Minggu, 23 September 2018 07:55 WIB
pmk

Ekonomi

Tindak Pelanggar Odol Melalui Aplikasi

Redaktur:

Foto: twitter.com

INDOPOS.CO.ID - Truk angkutan barang perusahaan BUMN dan swasta harus ekstra waspada. Tidak boleh sembarangan melanggar dimensi dan melebihi muatan (over dimensi over load/Odol). Pasalnya, saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), sudah menerapkan apilkasi berlabel Ritase.com.

Aplikasi itu dimunculkan hasil kerja bareng bersama PT Digital Truck Indonesia (DTI). Aplikasi tersebut berupa layanan logistik truk berbasis aplikasi mobile dan desktop yang menghubungkan antara pengirim barang dengan penyedia jasa pengiriman secara realtime. Bentuk kerja sama itu akan diterapkan pada Jembatan Timbang (JT) dengan mengintegrasikan melalui Ritase.com bekerja dengan cara digitalisasi truk di JT.

Nanti, setiap truk sudah terdata Ritase.com akan diketahui data sebelum dan sesudah di isi muatan barang sejak dari gudang. Mulai dari nomor polisi, kapasitas, berat muatan, dan lainnya. Platform itu mempermudah pengguna untuk melakukan kontrol terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi perjalanan. Data ini nanti akan diterima Kemenhub untuk diperiksa kembali di JT terdekat yang akan dilalui truk tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi mengatakan pihaknya  tengah menggencarkan rencana penindakan terhadap truk melebihi muatan dan dimensi (Odol). Selanjutnya, dilakukan penurunan muatan bagi kendaraan yang kelebihan muatan mencapai 100 persen pada tiap JT.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Keselamatan Ahmad Yani, mengatakan dengan kerja sama  itu, akan membantu dalam menindak kendaraan tersangkut masalah Odol. ”Melalui kerja sama itu, efisiensi terhadap sistem informasi barang pada satu wilayah bisa terlihat dengan mudah,” tukasnya.

Saat ini Ritase.com akan menguji coba layanan  pada 3 JT yaitu Balonggandu, Losarang, dan Widang. Sementara itu, truk angkutan barang milik perusahaan BUMN paling banyak melanggar ketentuan. ”Tahun lalu, pelanggar terbanyak perusahaan BUMN. Seperti Semen Gresik,  Semen Padang. Kami Sudah surati Kementrian BUMN. Selain itu, perusahaan besar swasta juga ada yang melanggar,” tukas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemehub Budi Setiyadi.

Pria akrap disapa Buset itu menambahkan, akibat truk melanggar dimensi dan muatan, membuat kerusakan jalan dan menambah kemacetan. Juga membahayakan pengguna kendaraan lain. ”Berdasar data Kementerian PUPR, kerugian memperbaiki kerusakan jalan Rp 43 triliun per tahun. Bayangkan kalau dana itu untuk bangun jalan di Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan sebagainya,” tukasnya. (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #over-dimensi-over-load #kemenhub-ri 

Berita Terkait

IKLAN