Selasa, 25 September 2018 02:23 WIB
pmk

Megapolitan

Polda Metro Jaya Tutup Akses Pergudangan Parsial Tangerang

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Ratusan polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, menutup akses jalan menuju Pergudangan Parsial 19.

Pergudangan ini milik PT Mitra Propindo Lestari. Perusahaan ini berlokasi di Sungai Turi, Desa Laksana, kecamatan Pakuhaji Tangerang, Rabu (18/7).

Polisi beralasan, pembangunan tersebut diduga melanggar hukum. Perusahaan swasta ini diduga mencaplok lahan milik pemerintah dan membangun jalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo menjelaskan, jalan sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter itu kini tengah dalam penyidikan Ditreskrimsus Polda Metro.

Penyidikan didasari Laporan Polisi Nomor LP/1069/II/2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 27 Februari 2018.

“Perusahaan tersebut telah melanggar hukum. Membangun jalan di atas tanah negara tanpa ijin dan tidak sesuai tata ruang. Melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 UU RI No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” tegas AKBP Sutarmo.

Dari hasil penyidikan sementara, terdapat tindak pidana. “Penangungjawabnya mengerucut pada TS. Sekarang, dia sudah menjadi tersangka,” terang dia.

Guna menghindari penolakan masyarakat, Sutarmo menegaskan, Polisi menutup jalan akses untuk kendaraan industri atau kendaraan besar.

Sedangkan, lalu lintas masyarakat, pihaknya bersama Pemda Kabupaten Tangerang tetap menyediakan akses jalan untuk kendaraan roda empat ukuran kecil. Warga bisa menerima kesepakatan tersebut

"Jalur alternatif kami siapkan, jadi tidak akan mengganggu akses masyarakat setempat, karena yang melanggar ini kan industri, bukan masyarakat," tegas dia.

Sementara itu, proses penutupan jalan disaksikan oleh puluhan advokat tergabung dalam Majelis Advokat Nasional Indonesia (Madani).

“Proses ini sangat prosedural. Langkah penyidik perintah undang-undang, jadi bersih dari pelanggaran,” ungkap Ketua Umum Madani, M Zakir Rasyidin kepada wartawan.

Menurutnya, karena memang ada dugaan tindak pidana terhadap undang-undang tata ruang, kemudian proses perkara naik ke penyidikan hingga diambil langkah seperti saat ini, hal itu memang dibenarkan.

“Sebab, penyalahgunaan tata ruang tbisa saja berakibat fatal. Kami ingat di sekitar sini dulu gudang petasan meledak. Setelah kami selidiki, ternyata memang terdapat kesalahan dalam pengelolaan tata ruang,” ujar pria sekaligus praktisi hukum ini.(jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #menutup-akses-jalan-menuju-pergudangan-parsial-19 #pt-mitra-propindo-lestari #polda-metro-jaya 

Berita Terkait

IKLAN