Jumat, 16 November 2018 11:00 WIB
pmk

Fokus

KPU Diminta Segera Eksekusi Putusan MK Larang Pengurus Parpol jadi Senator

Redaktur: Ali Rahman

Diskusi mengenai efek Putusan MK terhadap Senator yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Formappi. Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - KPU RI diminta untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD. KPU tak punya wewenang untuk menolak putusan MK bernomor 30/PUU-XVI/2018. Bahkan, bila penyelenggara pemilu itu tak menjalankannya, dinilai mencederai konstitusi.

Wakil Badan Hukum Partai Golkar, Muslim Jaya Butar Butar meyakini KPU bakal mengeksekusi putusan tersebut. Ia nilai, putusan MK bersifat final dan mengikat, tak ada upaya hukum lain serta berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi, KPU harus secepatnya melaksanakan putusan ini, wajib dilaksanakan. Kalau tidak menjalankannya berarti KPU mencedarai konstitusi," ujar Muslim dalam diskusi yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Formappi di Kawasan Matraman Jakarta Timur, Jumat (27/7).

Ia menegaskan, putusan ini sudah benar. Sebab, dalam konstitusi kita menganut sistem bikameral yakni DPR dan DPD. Bila DPD berasal dari parpol, tentunya akan ada dobel kepentingan.

Ditempat sama, Direktur Jenggala Center, Syamsudin Radjab menegaskan, putusan tersebut harus berlaku mulai sekarang. Hal ini pun kata dia, ada dalam pertimbangan hakim MK yang memutus perkara ini pada Senin (23/7).

Sedangkan untuk menjawab keberatan parpol dengan keberlakuan putusan MK ini, kata dia, KPU bisa memberikan ruang tersendiri parpol tersebut untuk melakukan pengaturan dimasing-masing internal mereka.

"Memang harus ada kebijakan KPU memberi kesempatan kepada pihak yang terdampak (parpol), diberikan space dalam rangka pendaftaran, apakah DPD akan (pindah) ke DPR RI atau yang lain," pungkasnya. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #mk-larang-anggota-parpol-jadi-caleg-dpd #muslim-jaya-butar-butar 

Berita Terkait

IKLAN