Jumat, 16 November 2018 09:14 WIB
pmk

Internasional

Israel Jadi Negara Eksklusif Yahudi

Redaktur:

KECAM - Anggota parlemen Israel dari minoritas Arab sejak awal menentang rancangan Undang-undang yang kini telah disahkan. Undang-Undang baru yang disahkan menyatakan bahwa hanya orang Yahudi saja yang berhak menentukan nasib sendiri di negara itu. Foto; AFP

INDOPOS.CO.ID - Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang kontroversial. Undang-undang tersebut mendefinisikan negara tersebut sebagai negara Yahudi eksklusif

Dalam undang-undang negara bangsa Yahudi itu, menurunkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan memajukan pemukiman Yahudi sebagai kepentingan nasional. Dalam undang-undang juga menyatakan bahwa Yerusalem secara utuh adalah ibu kotanya.

Para penduduk Israel dari komunitas Arab mengecam pengesahan undang-undang baru yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi saja yang berhak menentukan nasib sendiri di negara itu.

Pada intinya, undang-undang 'negara bangsa Yahudi' yang disahkan pada Rabu malam (18/07) menyatakan bahwa "Israel adalah tanah air bangsa Yahudi yang bersejarah sehingga mereka punya hak eksklusif menentukan nasib sendiri di dalamnya".

Sebagai dampaknya, UU tersebut mencabut bahasa Arab dari daftar bahasa resmi dan menegaskan bahwa Yerusalem yang "utuh dan bersatu" sebagai ibu kota Israel.

Sontak pengesahan UU tersebut mendapat kecaman di dalam Israel sendiri. Jumlah warga Arab, banyak di antara mereka keturunan Palestina, di Israel mencapai sekitar 20% dari total penduduk sembilan juta jiwa.

Di antara mereka yang bersuara lantang adalah para anggota parlemen Israel yang berasal dari keluarga Arab. Dengan UU baru, mereka pada umumnya merasa status mereka sebagai warga negara diturunkan.

"Undang-undang kebangsaan ini merupakan kejahatan berlatar belakang kebencian terhadap warga negara Arab, terhadap minoritas Arab, dengan pasal-pasal rasis -- khususnya tentang permukiman Yahudi, dan pasal-pasal tentang penurunan status bahasa Arab," tegas Ahmaed Tibi, salah seorang anggota parlemen dari minoritas Arab.

Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi menyebut UU tersebut diskriminatif dan memecah belah. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemberlakuan UU baru itu sebagai "momen menentukan" dalam sejarah Israel.

"Israel adalah bangsa negara orang-orang Yahudi, dan menghormati hak-hak semua warga negaranya," katanya.

Kendati demikian, undang-undang yang didukung oleh 62 anggota parlemen dan ditolak oleh 55 anggota itu berpotensi mengucilkan lebih lanjut minoritas Arab yang sudah lama merasa mengalami diskriminasi.

Hak warga keturunan Arab sama dengan warga Yahudi, namun sejak lama mereka mengeluh diperlakukan sebagai warga kelas dua dan didiskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.  (JPC)


TOPIK BERITA TERKAIT: #israel 

Berita Terkait

Mesir Desak Israel Stop Kekerasan di Gaza

Internasional

Saudi Borong 500 Tank Merkava Israel

Internasional

Israel Bunuh Panglima Al-Qassam

Internasional

Mahasiswi AS Ditangkap Israel

Headline

Sara Netanyahu Terancam Dibui

Internasional

IKLAN