Minggu, 23 September 2018 04:05 WIB
pmk

Hukum

Bekukan JAD, Jampidum: Hakim Seirama dengan Kejaksaan

Redaktur: Ali Rahman

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rochmad usai pembukaan Rapat Kerja Teknis Kejaksaan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (1/8). Foto: Yudha Krastawan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membekukan perkumpulan atau organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan RI.

"Kita sepaham dengan hakim kan. Artinya, positif untuk melangkah ke depan," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rochmad usai pembukaan Rakernis Kejaksaan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejagung, Rabu (1/8).

Sebelum dibekukan, JAD telah ditetapkan oleh penyidik Densus 88 Antiteror Polri sebagai tersangka korporasi. Karena organisasi tersebut ikut berperan mewadahi aksi terorisme.

"Setelah dipelajari oleh tim jaksa peneliti, dengan komunikasi intens dengan penyidik, maka ditemukan fakta bahwa korporasi juga bisa dimintai tanggungjawab hukum pidana," ungkapnya.

Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka berkas perkara tersebut kemudian langsung dilimpahkan pengadilan untuk diadili.

"Saat diadili, jaksa menuntut pembekuan dan denda Rp 5 juta kepada JAD. Akhirnya hakim pun seirama dengan tuntutan itu dengan memutusnya (sama, Red)," jelas Noor Rochmad.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel memutus pembekuan JAD, Selasa (31/7). Hakim menilai, JAD terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam serangkaian aksi teror. (ydh)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung-ri #jamaah-ansharut-daulah-jad #jampidum-noor-rochmad 

Berita Terkait

IKLAN