Jumat, 16 November 2018 04:50 WIB
pmk

Headline

Bertemu, SBY dan Zulhas Tak Bicara Power Sharing

Redaktur:

BELUM DEAL-Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, tadi malam (25/7). ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Roadshow politik semakin intens dilakukan sejumlah tokoh jelang pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2019. Setelah sehari sebelumnya bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Subianto, tadi malam (25/7), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (Zulhas) di kediamannya di Kuningan, Jakarta.

Sayang, pertemuan tersebut belum menghasilkan deal terkait  koalisi untuk Pilpres 2019. Usai melakukan pertemuan tertutup selama 1,5 jam sejak pukul 19.40 WIB, SBY menyampaikan bahwa Demokrat dan PAN sepakat menjalankan komunikasi hingga akhir pendaftaran pasangan calon Pilpres 2019, 10 Agustus 2018.  "Kalau kami diizinkan oleh Allah membangun koalisi, maka yang paling penting adalah merumuskan visi misi dan solusi baca kebijakan yang akan ditawarkan oleh pasangan capres dan cawapres," kata SBY.

Diakui, pertemuan mengutamakan pada persamaan presepsi dan pemahaman seperti pada pertemuan sebelumnya dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. "Saya pribadi optimistis bahwa kebijakan yang kami tawarkan nanti akan klop dengan harapan mereka karena 1 tahun terakhir ini di samping kami mempelajari hasil survei," ucapnya. "Saya dan Pak Zulhas tidak membicarakan tentang power sharing, bagi-bagi kursi di kabinet mungkin juga siapa cawapres dan seterusnya itu tidak kami bahas. Karena sebetulnya etika atau tata krama karena saya pernah dua kali menjadi capres dan cawapres itu yang lebih berinisiatif adalah calon presiden," imbuhnya.

Sedangkan Zulkifli menambahkan, dia dan SBY belum membahas saol koalisi."Ini proses. Belum bisa dinyatakan hasil yang mutlak (berkoalisi). Mudah-mudahan pada saatnya nanti semakin hari akan mendapat jawaban yang jelas. Ada injuri timenya," ucap Zulhas di kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan SBY hanya membahas persoalan bangsa yang saat ini sedang dihadapi oleh rakyat. "Kami tidak bicara soal capres dan cawapres. Kami membahas situasi kekinian mengenai Indonesia mau dibawa ke mana saat ini," ujarnya.  Ia juga menjelaskan bahwa politik kebangsaan harus digabungkan kembali, khususnya bagaimana menghentikan kebencian antar anak bangsa yang dalam setahun terakhir menyinggung persoalan suku, agama, dan ras."Kita bersepakat harus hentikan polusi seperti kebencian yang membawa SARA. dan bagaimana menciptakan politik yanv penuh persahabatan menuju Indonesia lebih baik. Serta menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat," tambahnya.

Prtemuan ini diikuti oleh sejumlah elite dari kedua partai.  Di barisan rombongan PAN ada  Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, serta Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Lalu, elit Demokrat di antaranya Sekjen Hinca Panjaitan dan politisi senior Syarif Hasan, dan pengurus DPP, Imelda dan Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya,  pihak Istana menyayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyampaikan sulitnya membangun koalisi dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan langsung maupun telepon selama ini sudah cukup lancar. Bahkan sudah ada kesepakatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah seorang menteri setelah Pilpres 2019 nanti.

Belakangan, Demokrat yang berlabuh di koalisi umat tanpa ‘pamit’ dengan Jokowi, dinilai sebagai sikap yang tidak menggambarkan seorang negarawan. Bahkan SBY menyebut sulit membangun koalisi dengan Jokowi.

“Itu pernyataan tidak baik. Seakan-akan tidak ada pertemuan sama sekali selama ini. Padahal, sudah dilakukan pertemuan empat mata yang diketahui publik maupun yang tidak diketahui, antara Pak Presiden dengan Pak SBY.  Sudah ada gentlemen's agreement (kesepakatan). Tapi Pak SBY mengakhirinya dengan cara seperti ini. Ini kan tidak baik. Tidak gentle,” kata juru bicara istana, Dr Ali Mochtar Ngabalin, kepada INDOPOS, melalui telepon, Rabu (25/7).

Seperti diketahui, pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7) malam, menghasilkan kesepatan, Demokrat bergabung dalam koalisi umat. Di dalamnya terdapat Gerindra, PKS, PBB dan PAN. Walau PAN sejauh ini masih membuka peluang untuk bergabung ke Istana.

"Atas dasar kesepahaman saya dan Pak Prabowo dalam melihat kondisi bangsa yang memprihatinkan saat ini, kami partai Demokrat menyatakan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan partai lainnya," ucap SBY usai pertemuan kediamannya di Jalan Mega Kuningan Timur VII No 26, Jakarta.

Atas sikap ini, SBY pun menegaskan, peluang Demokrat membentuk poros ketiga ataupun bergabung dengan poros petahana Joko Widodo sudah tertutup. "Saya menjalin (komunikasi) dengan Pak Jokowi setahun terakhir ini. Pak Jokowi berharap saya berada di dalam (koalisi). Tapi saya menyadari banyak rintangan dan hambatan untuk menjalin ke koalisi itu. Karena koalisi harus terbangun kalau ada mutual trust (saling percaya) dan mutual respect (saling sepaham). Dan dengan Pak Prabowo saya merasakan adanya syarat koalisi itu, " ucap SBY.

Sikap SBY ini lah yang dipersoalkan Istana. Melalui juru bicaranya, Ali Mochtar Ngabalin, Istana berpendapat, pernyataan SBY tersebut menggambarkan seakan-akan tidak ada komunikasi dan sulit membangun kesepakatan dengan Jokowi. Terlebih, untuk memutuskan bergabung ke koalisi umat, tidak ada komunikasi ke Istana.

“Pak SBY, tolong, jangan lupa. Komunikasi sudah terbangun selama ini. Kok tiba-tiba seperti ini? Ini ibarat kita sudah melamar, kemudian ada lamaran lagi di atasnya. Harusnya batalkan dulu lamaran sebelumnya,” tegas Ngabalin.

Ia mengakui, sudah ada kesepakatan untuk memberi kursi menteri kepada AHY. Namun ternyata itu masih belum memuaskan hati SBY. “Sudah ada jabat tangan, kata sepakat. Kalau AHY (disyaratkan) cawapres, ya sabar-sabarlah dulu. Tapi kalau menteri ini, menteri itu, sudah oke. Sudah tidak ada masalah,” ujar tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut.

Menurut Ngabalin, sebagai orang yang punya peradaban, pendidikan yang baik serta pengalaman yang luas, tidak seharusnya SBY bersikap demikian. Masyarakat harus diberi pemahaman yang sebenarnya, bukan malah menyesatkan.

“Kalau sudah ada kata sepakat, ya mbok dihormati. Ini kan seakan-akan Pak Presiden tidak membuka komunikasi, tidak membuka diri. Bahkan komunikasi AHY dengan Sekneg, itu lancar. Tidak ada masalah,” jelasnya.

Dengan adanya sikap dan pernyataan SBY tersebut, menurut Ngabalin, seakan-akan Istana digambarkan sebagai tempat semua kesalahan. “Pak Presiden membuka diri. Sudah ketemu mata dengan mata, hati dengan hati, tangan dengan tangan. Sudah sepakat,” tegasnya lagi.

Ditanya apakah istana keberatan Demokrat tidak bergabung dalam koalisi parpol pengusung Jokowi, menurut Ngabalin, tidak ada persoalan dengan hal tersebut. Karena prinsipnya, partai manapun boleh membangun koalisi dengan siapapun. Yang terpenting menurut Ngabalin adalah, sikap SBY yang dinilai tidak menggambarkan seorang negarawan. “Tidak ada masalah, mau koalisi dengan siapapun. Tapi ini soal etika, soal sikap kenegarawan,” tandas Ngabalin.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah tudingan bahwa pihaknya memberikan banyak syarat kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam penjajakan koalisi. Dia juga menampik alasan itu menjadi faktor sulitnya kedua pihak itu bisa berkoalisi. Menurut Hinca, pertemuan antara partainya dengan Jokowi di Rakornas Demokrat beberapa bulan lalu, telah menunjukkan sinyal baik untuk membuka pintu koalisi dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu."Kita sama sekali tidak (mengajukan banyak syarat), namanya berkoalisi ya maka harus ada mutual respect dan mutual understanding," ungkap Hinca di Kediaman SBY, Jakarta, Rabu (25/7).

Dia pun membandingkan penjajakan koalisi partainya bersama Jokowi, dengan penjajakan koalisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin malam (24/7). Dia menyebut, penjajakan koalisi dengan Prabowo, lebih membangun sebuah kepercayaan."Itu namanya berkoalisi, seperti kami tadi malam, hampir 2 jam berdialog dan di situ terbangun kepercayaan . Saya kira begitulah membangun koalisi 5 tahun ke depan," pungkasnya.

Sementara itu, merujuk pada pertemuan politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), (24/7) sejatinya sudah mengarahkan pada duet Prabowo - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pandangan itu diungkapkan oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. "Kalau saya melihat Prabowo-AHY lebih menjual. Artinya bisa menjadi lawan tanding yang sebanding jika head to head dengan Jokowi dan pasangannya," ujar Pangi, Rabu (25/7).

Prabowo-AHY, kata Pangi, paling masuk akal karena AHY seorang anak muda. Ini berbanding lurus dengan keberadaan 40 persen atau 80 juta pemilih di Pemilu 2019. Karena pemilih digenarasi milenial itu biasanya ada di usia 17 sampai 38 tahun. "AHY memiliki racikan eletoral yang tinggi. Dia tertinggi sebagai cawapres berdasarkan hasil sejumlah survei, bahkan mengalah Pak JK. Pak SBY juga punya pengalaman langsung di pemerintahan, jadi mentornya nanti bisa langsung Pak SBY," jelasnya. (dil/JPC)


TOPIK BERITA TERKAIT: #sby #zulkifli-hasan #pilpres-2019 

Berita Terkait

IKLAN