Minggu, 23 September 2018 03:37 WIB
pmk

Ekonomi

Industri Perbankan Digital Butuh Modal Besar untuk Membangun Ini

Redaktur: Ali Rahman

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Hartadi Sarwono (kanan) dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat di sela seminar "Good Corporate Governance" yang digelar LPPI di Jakarta, Rabu (31/7).

INDOPOS.CO.ID - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Hartadi Sarwono mengatakan, pengembangan industri perbankan berbasis digital membutuhkan modal besar untuk membangun infrastruktur teknologi informasi (IT) dan sumber daya manusia (SDM). "Saat ini banyak bank (bermodal) kecil belum siap secara organisasi dan SDM," ujar dia dalam seminar "Good Corporate Governance" yang digelar LPPI di Jakarta, Rabu (31/7).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kendala secara umum yang dialami industri perbankan di Indonesia ada pada praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG), tercermin dari maraknya praktik fraud. "Tantangan praktik GCG akan membesar di saat perbankan mengadopsi teknologi digital," tutur Hartadi.

Berdasarkan riset LPPI 2017-2018, nilai komposit dari penerapan GCG di industri perbankan masih terbilang baik. Namun, rata-rata nilai GCG di perbankan sebesar 2,02 poin dari 90 bank yang mengirimkan GCG self assesment.

Pada 2006, nilai rata-rata GCG perbankan sekitar 1 poin atau sangat baik, namun setahun kemudian tercatat memburuk. Sepanjang 2008-2010, penerapan GCG perbankan kembali membaik. Namun, pada 2011 terus memburuk dan mencapai puncak terburuk pada 2015.

Riset LPPI menyebutkan, kurun 2011-2015 industri perbankan dalam negeri menghadapi persoalan berat, karena marak praktik kecurangan (fraud) di sejumlah bank umum. "Bank-bank bermodal besar masih bisa mempertahankan praktik GCG di perusahaan sesuai ketentuan regulator".

OJK Siap Terapkan Izin Terintegrasi Lembaga Keuangan

Di tempat yang sama, guna meningkatkan efisiensi di industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan segera menerapkan perizinan terintegrasi di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan berbasis digital (Industri 4.0). "Kehadiran industri 4.0 bukan saja mengubah industri keuangan, tetapi regulasinya juga akan berubah," kata Anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat.

Menurut Hidayat, perubahan aturan yang akan dilakukan OJK terkait dengan upaya efisiensi industri jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi digital. "Nantinya, perizinan akan terintegrasi dan proses perizinan juga akan dipangkas dari 105 hari menjadi 22 hari," ujar Hidayat.

Namun demikian, jelas dia, OJK tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindari potensi fraud di industri jasa keuangan. Hidayat membandingkan, ketentuan pengembangan industri keuangan digital di China terlalu longgar, sehingga bisaa memicu potensi risiko kejahatan di sektor keuangan.

Lebih lanjut Hidayat mengungkapkan, ketentuan OJK di industri keuangan digital juga lebih konsentrasi memperhatikaan cyber security. "OJK akan mengeluarkan guidance principal di industri digital ini. Kami juga sedang menggodok aturan crowdfunding dan peer to peer lending," tuturnya. (dai)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #otoritas-jasa-keuangan #industri-40 #ahmad-hidayat #lembaga-pengembangan-perbankan-indonesia #hartadi-sarwono 

Berita Terkait

Industri 4.0 Membuat Biaya Logistik Lebih Murah

Indobisnis

DPR akan Panggil OJK soal Regulasi Fintech

Ekonomi

Market Repo Hindari Pinjaman Bank

Ekonomi

IKLAN