Selasa, 25 September 2018 02:29 WIB
pmk

Nasional

Larangan Pengurus Parpol Nyalon DPD Diprotes

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - DPD RI protes putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Para senator itu meragukan independensi lembaga yang dipimpin Anwar Usman dan menuding kental nuansa politis. ”Putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD pada pemilu 2019 kental nuansa politis. Dirinya meragukan independensi MK,” ungkap Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I DPD RI kepada wartawan saat dihubungi, Senin (23/7).

Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) itu pun semakin heran karena putusan itu dikeluarkan MK saat pendaftaran calon anggota DPR maupun DPD sudah ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Ini ada apa?” tanya Benny.

Dia menyesalkan MK yang terkesan terburu-buru dalam mengambil putusan tersebut. Apalagi, gugatan yang dilayangkan anggota DPD Muhammad Hafidz, itu baru didaftarkan April 2018. Sementara MK memutuskan Juli 2018. Nah, keputusan yang diambil pada masa-masa penutupan pendaftaran itu jelas bernuansa politis. Menurut Benny, hal ini tentu sangat merepotkan karena ada 78 orang harus mundur dari pencalegan atau parpol. ”Mereka tidak memikirkan ada sekitar 78 orang yang hak politiknya hilang dengan adanya putusan tersebut,” tukasnya.

Anggota DPD RI lainnya, I Gde Pasek Suardika menyatakan, dirinya menghormati putusan MK yang sudah final dan mengikat terkait larangan pengurus partai politik maju sebagai anggota DPD. Menurut Pasek, keputusan tersebut secara formal jelas merugikan. Apalagi, di Partai Hanura, cukup banyak anggotanya yang maju sebagai anggota DPD. Namun, secara aspirasi politik, keputusan tersebut tidak masalah sebab bukan keputusan pencabutan hak politik. Artinya para pengurus parpol yang berniat maju sebagai anggota DPD tetap bisa maju dalam pemilu 2019 dengan memilih keluar dari kepengurusan parpol. Atau sebaliknya, memilih menjadi pengurus parpol dengan tidak maju sebagai anggota DPD.

”Ini pilihan saja. Kalau saya kan memang maju sebagai caleg. Nanti akan diuji apakah tetap di DPD atau di Hanura, ini soal pilihan saja. Yang jelas aspirasi politik mereka tetap di Hanura,” kata senator asal Provinsi Bali itu.

Pasek yang juga Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu menuturkan, dari hasil konsultasi dengan sejumlah pengurus partai di daerah, mereka lebih memilih mundur dari kepengurusan partai dan memilih maju sebagai calon anggota DPD, karena prosesnya sudah berlangsung. ”Kalau teman-teman di pusat masih diskusi karena kan masih ada waktu karena masih DCS (daftar calon sementara, red). Yang jelas mereka yang mundur sebagai pengurus, aspirasi politiknya masih tetap di Hanura. Artinya hak pilih mereka akan memilih caleg-caleg Hanura,” urainya.

Menurut Pasek, tafsir MK ini meski mengikat sebenarnya tetap bisa berubah. Sebelumnya pada 2014, syarat maju sebagai DPD tidak boleh berasal dari parpol. Namun kemudian ada tafsir baru yang memperbolehkan. ”Kini ada MK kembali mengeluarkan tafsir baru ya harus kita hormati,” imbuhnya.

Pasek membeberkan, sejumlah pengurus DPP Partai Hanura diketahui banyak yang maju sebagai calon anggota DPD. Di antaranya Nawardi, Basri Salama dan Abdul Azis Kahfia. ”Saya nggak hafal siapa saja tapi cukup banyak teman-teman yang maju sebagai anggota DPD,” tuturnya.

Pasek sendiri mengaku, memilih berubah haluan maju sebagai caleg pada pemilu 2019, setelah sebelumnya terpilih sebagai senator karena aspirasi masyarakat di Bali. ”Kita tergantung dengan konstituen. Mereka menganggap saya lebih maksimal dalam menyampaikan aspirasi ketika maju sebagai caleg,” akunya.

Diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi pasal 182 huruf I Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusannya nomor 30/PUU-XVI/2018, menyatakan larangan caleg DPD merangkap pengurus partai politik. Baik itu tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari pengurus partai politik.

”Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud,” demikian salah satu pertimbangan MK dalam putusan yang dibacakan, Senin (23/7).

Namun, putusan ini tidak berlaku surut. Senator yang saat ini masih menjabat anggota parpol tidak terdampak putusan itu. ”Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” begitu bunyi putusan MK.

Gugatan tersebut, diketahui telah diajukan oleh Hafidz yang menggugat Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Pasal itu berbunyi, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat. serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Koalisi Rakyat untuk Parlemen Demokratis dan Berkeadilan (KOAR Parlemen), Bondan Wicaksono mengapresiasi dan mendukung keputusan MK. Putusan tersebut secara eksplisit mengatur larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD RI. Menurut Bondan, putusan MK tersebut harus dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. ”Keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik sehingga original intent pembentukan DPD RI sebagai representasi daerah terbebas dari kepentingan politik dan golongan tertentu,” kata Bondan Wicaksono di Jakarta, Senin (23/7).

Bondan menjelaskan, DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip 'checks and balances' terhadap DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional.

Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. ”Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui partai, sebagai peserta Pemilu,” tutupnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mk-larang-anggota-parpol-jadi-caleg-dpd #dpd-ri #pemilu-2019 

Berita Terkait

IKLAN