Sabtu, 22 September 2018 08:17 WIB
pmk

Opini

Pil Pahit (Hari) Anak Nasional

Redaktur: Redjo Prahananda

Oleh: Adhyaksa Dault,
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

BEBERAPA hari sebelum Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2018, kita mendengar kabar buruk. Ada seorang siswi SMAN 1 Mojokerto, Jawa Timur (inisial HDA) mengalami cedera syaraf tulang belakang dan terancam lumpuh setelah dihukum melakukan squat jump sebanyak 120 kali. Ia diberi hukuman itu karena terlambat datang pada kegiatan Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya, Sabtu (14/7/2018).

Saya dengar, awalnya hukuman yang disepakati adalah hanya hafalan surat-surat pendek Al-Quran. Namun, kakak seniornya minta hukuman diganti dengan squat jump sebanyak 60 kali setiap anak. Ada 2 anak yang datang terlambat, termasuk dengan HDA. Temannya tidak mau menjalani hukuman, hukuman itu ditanggung HDA.

Rasa sedih dan marah bercampur aduk mendengar kabar buruk itu. Kita prihatin sedalam-dalamnya. Jika dia adalah anak kita, tidak bisa membayangkan amarahnya kita. Tragedi itu menjadi pil pahit peringatan hari anak nasional 2018. Saat yang lain bahagia memperingati Hari Anak Nasional 2018, ada seorang anak berusia 17 tahun itu terkapar tidak berdaya, bahkan terancam lumpuh karena ulah seniornya.

Parah! kejadian itu ternyata di sekolah. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 54 menjelaskan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Pihak sekolah harus bertanggungjawab terhadap kejadian itu.

Dugaannya, ada unsur kelalaian pihak sekolah dalam mengontrol kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Pemerintah harus segera mengusut kejadian itu. Pihak sekolah harus diperiksa. Seharusnya mengawasi jalannya kegiatan di sekolah, jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun itu.

Pelaku yang memerintahkan HDA untuk melakukan squat jump juga harus segera ditangkap. Lembaga pendidikan atau sekolah harusnya menegaskan keberakalan manusia, bukan malah menegaskan sisi-sisi kekerasannya. Kekerasan dalam pendidikan, baik dengan fisik maupun perkataan atau dalam bentuk apapun bisa merusak psikis dan kepercayaan diri peserta didik. Nama baik lembaga tersebut pun bisa tercoreng.

Kekerasan yang dilakukan oleh senior di sekolah adalah masalah klasik. Tahun lalu misalnya, beredar video seorang siswa dianiaya secara brutal di sekolah. Video itu sempat viral di media sosial dan menghebohkan jagad tanah air, khususnya dunia pendidikan. Padahal, kekerasan yang dilakukan di lembaga pendidikan tersebut jelas tidak dibenarkan.

Korban harus mendapatkan rehabilitasi kesehatan. Jangan sampai hanya karena menjadi korban kekerasan itu, masa depan HDA terancam juga karena mengalami lumpuh. Lalu, ia juga harus mendapatkan rehabilitasi psikologis. Kekerasan yang ia terima itu bisa membuatnya shock dan psikologisnya terganggu.

Dampak psikologis itu sebenarnya juga bisa menimpa anak-anak Indonesia lainnya. Mengapa demikian? Mereka bisa takut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena pelaku kekerasan terhadap HDA, misalnya, tidak ditangkap. Ia bisa jadi anak yang pemurung.

Pembinaan dan pemberian hukuman yang adil terhadap oknum pelaku kekerasan di lembaga pendidikan adalah hal yang mendesak untuk dilakukan. Kekerasan diharapkan tidak terjadi lagi. Penggunaan kekerasan di segala bidang, apalagi di dunia pendidikan, baik kekerasan fisik, perkataan, hinaan, hukuman fisik, atau dalam bentuk apa pun, tidak boleh lagi diterapkan.

Kekerasan tersebut bisa merusak kepercayaan diri peserta didik. Kekerasan itu juga berpotensi dilakukan si korban di tempat lain atau kelak ketika ia dewasa. Mereka juga bisa takut untuk belajar di sekolah karena lembaga pendidikan tersebut tidak ramah anak.

Angka kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak masih tinggi. Tertangkap satu, muncul lagi kekerasan terhadap anak lainnya. Ini sangat merisaukan. Mari kita diskusikan serta rumuskan solusi jangka panjangnya. Sekarang banyak sekali berbagai masukan yang sangat bagus dari individu dan berbagai pihak. Semuanya dapat ditonton di TV, dibaca di media, media sosial maupun yang menyebar lewat berbagai aplikasi percakapan online.

Kita perlu bersama-sama mencari, memahami akar persoalan, mengetahui apa yang dibaca siswa, apa yang ditonton oleh siswa-siswa kita, pergaulannya sehari-sehari, film-film baik produksi dari luar maupun dari dalam yang berisi kekerasan atau inspirasi untuk melakukan kekerasan. Kita perlu mendiskusikan lebih serius, lebih lama agar lahir solusi dan rekomendasi yang menjamin kejadian yang sangat menyedihkan ini tidak terulang.

Apapun kekerasan yang terjadi di sekolah, termasuk itu yang menimpa anak-anak, tidak mencerminkan lembaga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Ada jutaan sekolah yang memiliki sistem pendidikan dan lingkungan yang lebih baik sehingga tercipta kenyamanan bagi para pelajar. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, bukan menakutkan.

Rasulullah SAW bersabda,“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua ibu-bapaknya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi” (Muttafaqun ‘alaih). Orangtua memiliki peranan penting tumbuh-kembangnya anak. Sementara di sekolah, guru lah yang memiliki peranan penting tersebut.

Kegiatan belajar-mengajar harus dilakukan dengan menyenangkan, bukan menakuti anak didiknya. Kegiatan belajar mengajar pun harus seimbang antara kegiatan di dalam dan di luar kelas. Kegiatan di luar ruangan penting agar karakter asli siswa terlihat. Di Gerakan Pramuka misalnya, kita bisa tahu tentang kepekaan lingkungan seorang anak saat membangun tenda, memasak bersama, penjelajahan alam, dan lain-lain.

Anak itu masa depan bangsa. Menjadikan kejahatan anak sebagai extraordinary crime mungkin menjadi hal baru, tapi upaya itu sangat penting untuk menyelamatkan nasib anak-anak Indonesia. Kita harus mendukung bersama seluruh elemen bangsa agar anak-anak Indonesia terlindungi, bukan malah dibiarkan, misalnya, diperlakukan sewenang-wenang oleh seniornya.

Pihak SMAN 1 Mojokerto dan sekolah lainnya harus memberikan jaminan dan memastikan kejadian yang menimpa HDA tidak boleh terulang. Pihak sekolah juga jangan hanya seragam Pramuka yang diwajibkan, tapi anak-anak tidak dibekali dengan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan bisa mewujudkan revolusi mental. Dalam pelaksanaan revolusi mental, sangat penting kita memiliki aspek nasionalis dan religius.

Selamat Hari Anak Nasional 2018

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #opini #adhyaksa-dault 

Berita Terkait

Houston

Opini

Hukuman Baru yang Dicepatkan

Opini

Dikepung Massa, Jokowi Bernasib Seperti Ahok?

Opini

Cari Resep Yang Mahal

Opini

Jalan Ikhlas untuk Pejuang Panjang

Opini

Awan Kiasan untuk Pemburu Turis

Opini

IKLAN