kalau tidak, KPU dinilai negatif dan tidak bisa dipercaya.

Pembobolan situs KPU itu menjadi bukti peran badan siber dan sandi negara (BSSN) absen. Apalagi, sejak dibentuk tahun lalu, BSSN tidak banyak melakukan tindakan. Sebetulnya, kejadian itu bisa menjadi pintu masuk untuk memaksimalkan peran BSSN. Menjadi batu uji apakah BSSN benar-benar bisa memainkan peran sebagai lembaga sandi negara.

Menyusul peristiwa tidak elok itu, DPR tidak ragu untuk mengevaluasi KPU dalam waktu dekat. Itu seiring pembobolan situs penyelenggara pesta demokrasi belum lama ini. Padahal, anggaran pembuatan situs itu terbilang besar.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku heran laman (website) KPU diretas selama proses penghitungan hasil pilkada serentak 2018. Padahal, DPR telah memberikan anggaran besar pada KPU. ”Kita sudah menggelontorkan anggaran tidak sedikit, tetapi situs KPU masih bisa diretas. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana,” sesal Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/7).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan akan melakukan evaluasi. Pihaknya, telah mendorong Komisi I, II, dan III DPR untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peretasan laman KPU. Tak hanya itu, dia juga meminta KPU membangun sistem IT lebih baik dan canggih untuk mencegah peretasan tersebut. ”Kita mendorong konisi II agar meminta KPU agar lebih canggih membangun sistem IT nya. Sehingga tidak bisa dijebol. Lihat BI dan bank-bank lain kan enggak bisa dijebol walaupun ada tapi kecil lah. Ada upaya tapi ini kan berhasil. Harusnya pembuatnya itu harus yang sudah berpengalaman diuji kemampuannya,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, kasus peretasan situs KPU saat masa penghitungan suara pilkada merupakan masalah besar yang harus disikapi secara serius. Menurutnya peretasan tersebut dapat membuat suara masyarakat dalam pemilu dapat dibajak. ”Ini artinya kan suara rakyat bisa dibajak dan ini menimbulkan kecurigaan, keragu raguan masyarakat terhadap KPU untuk menyelenggarakan pemilu,” tutur Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Ia mengatakan, dalam masa pemilu seperti sekarang ini seharusnya situs KPU dijaga. KPU harus belajar dari sistem perbankan yang relatif aman dari peretasan. ”KPU saya kira harus lihat itu situs-situs diperbankan, mereka juga rawan untuk diretas tapi relatif bisa mempertahankan diri. Jadi, semestinya KPU belajarlah dari sektor perbankan yang lebih aman dari peretasan,” katanya.

Fadli berharap, pembobolan situs penyelenggara pemilu tidak terulang saat perhelatan pileg dan pilpres. KPU harus bisa mengidentifikasi kelemahan sistem sehingga bisa diantisipasi. ”Anggaran untuk KPU dan IT ini besar. Jadi, harus bisa dilihat siapa dan kenapa begitu mudah untuk dibobol,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan hal serupa. Dia menegaskan, peretasan situs KPU harus diusut tuntas. Kepolisian harus membongkar siapa dalangnya. ”Polisi harus mengusut tuntas karena ini adalah dokumen negara, dokumen yang harus bisa menjadi konsumsi publik,” tukasnya.

Hemat dia, KPU segera berbenah diri dalam memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai. Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan berkepanjangan di masyarakat. ”Kalau (situs KPU, red) mudah di-hacker-kan, itu berarti merusak situasi dan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Paling tidak sistemnya harus dibenahi. Nanti kita serahkan kepada KPU dan Komisi II mengawasi,” sambung legislator PAN itu.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha. Dia meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan tindakan atas pembobolan situs KPU tersebut. ”Kami sudah minta BSSN untuk bergerak. Karena ini menyangkut kredibilitas KPU yang berdampak pada kualitas demokrasi,” tandasnya.

Bentuk tindakan dapat dilakukan BSSN, sambung Satya, berupa preventif dan setelah kejadian. Untuk kasus diretasnya situs KPU ini sudah pasti penanganan setelah kejadian. ”Ini kan kaitannya kepada teknologi siber. Dengan kejadian ini, akhirnya publik banyak bertanya-tanya soal teknologi yang digunakan lembaga sekelas KPU,” ingatnya. (aen)

Jejak Hacker Lumpuhkan Situs KPU

- Laman infopemilu.kpu.go.id down dan tidak dapat diakses sejak Jumat siang (29/6).

- Serangan bertubi-tubi. Tidak hanya dalam hitungan hari, dan jam, tetapi sudah menit ke menit.

- Serangan bergelombang itu dari beragam sisi

- Target hacker mengacak-acak hasil rekapitulasi hasil pilkada serenat 2018

- Mengantisipasi kejadian terburuk, situs KPU ditutup sementara

- Objek serangan bermacam-macam.

- Mulai data hitung riil KPU dan laman lain tidak terkait pilkada.

- Efeknya, kecepatan mengakses laman turut menjadi bulan-bulanan peretas.

- Angka perolehan suara dalam hitung riil Pilkada 2018 sempat diubah

-  Akibatnya, angka terlihat tidak sesuai formulir C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara tingkat TPS.

- KPU berusaha keras menangkal. Namun, tidak membuahkan hasil. Serang peretas semakin masif

- Implikasinya, masyarakat bingung karena angka selalu berubah

- Lalu, pada Sabtu (30/6) laman infopemilu.kpu.go.id ditutup

- Selanjutnya, tim IT KPU melakukan pembersihan seluruh jalur serangan

- KPU berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait macam Kementerian Komonikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mabes Polri, dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN)

- Akhirnya, pada Sabtu (7/7) lalu, lama www.infopemilu.kpu.go.id kembali berjalan normal


TOPIK BERITA TERKAIT: #peretas-sukses-lumpuhkan-situs-kpu 

Berita Terkait

KPU: Serangan Hecker Masif

News in Depth

Amatiran, Situs KPU Mudah Bobol

News in Depth

Polisi Enggan Beber Identitas Hacker

News in Depth

Hacker Jatuhkan Integritas KPU

News in Depth

BSSN Bantah Tidak Maksimal

News in Depth

IKLAN