Jumat, 16 November 2018 12:49 WIB
pmk

Megapolitan

Pemkot Tangerang Belum Keluarkan Aturan Transportasi Online, Ini Alasannya

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pengurus transportasi online menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang lemah dalam pengaturan moda tranportasi roda dua berbasis aplikasi. Hal itu karena sampai saat ini pemerintah kota ini belum mengeluarkan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) terkait keberadaan kendaraan tersebut. Bahkan, belum adanya payung hukum ini juga disebabkan pelimpahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke pemerintah daerah belum dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Transportasi Online Tangerang, Ferry Mardiansyah. Kata dia, kelemahan Dishub Kota Tangerang untuk mengatur dan menata ojek online (Ojol) belum ada sama sekali. Padahal, permintaan driver angkutan roda dua berbasis aplikasi ini untuk diakui instansi daerah kota tersebut sangat besar.

"Tentunya ini kelemahan yang ada di Dishub. Kok sampai sekarang tidak ada aturan yang dikeluarkan buat Ojol. Kan mereka ini beraktivitas di kota ini, harusnya dapat ditata sama dengan moda transportasi yang lain," katanya ke wartawan dan INDOPOS saat dihubungi, Kamis (19/07).

Menurutnya, regulasi atau Perda terhadap Ojol tersebut sangat diperlukan. Mengingat, kendaraan tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas. Dan juga untuk menghindari keributan dengan ojek pangkalan. "Harus diatur, karena gesekan dilapangan ini sangat besar. Pembatasan dan zona penjemputan ke wilayah pun kerap menjadi masalah. Adi supaya tertib harus ada aturan resmi yang dikeluarkan," ujar Ferry.

Tak sampai disana, Ferry sangat heran dengan kerja Dishub Kota Tangerang yang belum mengeluarkan aturan resmi bagi Ojol. Karena pengajuan pembuatan Perda ke pemerintah daerah pada awal 2017, lalu, oleh pengurus transportasi online telah diajukan. Namun, kata dia, sampai setahun berlalu aturan dari Pemkot Tangerang tak ada sama sekali.

"Memang luar biasa, sampai setahun tidak ada apapun aturan yang dikeluarkan. Dugaan kami Dishubnya tidak mau melakukan kajian untuk membuat draf perda. Kami hanya mengharapkan Pemkot dapat mengakomodir permintaan driver agar dapat nyaman bekerja," paparnya.

Dan jika regulasi Ojol tersebut belum dibuatkan Dishub, kata Ferry, pihaknya akan mendatangi Kemenhub guna mempertanyakan pelimpahan penataan moda transportasi berbasis online ini. Hal itu disebabkan penataan aktivitas para driver di kota penyanggah ini dapat diterima. Sehingga kemanan dan kenyamanan pekerja angkutan perkotaan ini dapat dirasakan.

"Biar tahu apa kendala yang dihadapi sama Dishub. Mungkin jika seperti ini maka kami dapat membantu instansi ini membuat draf regulasi ini. Semua Ojol di kota ini taat aturan yang diterapkan Pemkot," imbuhnya.

Menanggapi itu, Kadishub Kota Tangerang, Saiful Rohman menuturkan, jika pihaknya belum dapat mengeluarkan regulasi tentang layanan transportasi roda dua berbasis aplikasi online dalam waktu dekat ini. Persoalannya untuk dapat membuat aturan tersebut pihaknya membutuhkan dasar hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya. Serta belum adanya menerima surat dari Kemenhub soal pelimpahan kewenangan penanganan ojol.

"Menyerahkan ke daerahnya kemana Provinsi atau Kota/Kabupaten. Karena masalah untuk menetapkan regulasi tersebut tidak segampang yang dikira. Kami tak berani melanggar regulasi pusat. Makanya ini harus dipahami oleh pengurus ojek online," tuturnya. (cok)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #transportasi-online #pemkot-tangerang #transportasi-online-tangerang #ferry-mardiansyah 

Berita Terkait

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 25 Persen

Banten Raya

Jam Operasional BRT II Dipangkas

Banten Raya

Pasar Tanah Tinggi Sumber Kemacetan

Banten Raya

IKLAN