Kamis, 15 November 2018 03:04 WIB
pmk

Hukum

Kasus Suap Dana Perimbangan RAPBN 2018, KPK Sita RP 1,4 Miliar di Rumah Politisi PPP

Redaktur: Ali Rahman

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: cr-1/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita uang sebanyak Rp 1,4 miliar dalam bentuk dollar singapura dari kediaman Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan.

Penyitaan dilakukan saat penyidik melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Di kediaman pengurus PPP penyidik menemukan dan menyita sejumlah uang. Jadi ada uang senilai sekitar Rp1,4 miliar yang ditemukan dan disita di sana dalam bentuk dollar Singapura," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Rabu (1/8/2018)

Namun, Febri enggan mengungkap identitas politisi partai berlambang Kabah itu. Penyitaan uang miliaran rupiah tersebut terkait dengan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Kami akan mendalami lebih lanjut bagaimana keterkaitan dari bukti yang kami temukan tersebut dengan kasus ini," ujar Febri.

Menurut Febri, selain menyita Rp1,4 miliar, penyidik KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Camry dari apartemen salah satu staf khusus anggota DPR dari Fraksi PAN dan sejumlah dokumen dari rumah dinas anggota DPR dari Fraksi PAN saat geledah pekan lalu.

Diketahui kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Mei 2018. Atas perkara ini, penyidik menetapkan empat orang tersangka.

Mereka yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin (swasta-perantara), Yaya Purnomo (Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkue) dan Ahmad Ghiast (swasta).

Terkait konstruksi perkara, diduga penerimaan Rp 500 juta yakni Rp 400 juta pada Amin Santono dan Rp 100 juta pada Eka Kamaluddin melalui transfer dari kontraktor Ahmad Ghias merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilai total Rp 25 miliar, diduga komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar.

Kedua proyek itu yakni proyek pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp 4 miliar dan proyek Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,8 miliar.

Sumber dana suap diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. Ahmad Ghiast diduga berperan sebagai kordinator dan pengepul dana untuk ‎memenuhi permintaan Amin Santono. (cr-1)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi-dana-perimbangan-rapbn-2018 #kpk #febri-diansyah 

Berita Terkait

IKLAN