Jumat, 16 November 2018 12:27 WIB
pmk

Banten Raya

Serobot Aset Daerah di Pakuhaji, Bos PT MPL Tersangka

Redaktur:

Penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyegelan.

INDOPOS.CO.ID - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang memastikan PT Mitra Propindo Lestari (MPL) telah melakukan pencaplokan aset Pemda terkait pemanfaatan jalan di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji. Karena lahan yang dikelola oleh mereka di kawasan industri dan pergudangan paguyuban 19 ini merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik pemda.

Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto pihaknya sudah sering memperingati perusahaan tersebut untuk menghentikan pembangunan usaha di lokasi tersebut. Karena kawasan industri tersebut berada di kawasan Sungai Turi yang dilarang mendirikan bangunan. Akibat tindakan itu, direktur PT MPS, TS ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya setelah DBMSDA melaporkan perusahaan ini ke polisi.

“Itu kesalahan dari perusahaan. Sudah tahu tidak diizinkan malah melakukan pembangunan. Jadi sangat wajar direkturnya dijadikan tersangka,” katanya kepada wartawan dan INDOPOS, Kamis (19/7).

Dijelaskan Slamet, TS berani melakukan betonisasi jalan lingkungan sepanjang 200 meter di lokasi. Padahal, kata dia, bos perusahaan ini telah mengetahui lahan tersebut merupakan milik Pemkab Tangerang. Namun, karena teguran digubris, pihaknya laporkan pencaplokan aset ini ke Polda Metro Jaya.

Slamet mengungkapkan, sebelum adanya penyegelan dari Polda Metro Jaya, perizinan yang diajukan PT MPL telah ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Itu berdasarkan hasil pemeriksaan tim penilai kawasan industri yang dibentuk Pemkab Tangerang yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLKP), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), dan DPMPTSP.

Menurutnya, penolakan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ke PT MPL telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No.39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Usaha dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Di mana dalam regulasi ini bangunan kawasan industri dan pergudangan ini harus jauh dari bantaran sungai atau serapan air.

Slamet menyerahkan kasus penyerobotan itu ke Polda Metro Jaya. Karena, kata dia, penyelidikan dan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang mereka serahkan berada di tangan kepolisian.

Kasubdit Industri dan Perdagangan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo menuturkan, proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang itu dikerjakan pada Februari 2018. Dari hasil penyelidikan, ditemukan alat bukti berupa dokumen sah tanah milik negara yang dijadikan akses oleh pengelola swasta di kawasan industri tersebut. Di mana sertifikat lahan tersebut merupakan lahan hijau dan sumber serapan air.

“Pelanggaran yang dilakukan TS adalah membangun jalan di atas lahan negara tanpa izin pemda. TS sudah kami jadikan tersangka karena melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun  dan denda Rp500 juta,” tuturnya.

Sebelumnya ratusan polisi dari Polda Metro Jaya dan Polrestro Tangerang serta Satpol PP Kabupaten Tangerang menutup akses jalan kawasan Pergudangan Paguyuban 19 Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Penyegelan itu dilakukan karena adanya laporan pencaplokan aset negara oleh perusahaan swasta tersebut.

Humas Kawasan Industri dan Pergudangan Paguyuban 19, Alex Lim mengaku tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPL karena seluruh pekerjaan itu dilakukan perusahaan itu sendiri. Hanya saja pengelola kawasan industri berharap penutupan akses jalan bagi warga segera dilakukan. (cok/gin)


TOPIK BERITA TERKAIT: #sengketa-tanah 

Berita Terkait

Kalah Sidang, Akses Jalan R3 Ditutup

Megapolitan

Tuntut Keadilan, Petani Cakung Tempuh PK

Jakarta Raya

Sawah Petani Diduga Diserobot Pengembang

Jakarta Raya

Petani Cakung Bakal Adukan Nasib ke Jokowi

Jakarta Raya

Warga Dipaksa Kosongkan Rumah

Jakarta Raya

IKLAN