Kamis, 20 September 2018 03:53 WIB
pmk

Indobisnis

Uang Digital Perlu Kajian

Redaktur:

Ilustrasi. Foto: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim perubahan zaman butuh respon serius. Itu karena telah mengubah gaya hidup (lifestyle) masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat bisnis berbasis digital menjamur bak cendawan di musim penghujan.  

E-commerce dan financial technology (Fintech) tentu membutuhkan alat pembayaran lebih cepat, aman, dan efisien. Penggunaan e-money dan cryptocurrency (uang krypto) dalam bisnis berbasis digital akan terhambat sejumlah keterbatasan. Tidak sedikit negara mulai mengkaji dan mencoba menerapkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan Crypto Fiat Currency (CFC) yang menggunakan teknologi Block Chain (Distributed Ledger Technology/DLT) serta didukung sovereign currency (diterbitkan Bank Sentral).

Penerapan CBDC menggunakan teknologi distributed ledger di Indonesia aplikasinya perlu terus dikaji. Karena ada manfaat pada penguatan sistem pembayaran. ”Untuk Indonesia berpenduduk besar dan kondisi demografi tersebar sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya fintech dan digital payments andal harus terus didukung. Itu salah satu solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses keuangan,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, di Jakarta, Minggu (22/7).

Wimboh menyebut penerapan CBDC itu harus tetap mempertahankan peran Bank Sentral sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC. ”Penerapan CBDC itu akan menghemat banyak biaya sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Pada praktiknya, perlu transisi bertahap dan paralel serta mekanisme konversi juga harus jelas dan transparan. Begitu pula dari aspek legalitas juga perlu untuk disesuaikan,” imbuhnya.

Penyesuaian legalitas sistem pembayaran digital di negara berkembang relatif lebih mudah daripada di negara Amerika Serikat yang membutuhkan proses lebih panjang, berdasarkan riset dari Angela Walch, Professor di St. Mary’s University School of Law. ”Ekosistem sistem pembayaran yang terintegrasi sangat dibutuhkan sehingga kehadiran National Payment Gateway oleh Bank Indonesia merupakan langkah awal yang patut diapresiasi yang menghadirkan single network untuk transaksi domestik,” tandasnya.

OJK bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI) akademisi dan juga lembaga internasional memiliki komitmen sebagai global collective efforts untuk menerapkan CBDC dapat berkembang ke arah yang dikehendaki dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. (mys/JPC)


TOPIK BERITA TERKAIT: #uang-digital #fintech 

Berita Terkait

Kemenko Perekonomian Siap Bantu Fintech

Nasional

Fintech Lending Bantu Salurkan Kredit Usaha Mikro

Indobisnis

OJK Belum Beri Fintech Kepastian Izin Penuh

Ekonomi

Fintech Masih Kesulitan Kerjasama dengan Perbankan

Indobisnis

Regulasi Fintech Jangan Terlalu Ketat

Ekonomi

IKLAN