Nasional

Bappenas: Pemerataan harus jadi Arus Utama Strategi Pembangunan

Redaktur: Ali Rahman
Bappenas: Pemerataan harus jadi Arus Utama Strategi Pembangunan - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan pemerataan harus menjadi mainstream strategi pembangunan dan tidak boleh dilhat sebagai efek samping pembangunan.

Bambang menyatakan, jangan sampai pembangunan berorientasi pada pertumbuhan, setelah itu baru dicari jalan atau strategi  agar pertumbuhannya lebih merata, lebih inklusif. Jika demikian, seolah-olah pemerataan datang belakangan.

"Sudah seharusnya mindset pembangunan berubah. Jika pemerataan ingin dijamin lebih baik, sejak awal perlu direncanakan strategi bahwa pemerataan sudah harus menjadi target pembangunan," kata Bambang kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (16/7).

Jangan sampai, kegiatan pembangunan yang beriorientasi pada pertumbuhan malah membuat pemerataan semakin memburuk yang pada akhirnya membuat pemerintah panik mencari cara untuk mengatasinya.

Agar tidak terlalu banyak membuang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan. Tidak hanya sekadar efek samping pembangunan.

Sebelumnya, Bambang juga mengatakan, pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sementara, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia  mengalami ketertinggalan (seperti tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia), meskipun daerah tersebut memiliki kekauaan sumber daya alam (SDA). Jadi, masih perlu tindak lanjut untuk mencapai kesenjangan antarwilayah di Indonesia yang bersifat kompleks dan multisektoral.

Namun, dari berbagai program pemerintah, sudah terdapat beberapa kemajuan, di antaranya rasio ketimpangan Indonesia yang terus mengalami perbaikan. Rasio ketimpangan inu terus mengalami perbaikan sejak 2014. Pada 2017, rasio ketimpangan tercatat 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada tahun 2018.

Ditambah lagi, dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,12 persen pada 2017 dari 10,96 persen pada 2014. Indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan menjadi 70.81 persen tahun 2017 dari 70,18 persen di tahun sebelumnya.   

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, di antaranya pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. Serta pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, dengan menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.  

Adapun strategi itu, akan dijalankan untuk mengatasi berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia, mulai dari konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata, pelayanan dasar yang tidak merata, pemanfaatan SDA lokal dalam pembangunan yang tidak optimal yang dipengaruhi perbedaan karakteriktik wilayah, tidak optimalnya pembangunan wilayah dengan keragaman kultur dan sosial budaya masyarakat, kebijakan afirmasi dan pendanaan pembangunan yang kurang merata, serta persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata. (dai)

Berita Terkait


Baca Juga !.