Jumat, 16 November 2018 08:37 WIB
pmk

Megapolitan

Belum Inkrach di PN Depok, Barbuk First Travel Raib di Kejari Depok

Redaktur: Ali Rahman

Barang bukti mobil mewah perkara penipuan dana umrah Firts Travel yang hilang di Kejari Depok.

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali mengejutkan ribuan korban penipuan dana umrah Firts Travel. Pasalnya, barang bukti berupa kendaraan raib dari gedung korps adhyaksa tersebut. Padahal, perkara pidana tersebut belum incrah atau berkekuatan hukum tetap.

Hal itu diakui salah satu korban First Travel, Dina Aulia. Kata dia, hilanngnya barang bukti 9 kendaraan mewah itu di dapati setelah dirinya melakukan pengecekan aset travel umrah ini di Kejari Depok. Adapun mobil mewah yang raib tersebut adalah Honda HRV B233 STY, Ford type ranger double B 9002 EWM, Nisan B 2264 RFP, Fortuner B 22 KHS, Hammer putih Nopol F 1051 GT, Toyota Vellfire putih Nopol F 777 NA, Pajero Sport F 797 FT, Volkwagen (VW) caravell F1861LP, Honda B19 EL.

“Begitu saya tau dari wartawan, langsung datang mengecek. Memang tidak ada dilahan parkir Kejari Depok. Semua saya cek satu persatu ini barbuk berupa mobil. Ini sudah kacau sekali,” katanya kepada wartawan dan INDOPOS, Kamis (19/7).

Dijelaskan Dina, barbuk mobil mewah ini merupakan sitaan yang didapatkan Polisi dari 3 bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Devitasari Hasibuan dan Siti Nuraidah alias Kiki yang menjadi terdakwa perkara penipuan dana umrah murah. Adapun barbuk yang tersisa dilahan parkir Kejari Depok yakni Toyota Hiace putih nopol DK 9282 AH dan Daihatsu Siron B 282 UAN.

“Sepertinya hilang sejak pertengahan bulan juni 2018, tepat sebelum lebaran Idul Fitri. Saya tanya sama petugasnya dibilang sudah dibawa sama pemilik mobil. Kok bisa diberikan barbuk ini,” jelasnya.

Menurutnya, hilangnya barbuk mobil mewah First Travel terjadi sebelun adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Padahal, sepengetahuannya barbuk tersebut dapat keluar jika putusan itu telah diketuk palu. “Status perkara pidananya kan masih banding. Kok bisa dikeluarkan sama Kejari Depok. Ini kan sudah melanggar aturan hukum,” ujar Dina.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Depok Teguh Arifiano menuturkan, keluarnya barang bukti di Kejari Depok telah menyalahi prosedur yang ditetapkan. Mengingat dalam aturan hukum yang sah baran bukti dapat dikembalikan setelah adanya kekuatan hukum yang tetap atas perkara yang disidangkan di PN.

"Barang bukti perkara yang belum berkekuatan tetap (inkrach) tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan walau sifatnya pinjam pakai. Karena dalam putusan majelis hakim PN Depok barang bukti tersebut disita untuk negara,” tuturnya.
Ditambahkan Teguh, kendati dalam perkara kasus ini pihak Kejagung sebagai eksekutor putusan, namun harus ada aturan prosedur yang harus dijalani untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Dirinya pun telah menyerahkan sepenuhnya penanganan itu ke Kejari Depok.

"Semua harus ada aturan yang dijalani dan pihak kejaksaan harus menunggu status perkara First Travel berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Kalau hilang ya silahkan tanya ke Kejari Depok saja," pungkasnya. (cok)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #bos-first-travel #kejari-depok #dina-aulia #pn-depok #teguh-arifiano 

Berita Terkait

IKLAN