Rabu, 26 September 2018 04:20 WIB
pmk

Nasional

KPK Berburu Komitmen Fee Rp301,5 M di Proyek Listrik Riau 1

Redaktur:

TERLIBAT-Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 75 MW, yang diresmikan Presiden Jokowi, Senin (2/7) lalu, menjadi salah satu yang didorong agar juga diperiksa KPK. Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri total komitmen fee yang sudah disepakati dalam proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.  Walau disebutkan potensi bagi-bagi komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total proyek senilai Rp 12,06 triliun bisa mencapai Rp 301,5 miliar, sejauh ini besaran penerimaan suap yang diduga diterima Eni Saragih ‘hanya’ Rp 4,8 miliar.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menyampaikan, KPK akan terus menelusuri soal commitment fee sebesar 2,5 persen tersebut.  ”Kami perlu mempelajari dan mengurai hubungan-hubungan antara pihak tertentu,” kata Febri kepada wartawan, di gedung KPK, Selasa (17/7).

Pendalaman hasil penggeledahan juga akan dilakukan KPK melalui rangkaian pemeriksaan. Febri menyebutkan, sejumlah saksi untuk kasus korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 akan dimulai akhir pekan ini.

”Pemeriksaan terhadap saksi-saksi awal dalam kasus ini,” imbuhnya. Untuk sementara, masih kata Febri, saksi yang dipanggil berasal dari unsur perusahaan BUMN dan unsur politik.

Dalam penanganan kasus tersebut, Febri berharap besar tidak ada upaya untuk menghambat kerja KPK. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia menegaskan, lembaga antirasuah sama sekali tidak punya niatan untuk menghambat pengerjaan proyek yang juga bagian dalam program 35 ribu mw tersebut. ”Penghentian atau tidak, itu kebijakan dari PLN,” imbuhnya.

Sebaliknya, KPK segera bertindak begitu mengetahui ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut agar kualitas pembangunan yang dilakukan pemerintah maksimal. ”Justru berbahaya kalau KPK mengetahui ada tindak pidana korupsi dalam proyek yang menjadi prioritas pemerintah tapi tidak ditangani,” beber Febri. Untuk itu, dia berharap besar tidak satu pun pihak berusaha menghalangi kerja KPK dalam mengungkap kasus tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kasus korupsi di PLTU Mulut Tambang Riau 1 2 x 300 mw tersebut akan mengganggu rencana pemerintah untuk mewujudkan proyek 35 ribu mw. Proyek penyediaan listrik itu menjadi kebutuhan nasional yang direncanakan terus berjalan hingga 2023.

”Ya otomatis memperlambat nanti. Jadi, karena ini kan baru ada baru dimulai letter of intens biasa kemauan untuk memulai dulu,” ujar Jusuf Kalla, Selasa (17/7).

JK menyebutkan, setelah proses itu baru ada perjanjian teknis. ”Itu belum dimulai. Bukan baru, justru ingin dilanjutkan begitu (ada kasus korupsi, Red) ya terputus,” imbuh JK yang menjadi salah satu inisiator proyek listrik 35 ribu mw.

Tapi, dia optimistis setelah proyek tersebut dibersihkan dari kasus korupsi maka bisa dilanjutkan kembali. Dia pun berharap KPK bisa mengungkap kasus tersebut.

Adalah kebijakan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir yang menghentikan PLTU Riau-1 untuk sementara. Alasannya, KPK telah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi dalam proyek itu.

Menanggapi hal ini, ahli hukum pidana Universitas Indonesia Chaerul Huda menilai, alasan penghentian sementara proyek tersebut oleh PLN tidak tepat. Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan suatu proyek dihentikan karena tersangkut kasus hukum.

"Tidak ada suatu aturan atau penegakan hukum yang memaksa menghentikan pembangunan," jelas Chaerul Huda kepada INDOPOS, Selasa (17/7).

Dikatakan, penghentian sementara proyek PLTU Riau-1 oleh PLN bukan solusi untuk mengatasi persoalan hukum tersebut. Sebaliknya, kata dia, penghentian proyek tersebut justru dikhawatirkan dapat menambah jumlah kerugian negara di samping masalah korupsi itu.

"Iya malah kontraproduktif kan?! Kalau pembangunan yang dibutuhkan itu kemudian dihentikan atau dibatalkan gara-gara penegakan hukum, mana kerugian yang lebih besar? Kerugian karena korupsi atau kerugian karena proyeknya dihentikan?," tegas dia mempertanyakan.

Dia pun mencontohkan, salah satu proyek yang dihentikan akibat terindikasi korupsi. Salah satunya, sebutnya, proyek wisma atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Akibat penghentian proyek tersebut, kerugian negara malah semakin bertambah.

"Katakanlah kerugian akibat korupsi tersebut 100 sampai 500 miliar. Tapi dengan proyek itu mangkrak, karena ditinggal setengah jadi, proyekya malah hancur. Kerugiannya jadi lebih besar," ungkapnya.

Hal yang sama juga dapat terjadi apabila proyek PLTU Riau -1 dihentikan sementara karena kasus korupsi itu. Apalagi pembangunan proyek itu juga bertujuan untuk mengatasi persoalan defisit listrik yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat dan industri setempat.

"Kalau ini tidak dilanjutkan akan ada domino efek dan dampak berantai yang timbul, selain menurunkan kebutuhan ekonomi dan seterusnya," ujarnya. 

Untuk itu, penegakan hukum tidak boleh menghambat atau menghalang-halangi pembangunan proyek itu. Seandainya ditemukan indikasi korupsi, maka yang harus ditindak pelakunya, bukan proyeknya.

"Proyeknya jangan sampai terganggu, pembangunan itu tidak boleh berhenti. Kalau ada yang menyeleweng, yang menyelewengnya itu harus diproses hukum. Tetapi proses pembangunannya, harus lanjut," jelasnya.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menilai, penghentian proyek PLTU Riau-1 oleh PLN akan menimbulkan pertanyaan publik. Pertama, pihak-pihak yang telah menyepakati pelaksanaan proyek tersebut.

"Tentunya kan ada pihak-pihak lain yang terkait, bagaimana klausula dalam perjanjian tersebut. Apakah memang diatur tentang alasan pidana itu menghentikan suatu proyek atau tidak," ujar Suparji.

Kedua, apabila proyek tersebut dihentikan apakah akan menggangu keberlangsungan dari proyek berikutnya. Sebab, kasus pidana tersebut seharusnya dapat dijadikan kerangka untuk dperbaikan bukan kemudian penyimpangan kembali. 

"Yang dikhawatirkan ini kan memang sering terjadi. Suatu proyek ada kasus pidana kemudian terhenti. Akibatnya kasus itu atau proyek itu mangkrak, maka merugikan negara dan merugikan rakyat banyak," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau, penegakan hukum tidak boleh serta merta menghentikan proyek yang sedang berjalan. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai langkah untuk memperbaiki mekanisme kerja.

"Jadi bukan sedikit-sedikit ada kasus dihentikan proyeknya, bisa bahaya itu, karena mengganggu proses pembangunan. Bagaimana jika suatu saat nanti ternyata proyek itu ditemukan ada korupsinya. Pasti yang akan menanggung kan pihak atau orang yang dinyatakan korupsi tersebut, proyeknya tidak salah," jelasnya

Terpisah, pengamat hukum Kamaruddin Simanjuntak SH MH mengimbau KPK serius mengusut kasus suap Johannes B Kotjo terhadap Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Sebab menurutnya, Kotjo bersama perusahaannya Blackgold Natural Resources Limited dan anak usahanya PT Samantaka Batubara maupun perusahaan asing China Huadian Engineering Corporation LTD tidak hanya menggarap proyek PLTU Riau 1 saja. Namun masih ada beberapa proyek pembangunan PLTU yang  digarap perusahaan yang terkait dengan Kotjo tersebut.

Hingga saat ini PLN sedang menggarap berbagai proyek PLTU di Indonesia, diantarnya PLTU Bengkulu (100 MW), PLTU Jawa 7 (1.000 MW), PLTU Batang 2 (950 MW), PLTU Jawa 8 TJ (1.000 MW), PLTU Jawa 8 C (1.000 MW), PLTU Kalteng 1 (100 MW), PLTU Kaltim 4 (200 MW), PLTU Kalbar 1 (200 MW), PLTU Janeponto 2 (125 MW, dan PLTU kendari 3 berkekuatan 100 MW.

Menurut Kamaruddin,  KPK harus menelisik proyek PLTU yang mana saja yang digarap  perusahaan-perusahaan Johannes Kotjo dan mitranya dari China itu, yakni China Huadian Engineering Corporation LTD.

"Jadi KPK jangan hanya berhenti di kasus suap dalam proyek PLTU Riau 1 ini saja. Namun harus mengusut semua proyek PLTU yang digarap pemerintah, dalam hal ini PLN bersama perusahaan Johannes Kotjo ini,” kata Kamaruddin kepada INDOPOS, Selasa (17/7).

Selain itu periksa semua petinggi-petinggi di PLN, khususnya yang terkait dalam pengerjaaan proyek PLTU ini. Diperiksa juga Ketua dan seluruh anggota Komisi VII, jangan hanya selesai di Wakil Ketuanya saja.

“Periksa juga Menteri BUMN dan staf, dan periksa juga Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Sebab Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM ini membawahi PLN," tutur Kamaruddin kepada INDOPOS, Selasa (17/7).

Terkait pernyataan KPK yang menyebutkan uang suap Rp 4,8 miliar yang diterima Eni merupakan komitmen fee 2,5 persen, Kamaruddin sama sekali tidak percaya.

"Aduh.. saya sudah lama sekali tahu cara bermain mereka ini. Yang namanya proyek multiyears sebelum dibahas di DPR biasanya sudah diijonkan dulu oleh swasta kepada oknum-oknum di Komisi DPR itu untuk melancarkan pembahasannya. Dan setahu saya ada fee 10 persen untuk legislatif, dan ada fee 10 persen untuk eksekutif dari pihak swasta itu," ungkap Kamaruddin.

Ia mencontohkan,  kalau proyek multiyears dimulai pada 2016, maka pada 2015 sudah dimulai pembahasannya di DPR.

"Kalau proyek-proyek PLTU itu dimulai 2016, maka 2015 sudah dibahas di Komisi VII. Nah, sebelum dibahas biasanya pihak swasta selaku pengijon yang dalam hal ini Johannes B Kotjo biasanya sudah menyuap oknum-oknum di Komisi VII dengan tujuan pembahasan lancar dan gol proyek yang ditarget si pengijon ini. Nah KPK harus berperan aktif membongkar praktek suap di Komisi VII ini. Jangan habis di Eni Maulani Saragih saja," beber Kamaruddin.   

Dalam kesempatan itu, Kamaruddin juga mempertanyakan PT PLN, PT PJB selaku anak usaha PT PLN, maupun Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM yang begitu mudahnya meloloskan Johannes B Kotjo mengarap berbagai proyek pembangunan PLTU bernilai puluhan triliun rupiah. Padahal jelas-jelas Johannes Kotjo yang pernah menjadi tersangka kasus  penipuan dan penggelapan di bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

"Saya gak habis pikir dengan negara ini. Orang yang mau jadi buruh pabrik atau office boy saja harus memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) kalau dulu disebut SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik),” katanya.

Menurut dia, tidak punya SKCK atau SKKB maka orang itu tak bisa menjadi buruh pabrik atau office boy yang upahnya hanya sebatas UMP provinsi. “Masa ini orang yang pernah jadi tersangka bahkan terdakwa dalam kasus penggelapan dan penipuan, bisa-bisanya dibiarkan menggarap berbagai proyek PLTU bernilai puluhan triliun rupiah uang negara. Ada apa dengan negara ini ?" beber Kamaraddin dengan nada keheranan.

Ia  pun menduga aliran uang suap Johannes B Kotjo sudah kemana-mana, bukan sebatas kepada Wakil ketua Komisi VII saja. "Seperti yang saya bilang tadi, biasanya ada fee 10 persen ke legislatif, dan 10 persen ke eksekutif. Sekarang tinggal diusut tuntas kepada siapa saja aliran uang suap si Kotjo ini mengalir,” ujarnya

Ini tambahnya, agar KPK tidak disebut tebang pilih dalam penanganan kasus, atau KPK menggarap kasus sesuai orderan saja. “Usut tuntas kasus korupsi ini, karena korupsi di bidang energi selama ini sudah sangat merugikan negara," pungkas Kamaruddin. (ydh/ind/jun/syn/jpg)     


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #boks #proyek-listrik-riau 

Berita Terkait

IKLAN