Sabtu, 17 November 2018 07:48 WIB
pmk

Politik

SBY: Saya Bukan Bawahan Jokowi, Gak Perlu Izin

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pilihannya untuk memilih koalisi dengan Prabowo di Pilpres 2019 tidak perlu izin dengan pihak manapun, termasuk dengan Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diucapkan oleh SBY dengan nada tinggi saat INDOPOS mempertanyakan perihal ucapan juru bicara staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin.

"Saya tidak harus izin (koalisi) dengan beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Kami saling hormat menghormati," ucap SBY di kediamannya di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (25/7) malam.

Diketahui sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa SBY tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Karena sebelum menyatakan berkoalisi dengan Prabowo, SBY terlebih dahulu bersepakat untuk mendukung Jokowi dan imbalannya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri jika Jokowi menang.

"Kalau itu keluar dari (mulut) Ngabalin, hati-hati kalau berbicara,” kecam SBY.

Dirinya pun membantah bahwa dia memiliki hambatan dengan Jokowi, melainkan dengan parpol koalisi Jokowi lainnya.

“Saya tidak mengatakan ini hambatan dengan Pak Jokowi tetapi ada hambatan dengan koalisi. Bukan dengan Pak Jokowi, hubungan saya dengan Pak Jokowi tetap baik,” jelasnya.

SBY lalu menyampaikan jangan ada yang menyimpulkan seolah-olah dirinya ada masalah dengan Jokowi.

“Dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Saya tidak tahu sekolahnya (Ngabalin) di mana,” ucap SBY.

Tak hanya itu, SBY juga menepis tudingan Ketum PPP M. Romahurmuziy yang menyatakan apabila Demokrat tidak jadi berkoalisi dengan Jokowi, hal itu dikarenakan aspirasinya terkait cawapres tidak diwadahi oleh koalisi Jokowi.

“Kalau saya mendengar dari Bung Romy pimpinan PPP, seolah-olah SBY tidak jadi berkokalisi dengan Pak Jokowi lantaran yang ditawarkan jadi cawapres tidak diwadahi, salah. Saya harap Bung Romy hati-hati dalam mengeluarkan statement, tidak baik mengeluarkan statement tanpa dasar yang kuat,” pungkasnya.

Sehari sebelumnya, ketika pertemuan dengan Prabowo, SBY juga sempat mengungkapkan adanya rintangan dan hambatan sehingga tidak bisa membuat partainya berkoalisi dengan Jokowi di Pilpres 2019.

Sikap SBY ini lah yang dipersoalkan istana. Melalui juru bicaranya, Ali Mochtar Ngabalin, Istana berpendapat, pernyataan SBY tersebut menggambarkan seakan-akan tidak ada komunikasi dan sulit membangun kesepakatan dengan Jokowi. Terlebih, untuk memutuskan bergabung ke koalisi umat, tidak ada komunikasi ke istana.

“Pak SBY, tolong, jangan lupa. Komunikasi sudah terbangun selama ini. Kok tiba-tiba seperti ini? Ini ibarat kita sudah melamar, kemudian ada lamaran lagi di atasnya. Harusnya batalkan dulu lamaran sebelumnya,” tegas Ngabalin kepada INDOPOS, melalui telepon, Rabu (25/7).

Ia mengakui, sudah ada kesepakatan untuk memberi kursi menteri kepada AHY. Namun ternyata itu masih belum memuaskan hati SBY. “Sudah ada jabat tangan, kata sepakat. Kalau AHY (disyaratkan) cawapres, ya sabar-sabarlah dulu. Tapi kalau menteri ini, menteri itu, sudah oke. Sudah tidak ada masalah,” ujar tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut.

Menurut Ngabalin, sebagai orang yang punya peradaban, pendidikan yang baik serta pengalaman yang luas, tidak seharusnya SBY bersikap demikian. Masyarakat harus diberi pemahaman yang sebenarnya, bukan malah menyesatkan.

“Kalau sudah ada kata sepakat, ya mbok dihormati. Ini kan seakan-akan Pak Presiden tidak membuka komunikasi, tidak membuka diri. Bahkan komunikasi AHY dengan Sekneg, itu lancar. Tidak ada masalah,” jelasnya.

Dengan adanya sikap dan pernyataan SBY tersebut, menurut Ngabalin, seakan-akan istana digambarkan sebagai tempat semua kesalahan. “Pak Presiden membuka diri. Sudah ketemu mata dengan mata, hati dengan hati, tangan dengan tangan. Sudah sepakat,” tegasnya lagi. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-demokrat #sby #pilpres-2019 #pemilu-2019 #jokowi 

Berita Terkait

IKLAN