Selasa, 25 September 2018 04:36 WIB
pmk

Megapolitan

Dua Kalapas Dapat Teguran

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Operasi tangkap tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, yang merupakan lapas khusus koruptor plus penemuan sel mewah di lapas yang berada di Provinsi Jawa Barat itu rupanya menjadi shock terapi. Buktinya, sejumlah lapas langsung menggelar sidak.

Seperti aksi bersih-bersih itu dilakukan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Banten yang langsung menerjunkan tim pemeriksa ke sejumlah lapas yang ada di bawah tanggungjawabnya.

Hasilnya, dua kepala lapas (kalapas) di Kota Tangerang diberikan teguran karena masuknya benda terlarang ke dalam tahanan narapidana. Dalam sidak yang dilakukan sehari sebelumnya, pemeriksa menemukan sejumlah barang elektronik dan kompor gas di kamar warga binaan (sebutan lain narapidana).

Kabid Keamanan Kesehatan Perawatan Narapidana dan Pengelolaan Basan dan Barang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten, Yohanes Waskito mengatakan teguran diberikan kepada Kepala Lapas Pemuda Klas IIA, dan Lapas Anak Wanita Kelas IIB yang berlokasi di Kota Tangerang.

”Teguran sudah kami berikan kepada dua kalapas itu. Mereka tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Kemenkumham. Memang alat elektronik yang ditemukan tidak semewah yang ada di Lapas Sukamiskin, tetapi tetap saja tidak diizinkan ada di kamar narapidana,” katanya kepada wartawan termasuk INDOPOS, Jumat (27/7).

Adapun elektronik yang bukan fasilitas bagi warga binaan yang ada di sejumlah kamar narapidana itu selain kompor gas adalah kompor elektrik atau kompor listrik. ”Keberadaan barang-barang itu di beberapa kamar narapidana tertentu sempat diprotes warga binaan lain,” paparnya juga.

Lantaran keberadaan kompor gas dan kompor elektrik dianggap memberikan keistimewaan bagi narapidana tertentu. ”Kan sudah ada dapur umum untuk memasak. Barang ini kan dilarang masuk. Pada prinsipnya instruksi kakanwil semua lapas di Banten wajib dibersihkan,” cetus Yohanes juga.

Saat ditanya soal masuknya kompor itu ke dalam lapas terkait uang sogokan atau pungli kepara sipir dan pegawai lapas? Yohanes mengaku tidak menemukan indikasi tersebut. Alasannya, kompor gas dan kompor elektrik adanya di kamar warga binaan yang berusia lanjut dan wanita yang memiliki anak kecil.

Artinya, ada alasan sisi kemanusian yang membuat dua jenis benda terlarang itu bisa masuk ke dalam sejumlah kamar di Lapas Pemuda dan Lapas Anak Wanita tersebut. ”Karena memang ada yang sakit dan ada anak-anak yang harus dibuatkan susunya. Walau begitu tetap saja tindakan itu salah,” paparnya juga.

Terkait pelanggaran itu, bila terulang Yohanes mengaku Kakanwil Kemenkumham Banten mengancam akan mencopot dua kepala lapas tersebut. ”Selain sanksi juga dilakukan pembinaan dan pemantauan,” cetusnya.

Seperti diketahui, sidak lapas dan rutan di Kota Tangerang digelar Kanwil Kemenkumham Banten, Kamis pagi (26/7). Dalam sidak itu tim pemeriksa mendapati delapan kamar sel memiliki kompor gas di Lapas Pemuda. Sidak dilanjutkan ke Lapas Anak Wanita dengan hasil temuan sembilan kamar sel memiliki kompor elektrik.

Sementara itu, Kepala Lapas Anak Wanita Kota Tangerang Prihartati mengaku pemberian izin kompor elektrik di beberapa kamar lantaran kebutuhan air panas napi perempuan yang memiliki balita untuk membuat susu. Sejumlah balita dirawat napi wanita yang menjadi warga binaan karena sejumlah kasus.

Dia juga mengklaim tak melakukan pungutan apapun untuk memberikan kompor tersebut kepada para narapidana. ”Kami haramkan pungutan. Izin adanya kompor karena napi tidak boleh keluar masuk sel hanya untuk mengambil air panas buat susu anaknya,” ucapnya.

”Saya sebagai seorang ibu pun sangat merasakan dengan apa yang dirasakan napi yang merawat anaknya di penjara,” tuturnya juga.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagyo menambahkan, seharusnya ada laporan pemberian kompor gas serta kompor elektrik kepada beberapa narapidana yang dilakukan kepala lapas kepada Kanwil Kemenkumham Banten.

Jadi saat terjadi sidak hal tersebut tak menjadi temuan karena memiliki bukti laporan. Namun, kata dia juga, buktinya pelaporan masuknya benda terlarang ke dalam kamar narapidana tidak pernah dilakukan. Meskipun niatnya baik.

”Sudah jadi rahasia umum, permainan memasukkan benda terlarang ke kamar sel narapidana dijadikan ajang mencari uang oleh petugas lapas atau bahkan kalapas sendiri. Jadi memang sudah jadi pengetahuan umum, pengelola lapas atau rutan minta suap dari para narapidana,” pungkasnya. (cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kalapas-kota-tangerang 

Berita Terkait

IKLAN