Jumat, 16 November 2018 04:58 WIB
pmk

Banten Raya

Jembatan Reklamasi PIK 2 Ilegal

Redaktur:

Jembatan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengklaim tak pernah mengeluarkan legalitas bagi PT Kapuk Naga Indah untuk membangun jembatan penghubung Pulau C dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menjadi sorotan nelayan dari Pantai Utara (Pantura).

Alasannya, pembangunan itu ditentang oleh sejumlah kementerian dan masyarakat. Apalagi bangunan itu berada di wilayah hutan magrove atau bakau.

Kabid Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang, Yudiana mengatakan, sejak kegiatan reklamasi dilakukan PT Kapuk Naga Indah (KNI) tak pernah mengajukan perizinan sama sekali ke Pemkab Tangerang. Termasuk pembangunan jembatan penghubung Pulau PIK 2 dan Pulau C ke wilayah Dadap. Sehingga sampai saat ini izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi tersebut dipertanyakan.



“Mereka tak pernah mengajukan IMB ke kami. Jadi kami pun tidak bertanggung jawab atas bangunan yang dibangun illegal. Kalau pun sudah dibangun, maka ini dapat disegel nanti,” kata Yudiana saat dikonfirmasi, Minggu (22/7).



Tak hanya itu, lanjut Yudiana, pengurusan izin ke instansi Pemkab Tangerang pun tak juga dikerjakan anak perusahaan raksasa pengembang properti tersebut. Seperti izin analasis dampak lingkungan (Amdal) terkait pembangunan jembatan penghubung tersebut. Kata dia, Amdal ini diperlukan untuk menghindari kerusakan lahan sekitar dari pembangunan yang dikerjakan.

“Untuk dapat IMB, izin dari masyarakat dan dinas lain harus ada. Amdal pun tidak ada, tetapi mereka berani memasang paku bumi untuk membangun jembatan,” jelasnya.

Diakui Yudiana, pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT KNI berada di wilayah Kabupaten Tangerang.

Yakni perairan atau laut Provinsi Banten. Sehingga tindakan tegas berupa penyegelan atau penghentian kegiatan itu dapat dilakukan Pemkab Tangerang.

“Meski rekomendasi dari pusat sudah ada, tapi pengurusan IMB ke sini tak pernah diajukan. Kalau memang masih dikerjakan, maka akan ada sanksi yang diberikan. Tim kami pun sudah ada untuk memantau lokasi,” ungkapnya.


Menurutnya, selama ini proses pembangunan jembatan penghubung Desa Dadap ke Pulau PIK 2 dan Pulau C hanya sebatas persetujuan Bupati Tangerang dan Gubernur Banten. Alasannya karena jembatan itu dianggap sebagai akses penghubung penghuni pulau hasil reklamasi dengan warga di bagian utara.

Sementara, Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLKP) Pemkab Tangerang, Dani Hasan Sanusi menjelaskan, jika pihaknya telah dua kali menolak mengeluarkan Amdal terhadap pembangunan jembatan yang diajukan PT KNI.

Menurutnya, penolakan itu dilakukan karena pembangunan jembatan ini berada di wilayah hutan mangrove. Dan juga tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).“Kami tolak karena dasar mereka tidak ada. Benar memang yang lokasinya sudah merusak lingkungan laut. Lagi pula pemerintah pusat belum berikan izin,” tuturnya.



Hal serupa dikatakan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto. Dia menyatakan, penolakan pemberian rekomendasi perizinan atas jembatan itu karena belum ada perwakilan PT KNI yang datang mengurus. Kemudian juga, pihaknya melihat posisi jembatan itu merusak wilayah pantai yang dijadikan nelayan sebagai kawasan penangkapan ikan.



“Semua dinas pun menolak perizinan yang diajukan. Memang ini sepertinya membuat rusak wilayah laut. Jadi memang ekosistem laut yang mereka rusak. Kalau kami berikan izin, sama saja mengantung karir kami,” imbuhnya.



Sebelumnya, ratusan nelayan asal Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang meminta ketegasan Pemkab dan Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek pembangunan jembatan reklamasi pantai utara.

Penyebabnya, keberadaan mega proyek itu membuat pendapatan nelayan menurun drastis. Apalagi, sosialisasi terhadap proyek tersebut tidak pernah dilakukan kontraktor.

Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap, Waisul Kurnia menyatakan, keberadaan pembangunan jembatan ini telah membuat nelayan merugi besar. Apalagi, selama dua bulan pendapatan nelayan hanya Rp350 ribu/hari dari biasanya mencapai Rp700 ribu sampai Rp1 juta/hari.

Sementara untuk melakukan pencarian ikan nelayan mengeluarkan dana Rp400 ribu/hari dalam menyiapkan makanan dan bahan bakar perahu.

Terpisah, Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto saat dikonfirmasi terkait perizinan tak mau memberikan keterangan detail. Sebab, kata dia, yang berhak menjawab legalitas atas bangunan itu adalah Direktur Utama PT KNI. Sehingga, dia pun tak dapat menjabarkan terhadap persoalan izin pembangunan jembatan dan bangunan di pulau PIK 2 dan pulau C yang sedang disoroti nelayan Desa Dadap.(cok)

Alasan Penolakan

-    PT KNI tak pernah mengajukan IMB 


-    Amdal proyek pembangunan jembatan tidak ada


-    Pembangunan jembatan ada di wilayah hutan mangrove


-    Tak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat nelayan


-    Kehadiran jembatan membuat pendapatan nelayan menurun derastis 


TOPIK BERITA TERKAIT: #reklamasi #bangunan-ilegal 

Berita Terkait

Lahan Reklamasi Diusulkan untuk TPST

Jakarta Raya

Haji Lulung Apresiasi Penyegelan Pulau Reklamasi

Jakarta Raya

Soal Reklamasi, Sandiaga: Semua ke Anies

Jakarta Raya

Anies Masih Konsisten Hentikan Reklamasi

Jakarta Raya

IKLAN