Sabtu, 17 November 2018 10:19 WIB
pmk

Nasional

Menkes Tunda Keputusan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Hentikan Layanan Fisioterapi

Redaktur:

Menkes Nila F Moeloek (dua kiri) meminta keputusan BPJS Kesehatan ditangguhkan. CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Dampak peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (Perdiyan) BPJS Kesehatan mulai dirasakan. Setidaknya, 186 rumah sakit penyedia layanan fisioterapi pasien BPJS Kesehatan, mulai kemarin pukul 18.00 WIB menyetop pelayanan.

Sejak Kamis lalu (26/7), ikatan fisioterapi Indonesia (IFI) mengintruksikan anggotanya untuk tidak melakukan pelayanan fisioterapi bagi pasien BPJS Kesehatan. Penghentian hingga waktu tidak ditentukan.

Ketua IFI Pusat M Ali Imron mengatakan surat himbauan kepada anggota itu sebagai respon terhadap Perdiyan BPJS Kesehatan no 5/2018. BPJS Kesehatan seolah ingin menghilangkan layanan fisioterapi. ”Di situ terjadi penyesatan. Potensi Froud besar,” tutur Ali Imron.

Imron melanjutkan, jumlah dokter rehab medis di tanah air tidak mencukupi. Kondisi itu, menurut Imron, membuat kecurangan terjadi. Dia pernah menemui satu dokter rehab medis di Jakarta memiliki lima tempat praktik. ”Datang hanya tanda tangan blanko BPJS,” tuturnya.

Padahal, untuk rumah sakit tipe C, biaya jasa dokter spesialis sekitar Rp 140 ribu. Menurut peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) no 65 tahun 2015, dalam pelayanannya dokter spesialis yang merasa pasiennya membutuhkan layanan fisioterapi akan merujuk langsung. Yang mengerjakan para terapi. ”Namun, BPJS Kesehatan mengharuskan untuk merujuk ke dokter rehab medis,” tegasnya. 

Dia mencontohkan pasien stroke yang ditangani spesialis saraf. Saat di rumah sakit dan pasien dirasa membutuhkan terapi karena belum bisa bergerak, maka yang akan menangani terapis fisioterapi. Lalu ketika pasien sudah diperbolehkan pulang dan membutuhkan transisi untuk kekehidupan sosialnya, maka di situ peran dokter rehab medis. ”Misal saat ke kantor tidak bisa karena kantornya menggunakan tangga, itu peran dokter rehab,” ungkapnya.

Kalau BPJS mau melakukan efisiensi, seharusnya tidak boleh seperti itu. Karena bertentangan dengan logika klinis. Peraturan baru BPJS Kesehatan, menurut Imron justru bukan solusi untuk melakukan efisiensi. ”Para medis itu mengobati dengan kondisi apapun. Bukan karena punya atau tidak punya uang,” imbuhnya.

Imron juga mengomentari pembatasan layanan fisioterapi. Dalan Perdiyan no 5/2019, layanan fisioterapi diberikan dua kali seminggu atau maksimal delapan kali dalam satu bulan. Imron mengibaratkan layanan fisioterapi itu seperti pemberian obat. ”Kalau dosis yang diberikan di bawah yang ditentukan, maka sakitnya semakin panjang,” ungkapnya.

Sejak program jaminan kesehatan nasional digulirkan, Imron mengatakan lembaganya tidak pernah diajak bicara. Termasuk pada saat Perdiyan nomo 5/2018 dikeluarkan. ”Mungkin karena menganggap fisioterapi itu di bawah dokter spesialis rehab medik,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek meminta pelaksanaan Perdiyan BPJS Kesehatan ditunda. Keputusan itu mendapat respon positif Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis SpOG(K). ”Kami tetap mendukung program JKN untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kemarin menegaskan berlakunya tiga Perdiyan bukan berarti penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi, dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. ”Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan,” kata Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit, Red) maupun tindakan bedah caesar. Termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya. ”Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan,” katanya. Sedangkan terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdiryan Nomor 5.

”Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS,” ungkapnya. Dia mengatakan penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. (lyn)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan #kemenkes 

Berita Terkait

IKLAN