Jumat, 16 November 2018 12:08 WIB
pmk

Nasional

Total Dana Desa Capai Rp 187 Triliun, Jokowi: harus Tepat Sasaran

Redaktur: Ali Rahman

Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (keempat dari kiri) saat menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center di Jogjakarta, Rabu (25/7).

INDOPOS.CO.ID - Dana bantuan untuk desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah sejak tahun 2015, telah mencapai 187 triliun. Diminta, pengelolaan dana desa tepat sasaran.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi arahan di hadapan ribuan aparatur desa yang hadir di acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center di Jogjakarta, Rabu (25/7). 

Menurut Jokowi, semenjak ia dilantik jadi Presiden, telah berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah bantuan dana desa. Dan, dari tahun ke tahun, ia telah tingkatkan jumlah bantuan dana desa. Misalnya pada 2015, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 20 triliun. Tahun berikutnya ditingkatkan dua kali lipat lebih hingga mencapai Rp 47 triliun. Tahun 2017, meningkat lagi menjadi sebanyak Rp 60 triliun. Tahun ini, dana desa yang digelontorkan sebanyak 60 triliun.

"Total 187 triliun dana yang dikucurkan ke desa. Itu angka yang sangat besar sekali. Anggaran di Negara kita, gede sekali," katanya.

Jokowi pun minta, dana desa dikelola dengan tepat sasaran. Pengelolaannya mesti fokus. Misalnya dipakai untuk membangun infrastruktur di desa seperti membangun jalan maupun membangun akses ke pusat produksi yang ada di desa, irigasi dan lainnya. Intinya digunakan untuk sesuatu yang produktif.

"Penggunaannya harus tepat sasaran. Apa yang diperlukan desa itu kerjakan dengan dana desa. Bisa dipakai buat jalan kampung, jalan desa maupun menuju jalan tempat produksi di sana dan  lain. Bisa dipakai untuk memperbaiki irigasi, jadikan lahan di situ menjadi produktif, bisa dipakai untuk keperluan lain," katanya.

Kepala negara juga berpesan, agar staf atau aparatur desa dalam mengelola dana desa, hasilnya dirasakan oleh masyarakat desa. Karena itu ia minta, jika memang ingin membeli material untuk membangun sarana publik, bahannya sebaliknya dibeli dari yang ada di desa. Bukan dari tempat lain. Sehingga perputaran uang dana desa, hanya ada di desa itu sendiri. Tidak lari keluar. Apalagi di nikmati oleh pihak ketiga, misalnya diborongkan ke pengusaha dari Jakarta.

"Ini agar uangnya disitu terus, perputaran uangnya ada di desa di kecamatan. Jangan dilarikan ke kota lagi, nanti lari ke Jakarta, nah akhirnya ke jakarta lagi. Cari di desa itu, di lingkup desa dan kecamatan. Agar peredaran uang muter di situ terus," ujarnya.

Mengenai peningkatan kapasitas aparatur desa, menurut Jokowi memang sangat diperlukan. Kalau kapasitas aparatur meningkatkan, setidaknya perangkat desa paham dan tahu bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan juga bentuk pertanggungjawabannya.

"Ini kan  supaya tahu teori keuangannya,  ini kepala desa tahu, pendamping desa tahu," kata dia.

Di acara yang sama, saat memberi laporan acara peningkatan kapasitas aparatur desa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, lanjut Tjahjo, di era pemerintahan Jokowi, bantuan dana desa terus ditingkatkan secara signifikan. Sejak tahun 2015, dana bantuan untuk desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 20 triliun. Pada 2016, ditingkatkan lagi menjadi Rp 47 triliun. Kemudian pada 2017 ditingkatkan menjadi  Rp 60 triliun.

Total dana yang sudah digelontorkan mencapai 187 triliun. Tahun depan, dana desa akan ditingkatkan lagi menjadi Rp 85 triliun,  Dana bantuan sebesar itu, semata -mata untuk memajukan desa. Tjahjo yakin dana desa yang diberikan bisa memacu pembangunan di desa.

"Dana desa ini untuk pembangunan di desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa," kata Tjahjo. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dana-desa #mendagri-tjahjo-kumolo #presiden-jokowi #kemendagri 

Berita Terkait

IKLAN