Jumat, 21 September 2018 05:10 WIB
pmk

Hukum

Johannes Budiarso Kotjo, Resmi Ditahan KPK 

Redaktur:

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS).

Penyidik KPK resmi menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS) dan komisaris Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budiarso Kotjo (JBK) sebagai tersangka. Mereka tersangkut kasus pemberi dan penerima suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1. Siapa Johannes Budiarso Kotjo?

Indra Bonaparte, JAKARTA

INDOPOS.CO.ID - Keduanya begitu ditetapkan sebagai tersangka, langsung menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan. Ini terhitung sejak sabtu (14/7) hingga (9/8) nanti. 

Dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ada, tim penyidik KPK menduga kuat, pembangunan proyek multi years senilai sekitar  Rp 192 Miliar itu menjadi bancakan Eni dan Johannes. Untuk memuluskan proyek tersebut, Eni diduga meminta upeti senilai 2,5 persen atau sekitar Rp 4,8 Miliar yang dibayarkan secara bertahap oleh Johannes. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sehari setelah Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap mereka.

Dijelaskan Basaria, awalnya pada Jumat siang (13/7) tim KPK  menangkap Tahta Maharaya (TM) yang merupakan keponakan  Audrey Ratna Justianty (ARJ). Audrey sendiri adalah sekretaris pribadi Johannes B Kotjo.

Saat menangkap TM, tim KPK menemukan uang tunai Rp 500 juta yang akan diserahkan TM kepada Eni Maulani Saragih di basement gedung Graha BIP, di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatah. Selanjutnya tim KPK mencokok ARJ di ruang kerjanya di lantai 8 gedung Graha BIP tersebut. Dari ruang kerja ARJ tim KPK dokumen tanda terima penyerahan uang Rp 500 juta peccahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dalam amplop kertas warna cokelat yang diserahkan ARJ kepada TM. Selanjutnya tim KPK masih di Graha BIP  mencokok JBK berikut pengawal pribadi dan driver mobil di ruang kerja JBK.  

Dari Graha BIP, tim KPK meluncur rumah dinas Mensos Idrus Marham di kawasan Widya Chandra Kuningan untuk menangkap Eni Maulani Saragih, yang sedang menghadiri ulang tahun anak Idrus di rumah itu. Di saat yang bersamaan, tim KPK meringkus seorang staf Eni di terminal keberangkatan Bandara Soekarno Hatta. 

Besoknya, Sabtu (14/7) tim KPK meringkus tiga orang lainnya, yakni suami Eni yang bernama  Muhammad Al-Khafidz  yang baru saja terpilih sebagai Bupati Temanggung Jawa tengah, dua orang lain yang ditangkap merupakan staf Eni. Mereka ditangkap di rumah Eni di kawasan Larangan, Tangerang. Dalam pemeriksaan,  Eni dan Johanes Kotjo ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tuduhan Eni yang menerima suap, dan JBK selaku pemberi suap. 

Basaria juga mengungkapkan, ketika tertangkap Eni ternyata sudah 4 kali menerima uang suap dari JBK, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta, dan pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta.

Tim penyidik KPK menjerat Eni dengan Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat  (1) KUHP. Sedangkan JBK dijerat Pasal 5 huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Terkait status suami Eni, Muhammad Al-Khafidz, dikatakan Basaria, hingga saat ini masih berstatus saksi dan telah diijinkan pulang ke rumahnya. Alasan KPK, lantaran suaminya dianggap tidak tahu kasus yang menjerat istrinya. Meskipun begitu, KPK akan mengembangkan penyidikannya jika menemukan bukti-bukti baru.

"Kami akan melakukan pengembangan untuk ke sana (ke Muhammad Al-Khafidz). Tidak menutup kemungkinan akan ke sana. Tapi untuk sementara kami fokus ke perkara PLTU Riau dulu," tandas Basaria. 

Sepak Terjang Bisnis Johannes Budiarso Kotjo

Usai menjalani penyidikan, Kotjo yang digiring ke sel tahan KPK menolak menjawab pertanyaan wartawan. Sambil mengenakan rompi tahanan KPK, Kotjo langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK yang akan membawanya ke Rutan Cabang KPK di gedung KPK Kav C-1.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Kotjo menyuap Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang energi dan mineral, untuk memuluskan proyek multi years pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 135 ribu megawatt.  Dari nilai proyek sebesar Rp 192 miliar itu, Eni dijanjikan Kotjo komisi 2,5 persen atau sebesar Rp 4,8 miliar sebagai jasanya, untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau 1. 

Proyek PLTU tersebut digarap oleh konsorsium yang terdiri dari Blackgold Natural Recourses Limited (BNRL),  PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB), serta China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC). Blackgold NRL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi multinasional dimana Kotjo sebagai pemegang saham terbesarnya.

Untuk diketahui, Majalah Gloobe Asia dalam edisi 8 Juni 2016 lalu merilis daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Dan nama Johannes B Kotjo selaku pemilik APAC Group yang bergerak di bidang tekstil  menduduki urutan ke 117 dengan harta kekayaan yang mencapai USD 267 juta atau sekitar Rp 3,73 triliun untuk kurs Rp 14 ribu per USD 1. Untuk diketahui pula,  Kotjo berusia 67 tahun dengan tanggal lahir Semarang pada 10 Juni 1951.

Perusahaan Blackgold milik Kotjo sendiri adalah perusahaan yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia dengan fokus menyediakan batu bara, termasuk proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau berkekuatan 135 ribu megawatt. Awalnya Blackgold yang mulai melantai di bursa saham Singapura pada Maret 2015, yang mana pada Agustus 2017 Kotjo memborong 300 ribu lembar saham Blackgold.

Untuk diketahui pula, pada jaman pemerintahan Presiden Gus Dur pada 2001 lalu, Kotjo pernah terjerat hukum dan menjadi tersangka dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam proses pengambilalihan PT Kanindotex milik Robby Tjahjadi.

Saat itu ia diduga melakukan mark up pengambilalihan dan penyelesaian utang (restrukturisasi) Kanindotex Grup sebesar USD 70 juta. Saat itu Kotjo menjadi tersangka Kejaksaan Agung RI, karena melakukan penipuan dan penggelapan atau manipulasi serta tidak melaksanakan syarat resrukturisasi. 

Di era 1990-an, Kotjo diketahui menjadi kolega bisnis salah satu putra mantan Presiden Soeharto, yakni Bambang Trihatmojo. Selaku pemilik perusahaan tekstil APAC Group, pada April 2007 APAC Group berpartisipasi dalam program restrukturisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. APAC Group sendiri terdiri dari 20 perusahaan. Selain industri tekstil dan garmen, APAC juga beroperasi di area bisnis  investasi, pembangkit listrik, perdagangan umum, dan real estate. (*)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #ott-kpk #eni-maulani-saragih #johannes-budiarso-kotjo #boks #feature 

Berita Terkait

IKLAN