Selasa, 11 Desember 2018 11:55 WIB

Indobisnis

Pertamina Ngebet Kelola Blok Rokan

Redaktur:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

INDOPOS.CO.ID - PT Pertamina bakal mengelola Blok Rokan, Riau. Itu setelah perusahaan menyerahkan proposal pengelolaan kepada pemerintah. Namun, hingga detik ini, nasib proposal yang diajukan Pertamina tersebut belum menemui titik terang.

Sekadar diketahui, Blok Rokan berada di bawah kendali PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Masa kontrak PT Chevron di blok itu bakal berakhir pada 2021 mendatang. Namun, naga-naganya, manajemen PT Chevron masih kepincut untuk memperpanjang kontrak pengelolaan blok tersebut.

”Proposal sudah kami ajukan ke pemerintah,” tutur Vice President Corporate Communication PT Pertamina Adiatma Sardjito, ketika dihubungi INDOPOS di Jakarta, Selasa (24/7).

Meski begitu bilang Adiatama, bukan perkara mudah perusahaan BUMN untuk mengelola Blok Rokan. Pasalnya, pemerintah melalui kementerian Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) juga membuka peluang terhadap kontraktor existing saat ini PT Chevron Pacific Indonesia. Sikap pemerintah itu berbeda dibanding dengan Blok Mahakam atau blok terminasi lainnya yang diserahkan pengelolaannya ke Pertamina.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai, keinginan PT Chevron mengelola kembali Blok Rokan hal biasa. Hanya, untuk pengelolaan berikutnya, Chevron bisa berkolaborasi dengan PT Pertamina. "Ya, selanjutnya sisa saja joint sama Pertamina," kata Luhut.

Luhut menyebut Chevron memiliki teknologi untuk meningkatkan cadangan minyak di Blok Rokan, menjadi 1,2 miliar barel. Teknologi itu berupa Enhance Oil Recovery (EOR). Chevron telah menjanjikan akan menanamkan modal di Blok Rokan USD 33 miliar untuk tahap pertama dan tahap kedua senilai USD 55 miliar untuk menggenjot produksi minyak. ”Jadi, dia stage pertama, bisa mendapat 500 juta barel. Kemudian fase kedua 700 juta barel dengan investasi USD 55 miliar,” terang Luhut.

Sementara Pakar Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi menyebut  keberpihakan pemerintah kepada Pertamina relatif berbeda dengan Blok Mahakam dan blok migas lainnya. ”Akhir-akhir ini Pertamina punya masalah. Menurut saya itu jadi pertimbangan pemerintah,” tukas Redi.

Buktinya, perusahaan pengelola Blok Rokan tetap diberi kesempatan memperpanjang kontrak pengelolaan. Itu dipertegas dengan adanya peraturan menteri. ”Harusnya, sesuai pasal 33 ayat 2, kekayaan alam itu dikuasai negara. Selain itu, juga sudah ada Keputusan MK,  pengelolaannya melalui BUMN,” seru Redi.

Namun, perusahaan BUMN macam Pertamina kerap diberitakan punya masalah keuangan. Karena itu, Pertamina perlu bekerja ekstra untuk meyakinkan pemerintah. Itu penting supaya dapat mengelola Blok Rokan dengan tingkat produksi minyak lebih dari 200 ribu barel per hari dan gas sekitar 24,26 MMSCFD  ”Itu tata kelola yang menjadi persoalan,” jelasnya.

Menurut Redi, mendekati tahun politik, keberpihakan  pemerintah terhadap rakyat kerap mendapat ujian.  ”Jangan sampai saat tahun politik ini, ada transaksi-transaksi yang membuka  peluang mafia. Sehingga kekayaan alam dikuasai kontaktor lain. Jangan gara-gara Pertamina bermasalah, menjadi alasan kekayaan negara dikasih ke asing,” pungkasnya. (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pertamina #blok-rokan #chevron 

Berita Terkait

BBM Nonsubsidi Harus Disesuaikan

Ekonomi

Masyarakat Pulau Banyak Kini Tak Lagi Kesulitan BBM

Nasional

Minggu Depan, Harga BBM Nonsubsidi Turun

Nasional

Motor Listrik Nasional Mulai Diproduksi 2019

Ekonomi

Diprediksi Pertamina Defisit Rp 40 Triliun

Nasional

Subsidi BBM-Elpiji Membengkak

Nasional

IKLAN