Jumat, 21 September 2018 07:53 WIB
pmk

Banten Raya

Inspektorat Dituding Kacaukan PPDB

Redaktur:

Kepala Inspektorat Banten, Kusmayadi

INDOPOS.CO.ID - Sejumlah aktivis dan pengamat pendidikan di Provinsi Banten menuding, Kepala Inspektorat Banten, Kusmayadi sengaja mencari muka kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dengan memanfaatkkan momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Akibatnya pelaksanaan PPDB akhirnya kacau.



“Saya melihat Kepala Inspektorat terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan PPDB kemarin untuk menarik perhatian Gubernur dengan tujuan menggeser pejabat Dindikbud Banten,” ujar pengamat pendidikan yang juga Ketua LSM Gasak (Gerakan Sikat Koruptor), Zulkifli kepada INDOPOS, Minggu (29/7).



Menurut Zul, seyogianya inspektorat sebagai pengawas internal hanya melaporkan semua temuannya kepada gubernur dan tidak ikut berkomentar di media massa untuk mencari panggung.

”Hanya di Banten kepala inspektorat bertindak sebagai  humas yang rajin berkomentar di media massa,“ tutur  Zul.    



Sementara aktivis LSM Suara Rakyat Indonesia (Surindo), Ahmad Baidowi menyatakan salah satu bentuk intervensi Inspektorat adalah dengan sengaja membiarkan Pemprov Banten mengambil alih pelaksanaan PPDB online dari sekolah tanpa dasar hukum.

Padahal Gubenur belum mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) tentang pelaksaan PPDB online. 

Dipaparkan, Inspektorat juga telah dengan sengaja ikut campur dalam pelaksanaan PPDB online dengan menempatkan tenaga ahli IT  yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini dan menempatkannya sebagai Ketua Tim IT PPDB Online 2018. 

“Di sini, Inspektur sudah sangat lalai karena telah merekomendasikan secara lisan orang yang kompetensi dan asal usul lembaga belum terbukti,” sambungnya.



Badidowi menyatakan yang jadi masalah kemudian adalah dalam pelaksanaannya, Ketua IT PPDB online ini menabrak keputusan rapat persiapan PPDB online yang akan menggunakan 6-8 server (2 di antaranya untuk server database) dan penggunaan Virtual Machine (VM) serta load balancer dan kemudian hanya menggunakan 1 server aplikasi dan 1 server database tanpa VM dan load balancer. 

“Tindakan ini kemudian berdampak server sibuk dan tidak mampu menampung puluhan ribu pengakses secara bersamaan,” cetusnya.



Dilanjutkan, kesalahan itu kemudian berlanjut pada tanggal 3 Juni 2018, ketika Ketua Tim IT PPDB Kun menempatkan SSL gratisan dari Cloudflaressl yang servernya ada di Singapura.

“Tindakan ini berdampak pada konflik konfigurasi antara server Bantenprov dan Claudflaressl, terlebih SSL gratisan mempunyai limit pegunjung. Dampak terparah adalah ditolaknya pengunjung situs ppdb.bantenprov.go.id oleh Caloudflaressl dan mengakibatkan server akhirnya down,”paparnya.



Setelah server down, Tim IT PPDB Online merestart server yang berakibatnya antrian data pendaftar PPDB Online hilang saat server bekerja kembali (normal) termasuk melakukan perubahan mekanisme passing grade menggunakan Aplication programme interface (API) yang tidak terproteksi dan kemudian merubah mekanisme Passing Grade secara manual.



“Hasil penelusuran kami Ketua Tim IT PPDB Kun diduga adalah Kunarto, seorang autodidak pemrograman visual basic (PC based program) yang berasal dari Pati. Bukan programmer PHP (Web based program) dan bukan ASN BPKP,”katanya.



Baidowi membeberkan bahwa Inspektur Kusmayadi juga telah dengan sengaja membiarkan, mengizinkan adanya siswa titipan seperti terekam dalam rapat di gedung Inspekorat antara Inspektorat, Dindikbud Banten dan perwakilan Kepala sekolah (MKKS) tanggal 1 atau 2 Juli 2018 yang transkipnya beredar luas di masyarakat.

Jika hal itu adalah benar, maka Baidowi mendesak agar Kusmayadi mundur dari jabatannya serta mundur sebagai aparatur sipil Negara (ASN).

“Jika Kusmayadi tidak mundur, kami mendesak Gubernur bertindak tegas dengan mencopot jabatan,”pinta Baidowi dalam orasinya.



Sebelumnya Kepala Inspektorat Banten, Kusmayadi  sempat membantah tudingan dirinya mengambil alih pelaksanaan PPDB Online. “Sebelemu kita (inspetorat) masuk memang PPDB sudah bermasalah.  Kita hanya memberikan saran, pendapat, arahan atas perintah Pak Gubernur,” terang Kusmayadi.



Tenaga ahli bidang media dan publik relation Gubernur Banten, Ikhsan Ahmad yang dikonfirmasi INDOPOS mengatakan bahwa penugasan kepala inspektorat dalam PPDB online adalah atas perintah Gubernur.

“Yang menugaskan kepala inspektorat itu gubernur untuk pendampingan, dan inspektorat bagian dari tim PPDB online. Adapun tim pelaksanaanPPDB online adalah Dinas Padidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian (DKSIP) Banten. “Inspektorat hanya pendamping,“ tegas Iksan. (yas)

Dosa  Inspektorat

 
-    Inspektorat membiarkan pelaksanaan PPDB Online tanpa Pergub


-    Inspetorat merekomendasi Ketua Tim IT yang tidak kompeten


-    Inspetorat membiarkan Tim IT merubah penggunaan 8 server jadi 2 server


-    Inspetorat membiarkan penggunaan server gratisan


-    Inspetorat membiarkan tim IT merestart server yang berakibat data pendaftar hilang


-    Inspektorat membiarkan ada siswa titipan seperti transkrip yang beredar di masyarakat

-    Cari muka ke Gubernur untuk mengincar Sekda dan Kadis Pendidikan


TOPIK BERITA TERKAIT: #ppdb 

Berita Terkait

Minimnya Sosialisasi PPDB Dikritik

Jakarta Raya

Karut Marut PPDB Online Kota Bekasi

Megapolitan

Banten Perpanjang Pendaftaran Siswa Online

Banten Raya

IKLAN