Kamis, 22 November 2018 03:32 WIB
pmk

Fokus

KPK Dalami Penunjukan Blackgold, Penggarap Proyek PLTU Riau-1

Redaktur: Ali Rahman

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penunjukan langsung terhadap Blackgold Natural Resource Limited sebagai penggarap proyek Pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Riau-1.

Siang tadi, Sofyan Basir selaku Diretur Utama PLN diperiksa oleh penyidik KPK atas keterkaitan PLN menujuk Blackgold sebagai penggarap proyek PLTU Riau-1, Proyek itu memiliki tegangan sebesar 35.000MW dan nilai proyek tersebut sebesar 12,6T.

Penyidik mendalami pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh saksi dengan tersangka. Selain itu, dalam kapasitas saksi sebagai Dirut PLN, “penyidik juga saat ini sedang mendalami peran dan arahan saksi dalam hal penunjukan Blackgold," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat memberika keterangan kepada wartawan, Jumat (20/7).

Sementara itu seusai diperiksa oleh penyidik KPK, Sofyan enggan berbicara banyak perihal pemeriksaannya. Ia mengaku ditanya soal kewajibannya sebagai Dirut PLN. 

Ia membantah jika dirinya telah menunjuk langsung Blackgold sebagai penggarap proyek Pembangunan PLTU Riau-1. “Penunjukan Blackgold, sudah melalui proses yang semestinya,”ucap Sofyan

Dalam kasus suap proyek Pembangunan PLTU Riau-1 35.000 MegaWatt ini, KPK telah menatapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes sebagai tersangka.

Eni telah menerima uang suap kurang lebih berjumlah 4,8Miliar dari Johannes, uang tersebut diperuntukkan untuk memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resource menggarap proyek PLTU Riau-1.

Dalam kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini, PLN diketahui memiliki saham sebesar 51 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh anak perusaaan PLN, investor dari Cina, serta sejumlah konsorsium salah satunya perusahaan milik tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo(Blackgold Natural Resource)

Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎ (cr-1)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #sofyan-basir #dirut-pln #korupsi-pembangunan-pltu-riau-1 #eni-maulani-saragih #johannes-budisutrisno-kotjo #ott-anggota-dpr #febri-diansyah #kpk 

Berita Terkait

IKLAN