Rabu, 19 September 2018 06:14 WIB
pmk

Ekonomi

Bappenas Inisiasi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Redaktur: Ali Rahman

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

INDOPOS.CO.ID - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, saat ini belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional. Bahkan, masing-masing organisasi internasional memiliki konsep yang berbeda.

Asian Development Bank (ADB), misalnya. Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang tiga pilar, yakni pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, serta jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrem.

Sementara, World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses kepada seluruh lapisan masyarakat.

Namun konsep pembangunan ekonomi inklusif yang dikeluarkan oleh berbagai institusi internasional, belum mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik karena tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan serta beberapa indikator yang tidak selaras dengan pembangunan Indonesia.

“Karena itu, kita menginisiasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional tahun 2011-2017,” ujar Bambang kepada INDOPOS di Jakarta, Rabu (18/7).

Bambang menilai, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional tahun 2011-2017 terdiri dari tiga pilar, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.

Pilar pertama, mengenai pertumbuhan ekonomi. DKI Jakarta mendapat indeks tertinggi sebesar 6,58, sedangkan provinsi dengan nilai indeks terendah pada pilar pertumbuhan ekonomi adalah Papua, dengan capaian 2,99. Sedangkan indek secara nasional pada pilar ini sebesar 5,17.

Pilar kedua, mengenai pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Lagi -lagi DKI Jakarta memperoleh capaian tertinggi dengan nilai 7,31. Sedangkan Papua memperoleh indeks terkecil dengan nilai 5,81. Adapun, indeks secara nasional pada pilar ini adalah sebesar 6,64.

Terakhir, merupakan perluasan akses dan kesempatan. Di sini DIY sebagai provinsi dengan nilai tertinggi yakni 6,69. Sedangkan provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar ini adalah Banten dengan nilai 4,03. Karena, nilai indeks secara nasional 5,05. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ekonomi-inklusif #menteri-ppnkepala-bappenas-bambang-ps-brodjonegoro 

Berita Terkait

IKLAN