Nasional

Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga

Redaktur:
Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga - Nasional

INDOPOS.CO.ID - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (Parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga marwah DPD.

Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara eksekutif dan legislatif.

"Jika anggota DPD merangkap juga pengurus partai politik, maka ditakutkan akan check and balances menjadi tidak seimbang, karena keanggotaan DPD nantinya akan diisi oleh kepentingan partai," ucap dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/7).

Arfianto menyatakan, seharusnya kepentingan anggota DPD selaras dengan tujuan pembentukan DPD yaitu, pertama, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.

Kedua, lanjutnya, meningkatkan agregasi dan akomodasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

Serta ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

"Dengan ini,  KPU (diharapkan) segera membuat aturan untuk melarang pengurus partai politik mendaftar sebagai calon anggota DPD," pungkasnya. (jaa) 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Darmayanti Apresiasi Bawaslu yang Tindaklanjuti Laporannya

Headline / Polisi Tak Bawa Peluru Tajam Selama Pengamanan di MK

Daerah / Polda Kalsel Cegah Massa ke Jakarta

Hukum / MK Hanya Fasilitasi 15 Kursi untuk Tim Hukum Capres

Politik / TKN Apresiasi Prabowo Cegah Massa Pendukung ke MK

Headline / Sengketa Pilpres, Masyarakat Betawi Tolak Kerusuhan


Baca Juga !.