Sabtu, 17 November 2018 10:01 WIB
pmk

Megapolitan

Kemendagri Cek Layanan di Tiga Kelurahan di Kota Bekasi

Redaktur: Ali Rahman

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik (tengah) dalam konferensi pers "Tanggapan Kemendagri Terkait Informasi Penghentian Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi" di Press Room Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Foto: Kemendagri RI untuk INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sekretaris Direktoral Jendeal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) akui telusuri tiga kelurahan di Kota Bekasi yang diduga menghentikan pelayanan publik pada Jumat 23 Juni 2018 lalu. Penelusuran ke tiga kelurahan itu lantaran sebagai instansi yang dianggap menghentikan layanan.

"Fakta dilapangan dan hasil wawancara sangat jelas, tidak terjadi penghentian pelayanan publik. Semua berjalan lancar dan normal. ASN yang kami temui hadir pada tanggal 30-31 Juli 2018 memberikan pelayanan sebagaimana mestinya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik dalam keterangan persnya, di Press Room, Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).

Akmal meluruskan adanya anggapan atau informasi yang menyebutkan bahwa pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terhenti. Memang ada di salah satu kelurahan, namun tidak massif dan berlaku secara keseluruhan dan itu pun penyebabnya karena kendala teknis

"Kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Atas perintah Pak Menteri (Tjahjo Kumolo, red), kami juga sudah membentuk tim dan melakukan sidak, memantau langsung ke lapangan," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pihak Ombudsman RI Jakarta Raya turun tangan untuk menyelidiki kasus terhentinya layanan publik di Kota Bekasi secara masif. Sebab, pada Jumat 27 Juli 2018, pelayanan di Kota Bekasi mendadak berhenti. Rencananya, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal diperiksa. (dny)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pelayanan-publik-di-kota-bekasi #akmal-malik #kemendagri-ri 

Berita Terkait

IKLAN