Rabu, 19 September 2018 12:55 WIB
pmk

Headline

KPK Segel Ruang Kerja Eni Saragih

Redaktur:

SEGEL : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyegel ruangan kerja Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih (EMS) di lantai 11 Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta. Eni Saragih menjadi tersangka atas kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap I di Provinsi Riau. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih. Kemudian, rombongan dari lembaga antirasuah itu menyegel ruang yang terletak di lantai 11, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/7) petang tersebut.   

Pantauan INDOPOS, tiga orang petugas pengamanan dalam DPR (Pamdal) menjaga pintu yang mengarah ke ruang kerja Eni. Mereka melarang siapapun, termasuk jurnalis, untuk melewati pintu tersebut dan mendekat ke ruang kerja Eni. 

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penyegelan tersebut. Dia juga mengaku, DPR RI telah menerima pemberitahuan sebelum penyegelan dilakukan. 

"Dua hari yang lalu memang ada permintaan dari KPK untuk menyegel ruangan dan itu sudah dilaksanakan," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/7).

"Karena itu hari libur dan juga sudah memberikan informasi kepada MKD, jadi saya pikir karena sudah ada informasi, sesuai UU kami juga tidak mempersulit. Penyegelan sudah dilakukan," imbuhnya.

Meski demikian, kata Dasco, pihaknya belum menerima surat penggeledahan. DPR tak akan mempersulit kerja KPK jika sudah sesuai prosedur. "Sampai hari ini sih belum ada tapi informasi dalam waktu dekat dan sesuai amanat UU, ketika itu prosedurnya diikuti, kita juga tidak akan mempersulit," imbuhnya.

Terpisah, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK hanya mencari dokumen terkait dengan pembangunan PLTU Riau 1. Selain mengumpulkan bukti kasus korupsi dalam proyek tersebut, instansinya juga butuh data untuk mengurai praktik curang yang dibongkar lewat OTT terhadap Eni. ”Perlu didalami lebih jauh. Sebenarnya bagaimana proses awal sampai dengan kemarin (Jumat) ketika tangkap tangan dilakukan,” bebernya.

Selain itu, KPK juga perlu mencari tahu sejauh mana uang Rp 4,8 miliar yang diterima Eni berpengaruh terhadap pembangunan PLTU Riau 1. Febri belum bisa memastikan kasus korupsi proyek tersebut akan menyeret nama lain sebagai tersangka atau tidak.

Sebab, penyidik masih bekerja mengumpulkan dokumen yang mereka butuhkan untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Yang nanti akan kami gunakan untuk proses persidangan,” jelas dia.

Febri juga menegaskan, sejauh ini KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi itu. Data, informasi, maupun bukti yang mengarah pada nama lain dipastikan oleh KPK bakal dipelajari. ”Untuk melihat apakah ada pelaku lain di kasus ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia pun memastikan sampai kemarin malam belum ada satu pun yang dicekal untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus korupsi pembangunan PLTU Riau 1.

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umut Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno. Dia menyampaikan, KPK belum meminta instansinya mencekal nama-nama yang terkait dengan kasus korupsi itu. Termasuk nama Sofyan. Sementara itu, kemarin Jawa Pos melihat langsung ruang Eni yang digeledah KPK. Sejak siang, ruang bernomor 1121 di gedung Nusantara I lantai 11 itu ditutup.

Segel berupa kertas putih menempel kuat pada bagian gagang pintu ruangan tersebut. Di atas kertas putih itu juga tertulis disegel untuk keadilan. Garis KPK berwarna merah dan hitam pun turut diikatkan di pintu kaca ruangan tersebut. Petugas pengamanan dalam (pamdal) terlihat berjaga di dekat ruang kerja legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. Sebelum digeledah kemarin, KPK memang sudah menyegel ruang kerja Eni sejak Minggu.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, sebelum KPK menyegel ruangan ENI, mereka sudah mengirim surat pada Sabtu (14/7). ”Dikirim pada hari libur. Tapi surat itu sudah disampaikan ke kita,” terangnya saat ditemui di gedung DPR kemarin. Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, penyegelan sudah sesuai prosedur karena KPK lebih dulu mengirim surat pemberitahuan kepada MKD.

Berkaitan dengan kasus korupsi pembanunan PLTU Riau 1, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak. Menurut dia, hal itu bukan kewenangannya.

”Itu kewenangan KPK,” ujarnya di Akademi Bela Negara Nasdem kemarin. Jokowi yakin, KPK akan bekerja sesuai aturan yang ada. Dia menyerahkan penanangan kasus tersebut sepenuhnya kepada KPK. ”Saya percaya KPK bertindak professional,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, dipastikan dirinya menyetujui usul Majelis Etik Golkar untuk membebastugaskan Eni Saragih selaku kadernya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Sabtu (14/7) lalu, rekomendasi tertulis Majelis Etik itu telah dikirimkan kepada saya," ucapnya kepada wartawan, Senin (16/7).

Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta membenarkan bila pihaknya telah melayangkan surat. "Kalau sudah OTT apalagi tersangka KPK, kami minta dia dibebastugaskan dari semua jabatan yang melekat pada dirinya. Kelihatannya Pak Ketua Umum sudah setuju. Tapi untuk PAW, kami belum dengar beritanya sebab mungkin harus berproses kan," ujarnya saat dihubungi, Senin (16/7). 

Hatta mengingatkan, tagline Golkar Bersih yang dicanangkan era pimpinan Airlangga Hartarto jadi pertaruhannya. "Jadi tidak ada lagi toleransi dan kami Golkar harus berterima kasih kepada KPK," tegasnya. 

Pertama, kata Hatta, KPK turut membersihkan kader-kader beringin yang memang terlibat dalam kasus korupsi. Kedua, pihaknya siap bekerja sama dengan KPK untuk terus membongkar tuntas kasus ini.

"Kalau-kalau masih ada kader partai kami yang terlibat, kami kan nggak tahu sejauh mana itu jangkauan, satu orang ke mana-mana itu," tuturnya. 

Diketahui, KPK resmi menetapkan Eni yang Wakil Ketua Komisi VII DPR itu tersangka kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 per Sabtu (14/7) malam setelah ditangkap pada Jumat (13/7). 

KPK menjerat Eni dengan dugaan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Di partai, Eni diketahui menjabat Ketua DPP Golkar Bidang SDA, Energi dan Lingkungan Hidup. (aen/far/lum/syn)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #eni-maulani-saragih #ott-kpk 

Berita Terkait

IKLAN