Rabu, 14 November 2018 12:22 WIB
pmk

Nasional

Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (Parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga marwah DPD.

Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara eksekutif dan legislatif.

"Jika anggota DPD merangkap juga pengurus partai politik, maka ditakutkan akan check and balances menjadi tidak seimbang, karena keanggotaan DPD nantinya akan diisi oleh kepentingan partai," ucap dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/7).

Arfianto menyatakan, seharusnya kepentingan anggota DPD selaras dengan tujuan pembentukan DPD yaitu, pertama, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.

Kedua, lanjutnya, meningkatkan agregasi dan akomodasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

Serta ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

"Dengan ini,  KPU (diharapkan) segera membuat aturan untuk melarang pengurus partai politik mendaftar sebagai calon anggota DPD," pungkasnya. (jaa) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpd-ri #mahkamah-konstitusi 

Berita Terkait

IKLAN