Senin, 24 September 2018 03:16 WIB
pmk

Megapolitan

Ini Alasan Nelayan Minta Stop Pembangunan Jembatan Pulau Reklamasi

Redaktur:

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Ratusan nelayan asal Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, meminta ketegasan Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek pembangunan jembatan reklamasi pantai utara. Penyebabnya, keberadaan proyek itu membuat pendapatan nelayan menurun drastis. Apalagi, sosialisasi terhadap proyek tersebut tidak pernah dilakukan kontraktor.

Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap, Waisul Kurnia menyatakan, permintaan pembangunan jembatan penghubung Pantai Indah Kapuk 2 dan pulau C dihentikan karena mengganggu kegiatan pencarian ikan oleh nelayan setempat. Dan juga menghambat transportasi pengiriman ikan hasil tangkapan ke pasar ikan. Di mana, sejumlah alat berat yang dikerahkan bekerja itu berada di area penangkapan ikan.

“Kami minta ketegasan dari dua penerintah daerah. Selama ini kami sudah cukup sabar dengan pembangunan pulau reklamasi ini. Tidak pernah ada yang memberitahukan ini kepada nelayan di sini,” katanya INDOPOS saat dikonfirmasi, kemarin (20/07).

Diakui Wasiul, selama dua bulan pendapatan nelayan menurun drastis. Yakni hanya Rp350 ribu/hari dari biasanya mencapai Rp700 ribu sampai Rp1 juta/hari. Sementara untuk melakukan pencarian ikan nelayan mengeluarkan dana Rp400 ribu/hari dalam menyiapkan makanan dan bahan bakar perahu.

“Kadang ada yang bisa melaut karena tangkapan sedikit. Semenjak pembangunan ini membuat kami menderita. Harusnya pemerintah dua daerah ini merespon keluhan kami sebagai nelayan,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan alat berat yang dikerahkan membangun jembatan penghubung tersebut juga berlokasi di area penangkapan ikan nelayan asal Desa Dadap. Kerukan pasir dan hantaman paku bumi membuat ikan tangkapan berpindah jauh.

“Kalau mau cari ikan ya jauh dari lokasi pembagunan jembatan. Ini juga terbentur sama akses jalannya ke sana, karena ada kapal yang bawa alat berat. Kami hanya minta kegiatan ini dihentikan sampai ada pertemuan dengan pengembang pulau reklamasi,” ujar Waisul.

Lanjut Waisul, kegiatan pembangunan jembatan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dan Pulau C tidak pernah disosialisasikan pengambang ke nelayanan. Bahkan informasi kegiatan ini juga tak pernah diberikan oleh Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta. Padahal, jika ada informasi dan pertemuan terhadap nelayan untuk menentukan jalur akses kapal nelaya  dan daerah tangkap ikan tidak terganggu.

“Jangankan duduk bersama, bertemu saja tidak pernah. Kami sudah adukan ini ke Ombudsman RI dan ke Pemprov DKI Jakarta sama Pemkab Tangerang. Kalau mengarah ke kampung kami, itu melanggar rekomendasi dari Ombudsman. Karena jalur lalu lintas terganggu, banyak material dan alat berat yang menghambat kapal nelayan,” jelasnya.

Yang membuat heran ratusan nelayan, kata Waisul, dua pemerintah daerah tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran pembangunan jembatan penghubung tersebut. Di mana Pulau C hasil reklamasi telah disegel oleh Pemprov DKI Jakarta pada awal Juni 2018. Namun, dengan sengaja kontraktor kembali melanjutkan kegiatan tersebut tanpa ada ketegasan penghentian.

“Kami semua tau masalah ini, tetapi memang pemerintah saja yang menutup mata atas kegiatan ini. Jika memang tidak ada tindakan dari pemerintah, kami akan melakukan aksi di pulau ini,” imbuhnya.(cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ini-alasan-nelayan-minta-stop-pembangunan-jembatan-pulau-reklamasi #tangerang 

Berita Terkait

IKLAN