Nasional

MPR Dukung Pelurusan Sejarah Kemerdekaan

Redaktur: Ali Rahman
MPR Dukung Pelurusan Sejarah Kemerdekaan - Nasional

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar saat membuka acara Dialog Kebangsaan di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan-Jakarta, Kamis (12/7). Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar mendukung adanya pelurusan sejarah, yang selama ini dikatakan kemerdekaan negara Indonesia menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia, karena bermakna merdekanya rakyat dari penjajahan.

"Semua panitia kemerdekaan harus mengganti tulisannya menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan negara Indonesia," kata Muhaimin dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/7).
    
Dia mengatakan rumusan asli kemerdekaan bangsa Indonesia itu sangat fundamental dan filosofis yaitu kemerdekaan lahir dan batin bukan hanya aspek materil.

Muhaimin menyoroti munculnya berbagai dilema di tengah arus pasar bebas dan arus global tanpa batas dan koridor nilai-nilai kebangsaan.

Hal itu menurut dia memunculkan pesimisme kebangsaan sehingga masyarakat tidak percaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demokrasi yang berjalan dianggap biang kerok sehingga muncul keinginan untuk bersatu dalam ideologi global.

"Ketidak percayaan pada situasi yang tidak kondusif memunculkan kerinduan kondisi sebelum reformasi, misalnya muncul perkataan 'Piye Kabare, Enak Zaman Ku To'," katanya.

Muhaimin mengatakan, keberhasilan bangsa Indonesia mulai terasa di tengah munculnya disorientasi dan ketidak percayaan pada situasi saat ini.

Saat ini menurut dia, pembangunan berjalan dari bawah yaitu pedesaan lalu ke kota, artinya anggaran yang ada tidak berfokus di atas namun ke daerah.

"Amandemen UUD 1945 pun menegaskan bahwa anggaran untuk pendidkan sebesar 20 persen. Paksaan tersebut ternyata substansi yaitu yang dibangun dari APBN adalah pendidikan, ada pergeseran dari pembangunan material menjadi spiritual," katanya.

Ketua Panitia Dialog Kebangsaan Suhardono mengatakan sebelum acara dialog tersebut, digelar konvoi 100 mobil Jakarta Internasional Expo di Kemayoran ke Gedung Parlemen.

Konvoi itu menurut dia untuk mensyiarkan tema dialog para pendukung juga menggelar konvoi 100 mobil dengan  stiker - stiker bertuliskan "17 Agustus Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Bukan Kemerdekaan RI".
​   
"Melalui dialog kebangsaan di lembaga tertinggi negara ini, kami berharap dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pelurusan sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia kepada masyarakat," kata Suhardono.

Suhardono menjelaskan, upaya pelurusan sejarah itu penting dilakukan karena selama puluhan tahun, rakyat Indonesia terjebak dalam stigma "Kemerdekaan Republik Indonesia" tiap kegiatan peringatan kemerdekaan pada bulan Agustus.
    
Pelurusan sejarah ini, menurut dia, dikuatkan sejumlah aspek seperti berdasarkan teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945, menyebutkan Bangsa Indonesia yang merdeka.

"Secara historis yang memperjuangkan kemerdekaan juga Bangsa Indonesia, bukan republik. Secara filosofis, berdirinya negara juga harus ada bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Dia mengatakan, dari aspek filosofis, syarat berdirinya negara Republik Indonesia adalah adanya kedaulatan Bangsa Indonesia sehingga tidak mungkin bangsa yang dalam cengkraman kekuasaan asing mendirikan negara dahulu baru kemudian mencetuskan kemerdekaannya. (aen)

Berita Terkait

Politik / Cak Imin Ajak Warga Sukseskan Pemilu 2019, Ini Seruannya

Kesra / Dari Bobotoh Viking hingga Bikers Ikut Khataman Alquran

Nasional / Ajak Milenial Resapi Nilai-Nilai Empat Pilar


Baca Juga !.