Selasa, 13 November 2018 07:52 WIB
pmk

News in Depth

Hacker Jatuhkan Integritas KPU

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Lebih sepekan, website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) infopemilu.kpu.go.id telah dihack. Segerombolan penjahat cyber sejak Jumat (29/7) malam sukses mengobok-obok situs penyelenggara pesta demokrasi tersebut. Pembobolan lama KPU itu bukan kali pertama. Insiden tersebut nyaris terjadi pada setiap pelaksanaan Pilkada dan pemilu.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto secara tegas menyesalkan peristiwa tersebut. Problem server itu menjadi pertaruhan integritas KPU untuk berbuat adil kepada seluruh peserta pilkada. ”Jangan salahkan masyarakat jika bersyakwasangka atas permasalahan server itu. Terlebih lagi ada laporan masyarakat yang menyatakan ada penggelembungan suara sebelum server itu dinyatakan rusak. Jadi, segera benahi server tersebut,” tutur Yandri kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa  (10/7).

Ia menyatakan, peretasan server KPU tidak hanya terjadi tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya, aksi serupa telah membuat KPU kelimpungan. Namun, serentetan kejadian itu gagal memberi pelajaran. Seharusnya, KPU dapat melakukan antisipasi dengan baik. ”Jangan permasalahan server selalu terjadi setiap ada pelaksanaan Pilkada. Saya kira banyak ahli IT di negeri yang bisa digandeng KPU demi menjaga marwah lembaga tersebut,” sesalnya.

Kalau bermasalah dengan pembiayaan, Yandri yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PAN itu mengklaim siap mendukung penambahan anggaran KPU. ”Kami siap mendukung jika KPU memerlukan suntikan anggaran dalam memperbaiki websitenya untuk perhitungan real count. Terutama dalam menghadapi pemilu 2019, khususnya perhitungan suara capres,” tukasnya.

Hal senada diungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Inisiator #2019gantipresiden itu turut menyesalkan peristiwa itu. Kata dia, KPU tidak boleh ceroboh dalam mengelola website penghitungan suara Pilkada. ”Mesti keputusan akhir ada di penghitungan manual (C1), tetapi permasalahan website ini harus diantisipasi. Karena rakyat umum berpatokan pada hasil tertera di website tersebut,” katanya. ”Dan, pastinya problem itu tidak boleh terulang pada pemilu 2019 mendatang,” ingat politisi PKS itu.

Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Afifudin meminta KPU dapat melakukan pembenahan menyeluruh atas sistem IT. Apalagi menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). ”Pastinya, gangguan (hacker) seperti ini bisa lebih semarak,” tukasnya.

Meski begitu, lanjut Afif, Bawaslu akan tetap melakukan pengawasan secara ketat dalam penghitungan manual berdasar berkas C1 mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten/kota, dan provinsi. ”Namun, rekap manual di lapangan tetap berjalan dalam pengawasan melekat Bawaslu,” garansinya.

Pendapat lebih keras datang dari pengamat kebijakan publik dan keuangan negara Uchok Sky Khadafi. Dengan anggaran mencapai Rp 11,9 triliun, KPU seharusnya bisa dengan mudah melawan para peretas situsnya. ”KPU seharusnya memiliki server dan sumber daya manusia (SDM) memadai dalam mengelola situs internet dengan anggaran besar,” katanya kepada wartawan.

Uchok menilai, selama ini KPU benar-benar belum kuat sehingga rentan diintervensi elit politik atau pejabat publik. Dia berharap situs KPU bisa segera memperbaiki dan memiliki server berkualitas jauh lebih baik. Jika itu tidak dilakukan, khawatir akan menimbulkan kegaduhan baru. ”Bukan hanya kegaduhan. Tapi menimbulkan ketidakpercayaan pada KPU, karena bisa dituding ikut bermain untuk calon tertentu,” pungkasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #peretas-sukses-lumpuhkan-situs-kpu 

Berita Terkait

KPU: Serangan Hecker Masif

News in Depth

Amatiran, Situs KPU Mudah Bobol

News in Depth

Polisi Enggan Beber Identitas Hacker

News in Depth

BSSN Bantah Tidak Maksimal

News in Depth

Keamanan Data Pilpres dan Pileg Dalam Bahaya

News in Depth

IKLAN