Kamis, 15 November 2018 05:53 WIB
pmk

Hukum

Didesak Agar Diperiksa dan Dicopot, Menkumham Yasonna Pasrah

Redaktur:

COPOT PEJABAT-MenkumHAM Yasona Laoly dalam jumpa pers di kantornya, Senin (23/7). FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

INDOPOS.CO.ID - MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengaku pasrah bila harus dicopot dari jabatannya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyerahkan nasibnya kepada Presiden Joko Widodo. Ini adalah buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

“Saya pasrah. Itu urusan presiden, bukan urusan saya. Jadi, itu tanya saja ke pihak yang mendesak saya mundur. Jangan tanya saya," kata Yassona kepada wartawan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7).

Diberitakan sebelumnya, Kasus Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin, Bandung yang minta uang dan mobil kepada napi, temuan kamar mewah hingga napi yang pegang sendiri kunci selnya, dinilai sejumlah kalangan sebagai sesuatu yang benar-benar memalukan. Menkumham Yasonna Laoly pun sebaiknya diperiksa, kemudian mundur atau dicopot dari jabatannya. Ini bukti kegagalan Menkumham dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya.

DPR-RI pun akan segera memanggil Menkumham Yasonna Laoly untuk dimintai penjelasannya, juga meminta pertanggungjawabannya. Karena kasus yang sama, yakni main mata antara petugas lapas dengan napi, masih terus terjadi.

INi dirangkum dari sejumlah pengamat dan anggota DPR, kepada INDOPOS, Minggu (22/7). Mereka yang berpendapat, yakni  pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara (Untar) Hery Firman Syiah, Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW), Akbar Hidayatullah dan pengamat kebijakan publik Point Indonesia, Karel Harto Susetyo.

Sementara para anggota DPR, masing-masing Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, Angota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik serta Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi.

Sementara  Kepala Bagian Humas Kemenkumham, Dedet ikut membela bosnya. Menurut dia, kewenangan mencopot seorang menteri berada di tangan Presiden. Sehingga pencopotan itu tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Tidak bisa asal copot. Semua ada mekanismenya. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," tegas Dedet saat dikonfirmasi INDOPOS,  Senin (23/7).

Ia menilai, Yasona Laoly belum pantas dievaluasi atau dicopot dari jabatannya sebagai Menkumham. Sebab, ia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi dan membina jajarannya di bawahnya.

"Dalam beberapa hal, Pak Menteri juga sudah mewanti-wanti kepada jajarannya agar jangan lagi melakukan tindakan yang koruptif. Tetapi ada beberapa oknum yang memang keterlaluan begitu," Dedet mengeluh.

Ia pun menilai, kesalahan yang dilakukan oleh oknum kepala lapas tersebut tidak dapat dibebankan kepada salah satu orang pimpinan yakni menteri.

"Hampir 6000 pegawai seluruh Indonesia di bawah tanggungan Kemenkumham. Jangan karena satu pegawai kita semua dianggap rusak," tuturnya.

"Jadi saya pikir kita kembalikan lah kepada presiden, karena untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri kan tergantung presiden. Tetapi komitmen beliau (Yasona) sampai saat ini untuk memerangi korupsi tidak pernah luput," jelas Dedet.

Dalam jumpa pers, Senin (23/7), Menkumham Yasonna Laoly sempat berkeluh kesah terhadap para pejabatnya yang berintegritas rendah. Menurut dia,

petugasnya sering digoda dengan iming-iming uang ratusan juta rupiah. Tujuannya, barter fasilitas agar ruang sempit lapas lebih mewah.

"Mungkin petugas kita digoda, 10 juta tidak mempan, 20 juta 30 juta gak mempan. Sekalian aja 100 juta langsung goyang dia. Langsung mabok dia," canda Yasonna dalam jumpa pers di Kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (23/7).

Menurutnya, main mata yang biasa dilakukan lantaran para penghuni lapas berasal dari kaum yang berada. Sehingga bisa melakukan manuver-manuver kotor. Terlebih, bila integritas petugas Kemenkumham lemah, kata Yasonna, memang sangat berbahaya sekali.

Selain itu, menurut Yasonna, para pejabat yang bertanggungjawab terhadap Lapas Sukamiskin juga kecolongan. Sehingga tersangka yang diciduk KPK, Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen bisa seenak udel meminta mobil, uang dan materi lain kepada para napi koruptor.

"Kalau petugas lapas mandek (tidak melapor) maka pimpinan yang diatasnya (Kakanwil dan Kadivpas), yang bertugas untuk melakukan pengawasan, itu yang tidak dilakukan, terhadap yang seharusnya dilakukan," papar Yasonna.

Atas OTT tersebut, Yasonna akhirnya memecat Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Barat Indro Purwoko dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat, Alfisah. "Maka perhari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar Indro Purwoko dan Kadivpas Jabar, Alfisah. Saya baru menandatanginya," ucap Menkumham Yasonna.

Ia menjelaskan, meskipun Indro dan Alfisah tidak terlibat secara langsung dalam korupsi dalam bui Lapas Sukamiskin, tapi mereka berdua merupakan penanggungjawab langsung Kalapas Sukamiskin.

"Ini (pencopotan) supaya menjadi pelajaran kedepannya, maka dimanapun, ketika ada persoalan seperti ini, yang bertanggungjawab, tidak hanya orang bersangkutan (tersangka) tapi dua tingkat diatasnya (Kakanwil dan Kadivpas)," papar Yasonna.

Sebagai gantinya, Menkumham menugaskan Dodot Adi Koeswanto sebagai Kakanwil Jabar yang baru. Sementara untuk mengisi posisi Kadivpas Jabar yang kosong, Yasonna memerintahkan Agus Irianto yang sebelumnya bertugas sebagai Kalapas Cirebon.

"Kita akan terus melakukan pembenahan, penempatan orang-orang secara khusus seperti di Lapas Sukamiskin akan menjadi perhatian kita," kata Yasonna. (aen/ydh/jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenkumham #ott-kalapas-sukamiskin #korupsi #kpk 

Berita Terkait

IKLAN