Selasa, 13 November 2018 01:38 WIB
pmk

Banten Raya

Tujuh Pegawai Tangsel Maju Bacaleg

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencoret nama empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tiga Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang  mendaftarkan diri sebagai calon wakil rakyat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Pasalnya, hingga kini ini tujuh orang itu belum melampirkan surat pengunduran diri sebagai pegawai negara saat mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Tujuh abdi negara itu saat ini masih berstatus pegawai di Pemkot Tangsel yang tersebar di sejumlah dinas dan pejabat kelurahan.

Komisioner Divisi SDM Panwaslu Kota Tangsel Muhammad Acep mengatakan, penemuan tujuh nama pendaftar berstatus PNS dan TKS itu setelah pihaknya melakukan pengecekan berkas para calon legislatif tingkat kota tersebut. Dia juga mengatakan, tujuh pegawai Pemkot Tangsel itu mendaftarkan dari sejumlah parpol.

”Kami temukan berkas nama tujuh PNS dan TKS yang mendaftar sebagai bacaleg. Aturannya kan tidak boleh,” tegasnya kepada sejumlah wartawan termasuk INDOPOS, Jumat (20/7). Lebih jauh Acep juga mengatakan tujuh pegawai Pemkot Tangsel yang mencalonkan diri jadi anggota DPRD itu memiliki jabatan di tingkat kelurahan dan staf dinas.

Mulai dari pelaksana tugas (plt) lurah, sekretaris lurah, staf dan TKS. Mereka mendaftarkan diri dari lima partai politik. ”Persoalannya, tujuh orang itu belum mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai Pemkot Tangsel dan surat dari BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Red),” paparnya.

Data Panwaslu  KotaTangsel yang diterima koran ini, lima bacaleg yang berstatus PNS dan TKS itu bekerja di sejumlah tempat. Mereka adalah Plt Lurah Cipayung Mahmudin (mencalonkan dari PPP), Plt Lurah Pisangan Idrus dan Plt Sekretaris Lurah Pondok Ranji, Munasik yang mencalonkan diri dari Partai Golkar dan lainnya (selengkapnya lihat grafis).

Selanjutnya, ada staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel Ali Rahmat yang mencalonkan diri dari PKS, TKS DPMPTSP Kota Tangsel, Subki yang mencalonkan diri dari Partai Berkarya, hingga TKS DPMPTSP Kota Tangsel Yayan Gustawan yang mencalonkan diri dari Partai Hanura.

Nama terakhir adalah TKS yang berdinas di Kelurahan Perigi Baru bernama Rohman yang mencalonkan diri maju jadi bacaleg DPRD Kota Tangsel

Acep memaparkan, persyaratan pengunduran diri ASN dan pegawai Pemkot Tangsel sangat diperlukan untuk kenetralan PNS dalam berpolitik. ”Belum kami lihat ada dua surat itu. Yang baru ada hanya surat pengunduran diri saja, itu juga cuma satu orang, dari bacaleg Partai Golkar,” ujar Acep juga.

Karena itu pula, sambung Acep, Panwaslu merekomendasikan KPU Kota Tangsel bertindak tegas terhadap tujuh bakal calon wakil rakyat tersebut. Salah satunya mencoret nama mereka dari pendaftaran seperti diatur UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan juga Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

”Kan sudah jelas melanggar aturan main. Kalau dibiarkan akan kacau penyelenggaraan Pileg 2019 nanti. Makanya kami akan awasi ketat pemberkasan bacaleg DPRD Kota Tangsel ini,” cetusnya juga.

Sementara itu, Komisioner KPU Tangsel Ade Wahyu Hidayat mengatakan memberikan tenggang waktu pada tujuh pegawai itu menyerahkan dua surat yang jadi syarat pencalonan hingga batas waktu Selasa (31/7). Jika dua persyaratan itu tak dipenuhi, maka mereka akan dicoret dari daftar nama bacaleg.

”Kami hanya menunggu saja surat itu dari mereka. Kalau sekarang ini kan pendaftaran mereka kami terima dan dicatat dulu. Yang pasti akan ada tindakan nyata jika berkas ini tidak lengkap,” tuturnya.

Saat ditanya koordinasi dengan Pemkot Tangsel terkait adanya PNS dan TKS yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat? Wahyu mengaku KPU Tangsel telah melakukannya. Dia juga mengaku tidak ingin pelanggaran administrasi pendaftaran jadi sorotan publik.

Terpisah, Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Tangsel Aco Ardiansyah Andi Patingari mengatakan seharusnya KPU dan Panwaslu berani melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan para pegawai Pemkot Tangsel yang hendak ikut Pileg 2019.

Sebab, jika tidak dilakukan maka berimbas ketidaknetralan PNS akan semakin menjadi. Dengan persoalan ini, tambah Ardiansyah, dua lembaga tersebut harus segera melaporkan masalah ini ke Bawaslu Banten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, tidak mungkin adanya dugaan money politics terkait bacaleg PNS dan TKS tersebut. ”Saya khawatir kalau didiamkan berpengaruh terhadap kinerja PNS lain yang juga bermain politik.Jika ini terjadi dapat melukai penyelenggaraan Pileg 2019 di Kota Tangsel,” ungkapnya juga. (cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN